NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai sektor kelautan dan perikanan saat ini sedang mengalami problem yang sangat besar, terutama di sisi produksi ikan kaitannya dengan tata kelola laut di Indonesia. Dengan maraknya eksploitasi ikan yang tak bertanggungjawab, maka populasi ikan jadi kian menurun. Akibatnya, nelayan sulit berburu ikan, sehingga taraf hidup mereka semakin menurun.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusuma Atmadja menjelaskan, sumber daya laut Indonesia terutama ikan makin menurun. “Apalagi sekarang sumberdaya laut semakin berkurang. Karena pencemaran, degradasi, dan eksploitasi. Dengan sendirinya, taraf hidup rata-rata nelayan kita merosot tajam. Problem adaptasi nelayan kita, bagaimana meninggalkan jatidiri nelayan pesisir menjadi nelayan pelaut,” kata Sarwono pada diskusi dengan topik “Pelaut Perikanan, Tantangan dan Permasalahan” di kantor KKP, Jakarta, Selasa (3/&).

Selain itu, Sarwono menjelaskan, saat ini ada masalah adaptasi di sektor kelautan dan perikanan. “Adaptasi dari satu jati diri yang berwawasan kontinental ke jatidiri yang berwawasan kepulauan atau wawasan nusantara. Di sini ada gap. Masalahnya adalah, orang dikondisikan memiliki persepsi tertentu tentang bangsa ini. Kita dicekokin terus kita itu negara agraris. Adaptasi ini sangat besar. Yang mendesak bagi KKP adalah melingkarkan diri pada pengaruh. Jadi yang penting adalah, apa yang bisa kita lakukan,” tandasnya.

Sarwono menandaskan, dalam sejarah Indonesia tidak ada sejarah sebagai nelayan pelaut. “Ketika sumber daya pesisir menipis, dan dia ke tengah, dia berhadapan dengan nelayan asing yang punya tradisi sebagai nelayan pelaut lebih lama dari kita. Mereka punya kemampuan lebih dari kita. Jadi kalau pun, nelayan ini pingin dikembangkan sebagai profesi, maka tidak bisa dibiarkan sebagai proses alam, tetapi pembiasaan dan pendidikan sebagai pelaut. Dan oleh karena itu, tantangan berikutnya, bagaimana sumber daya laut ini bisa dilindungi sebagai sumber daya konservasi. Supaya sumber daya cukup dieksploitasi oleh masyarakat kita,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, dia mendorong supaya jumlah nelayan itu berkurang. “Kalau alih profesi mau dialihkan kemana. Tidak mudah. Karena secara mental, nelayan sudah sebagai mental pemburu. Beda jauh dengan nelayan budidaya. Dekat mentalitasnya dengan petani. Pembenihan, pembesaran, panen, dan pasca panen. Ini beda. Kadang-kadang kita melihatnya secara superfisial saja. Karena sama-sama bersentuhan dengan ikan, yang satu intertangible dengan yang lain. Menurut saya tidak. Petani lebih dapat beradaptasi dengan perikanan budidaya daripada nelayan perikanan tangkap,” jelasnya.

Kecuali itu, sambung Sarwono, dalam adaptasi ini, bahwa perubahan yang diharapkan tidak mungkin cepat terjadi karena menghadapi masalah-masalah yang sifatnya struktural. “Kemiskinan di tingkat nelayan itu, tidak bisa ditangani dengan pendekatan proyek. Malahan ada indikasi ditunggangi juragan-juragan. Rakyatnya tetap miskin. Program pemberdayaan masyarakat pesisir ini harus masuk ke tingkat substansi. Jangan terlalu superfisial pendekatannya. Kalau terlalu superfisial, ini akan jadi gincu saja tapi tidak akan mampu mengatasi kemiskinan di daerah pesisir. Bahwa perikanan tangkap ini harus jadi lahan yang dilatih untuk jadi pelaut. Kalau tidak ada proteksi, kita kalah lagi. Konservasi, supaya stok ikan bertambah. Dan nelayan pesisir, sejauh mungkin dikurangi untuk menciptakan perekonomian rumah tangga yang kuat,” cetusnya.

Masih Memprihatinkan

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPR Anthon Sihombing mengutarakan, kalau berbicara sektor kelautan secara keseluruhan, pengelolaannya masih memprihatinkan. “Makanya teman-teman nelayan melaut di Indonesia, mereka heran, bingung. Angkatan laut ada kapalnya, bea cukai ada kapalnya, polisi ada kapalnya, KKP ada kapalnya. Sehingga kalau ada bencana kapal di tengah laut, itu bukan urusan saya. Saya urusan keamanan. Sebenarnya mudah, tapi kalau mudah kenapa tidak harus dipersulit. Jadi semua ini fokus kepada sumber daya manusia, pendidikan, kalau kita mau maju ke depan,” katanya.

Lebih jauh Anthon menjelaskan, pagu indikatif 2013 dalam APBN KKP sebesar Rp 6,2 triliun, sementara Dirktoran Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Rp 9 triliun. “Pada 2009 anggarap KKP hanya Rp 3,1 triliun. Sekarang Rp 6,2 triliun. Ketahanan pangan itu ada di kelautan. Kenapa pelaut Jepang dan Taiwan itu berani ke tengah laut, karena mereka punya kemampuan. Nelayan-nelayan kita masih pakai air liur, darimana air bertiup. Dimana bintang kejora,” terangnya.

Anthon mengaku, baru-baru ini, pihaknya melakukan rapat dengan Bappenas, tidak ada disinggung kelautan. “Sedikit sekali. Saya bilang ke Dirjen Anggaran, apa saudara-saudara ini sudah mati rasa. Kalau infrastruktur jalan tol ditambah di Jawa ini, Jawa ini bisa tenggelam. Habibat atau talenta kita adalah kelautan. Yang harus kita bangun adalah transportasi laut. Saya rasa kita akan menjadi negara yang memasuki survive.  Seperti kata orang luar negeri kalau masuk ke Tanjung Priok, yang pakai pakaian dinas ada 12 macam. Mereka bingung. Tidak ada kesatuan di sektor kelautan,” ungkapnya.

Di tingkat nelayan, lanjut Anthon, kesejahteraan masih sangat memprihatinkan. “Saya berani mengatakan, nelayan kita masih termarjinalkan. Saya katakan, pemerintah kita tidak punya angka kemiskinan. Kemiskinan yang berkurang itu, menengah ke atas. Tapi kalau nelayan, makin miskin dan makin miskin,” jelasnya.

Kekayaan Laut

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menjelaskan, dengan luasi laut sebesar 75% atau dua pertiga wilayah Indonesia, maka negeri ini dipastikan terdiri dari sumber daya kelautan yang begitu kaya. “Kalau kita tidak olah dengan baik, itu adalah kerugian besar bagi bangsa kita. Karena itu, konsep blue economy (ekonomi biru) harus didorong melalui aturan-aturan atau undang-undang yang mendukung blue economy,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini KKP telah memiliki Dewan Kelautan Indonesia (Dekin). “Mungkin kemarin Dekin masih bicara soal bahari, tapi ke depan, saya ingin mengaktifkan Dekin, menjadi satu dewan yang bener-bener mengkoordinir 13 kementerian, 11 kementerian ditambah angkatan laut dan kepolisian. Ini betul-betul melalui Dekin ini mengkoordinasikan eksekutif untuk melahirkan keputusan-keputusan yang mendukung blue economy ke depan,” ungkap Cicip.

Selain itu, konsep blue economy, lanjut Cicip, mempunyai harapan dan potensi yang sangat besar yang harus dkelola dengan baik. “Potensi kelautan tiap tahun ini lebih besar daripada APBN kita, kalau kita betul-betul kita lakukan ini dengan benar. Karena tren di dunia populasi ikan dunia makin menurun. Karena dengan perubahan iklim, dengan segalam macam ikan semakin menurun. PDB kita 3,5%. Tapi untuk pertumbuhan PDB 7%. Kita akan tingkatkan terus ke depan,” terangnya.

Berdasarkan data KKP 2011, jumlah pelaut perikanan sebanyak 2.237.640 orang, jauh lebih besar dibandingkan dengan para pelaut kapal niaga yang berjumlah 338.224 orang. Jika ditilik, Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km2, atau setara tiga per empat (75,3%) dari keseluruhan wilayah Indonesia. Kini lautan menjadi pemersatu lebih dari 17.480 pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.

Adapun Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X, raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menjelaskan, di Jawa mayoritas ikan yang dikembangkan adalah ikan di daratan. Belum bicara produk laut sebagai produk yang dikembangkan. “Mestinya, bangsa ini harus berbudaya dua. Maritim dan agraris. Karena fakta kalau kita hanya letakkan pada maritim, Majapahit dan Sriwijaya juga hancur. Karena tidak ada kekuatan agriculture,” jelas Sultan.