Koperasi Jadi Mitra Perbankan Layani Masyarakat Miskin

Rabu, 04/07/2012

NERACA

Jakarta---Koperasi dan bank perkreditan rakyat dinilai sebagai mitra yang sinergis dalam dunia perbankan. Karena lembaga keuangan mikro ini untuk menjangkau masyarakat miskin Indonesia yang masih sulit mendapat akses layanan keuangan. “Oleh karena itu, perbankan membutuhkan mitra seperti koperasi untuk menjangkau mereka," kata Direktur Pengembangan Bisnis Bank Andara, Don Johnston di Jakarta,3/7

Lebih jauh kata Don, Indonesia memiliki sekitar 40 jutaan UMKM yang tersebar di seluruh tanah air. Namun sayangnya masih minim yang bankable. “Lebih dari 40 juta penduduk Indonesia merupakan pengusaha kecil dan mikro, namun hanya 13% yang memperoleh akses ke jasa keuangan formal,” tegasnya.

Don mengungkapkan sektor keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan sekitar 50.000 lembaga keuangan mikro (LKM) yang melayani lebih dari 40 juta orang. "Namun, kami memperkirakan bahwa 50 juta penduduk saat ini masih belum mendapatkan jasa keuangan, dan hampir separuh dari jumlah tersebut hidup dengan penghasilan di bawah (2 dolar AS) perhari," ucapnya.

Menurut Don, masyarakat yang belum mendapat akses jasa keuangan tersebut, tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan formal karena tinggal diluar jangkauan pelayanan, atau dinilai berisiko terlalu tinggi. "Yang bisa menjangkau masyarakat miskin adalah koperasi atau BPR (bank perkreditan rakyat). Lembaga tersebut mendominasi usaha mikro di Indonesia dengan jumlah nasabah sekitar 10.000," paparnya.

Namun, Don menjelaskan, LKM masih memiliki kendala dalam permodalan, hanya mampu melayani nasabah dengan produk-produk dasar perbankan, sehingga kualitas layanan terhadap masyarakat miskin masih sangat terbatas.

Dikatakan Don, perbankan formal di pusat-pusat ekonomi di kota-kota besar dapat membantu sisi permodalan LKM, sehingga masyarakat miskin bisa mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha.

Dalam pandangan Johnston, bank bisa memberi pinjaman kepada LKM seperti koperasi dan BPR yang dia sebut sebagai LKM prorakyat miskin ("pro poor"). "LKM prorakyat miskin bisa dilihat dari rata-rata besar pinjaman dari nasabah, jika rata-ratanya kurang dari lima juta rupiah, maka LKM tersebut tergolong 'pro-poor'," tuturnya.

Indikator lain LKM prorakyat miskin adalah area jangkauan. Jika LKM tersebut menjangkau area pedesaan, daerah kumuh perkotaan, dan di luar Jawa/Bali, maka Johnston mengategorikan LKM tersebut sebagai "pro poor”. "LKM pro poor juga harus menjangkau kelompok wanita, pemuda, pekerja, dan petani," kata Johnston.

Karakteristik metodologi pembiayaan juga bisa digunakan perbankan formal untuk melihat apakah sebuah “LKM pro poor' atau tidak. Portofolio pembiayaan LKM pro rakyat miskin akan menggunakan metodologi kredit kelompok seperti pola Grameen Bank. **cahyo