NERACA

Jakarta - Ancaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat mau menutup PT Newmont Nusa Tenggara dinilai sebagai cara-cara “primitif”.  Padahal untuk mendapatkan hak pembelian 7% divestasi saham perusahaan tambang itu tidak perlu dengan upaya pengerahan massa. Karena dampaknya bukan cuma Pemda, bahkan negara pun bisa dirugikan.

Direktur eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan, bila penutupan itu terealisasi, maka akan berdampak pada kerugian. “Cara yang dilakukan pemda untuk mendapatkan saham 7% itu merupakan cara primitif. Kalau Newmont ditutup, maka semuanya rugi. Kesempatan untuk dapat royalti dan pajak hilang. Pemda-nya juga rugi, karena tidak bisa mendapatkan keuntungan dari 24% saham yang sudah dimilikinya sekarang,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (30/3).

Menurut dia, ambisi Pemda Kabupaten Sumbawa Barat itu memperebutkan divestasi saham 7 % Newmont dilatarbelakangi karena keinginanan untuk mendapatkan keuntungan. “Saya kira itu pasti karena menguntungkan, makanya diperebutkan. Tapi cara yang dilakukan pemda untuk mendapatkan saham itu merupakan cara primitif,” ucapnya.

Lebih jauh kata mantan anggota DPD ini, mengatakan pihak yang layak membeli divestasi saham tersebut adalah pemerintah pusat. Malah, lanjutnya, idealnya, pemerintah pusat memiliki saham sebesar 31% sejak penjualan pertama. “Tapi, karena dalam proses pertama 24% saham pemerintah pusat dikalahkan, maka 7% sisanya ini seharusnya untuk pemerintah pusat,” ujarnya.

Marwan menjelaskan, pihak pemda sudah mendapatkan saham sebesar 24% yang kemudian bekerja sama dengan PT Multicapital yang tidak lain anak perusahaan Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Padahal, pada waktu itu ada komitmen di jaman Jusuf Kalla sebagai wakil presiden kala itu untuk dibeli pemerintah. “Ada dua kubu, yakni kubu Agung Laksono yang mendukung untuk dibeli pemda dan kubu JK yang mendukung untuk dibeli pemerintah pusat atau BUMN. Dari awalnya salah pemerintah pusat juga,” paparnya.

Karena itu, untuk 7% divestasi saham yang tersisa, Marwan meminta pemerintah pusat untuk bersikap tegas terhadap pemda setempat.

Menurut Marwan, keuntungan dari tambang Newmont harus bisa dinikmati semua rakyat, bukan hanya daerah saja. Apalagi, kata dia, keuntungan daerah tersebut tidak sebanding dengan yang diperoleh Muticapital. “Perbandingannya kan Multicapital 75%, pemda 25%. Alasannya, karena pemda tidak punya modal dan modalnya dibiayai dari Multicapital,” jelasnya.

 Padahal, sambung Marwan, sekalipun pemda tidak punya modal, bila bekerja sama dengan BUMN seperti Antam misalnya, maka sama-sama bisa mengajukan pinjaman ke bank sehingga pola pembagian hasilnya tidak seperti dengan Multicapital. “Pemda ini "disetir" oleh swasta. Ini tidak terlepas dari permainan Newmont sendiri yang memberikan modal kepada pemda dan pengusaha lokal untuk membeli saham di Newmont. Jadi balik-balik ke Newmont juga akhirnya. Pemda hanya dijadikan "boneka",” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan akan mempelajari polemik pengakuisisian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tersebut. “Saya terus terang tidak terlalu dekat dengan situasi itu, tapi saya bersedia mempelajari lebih dalam,” ujar Gita usai acara peresmian sebuah pabrik di Bekasi, kemarin.

Dia mengungkapkan, saat ini iklim investasi tidak terpengaruh. Namun demikian dirinya memang tidak bisa memberikan pendapat lebih jauh. Dia melanjutkan jika pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan cepat karena harus ditilik dari berbagai sisi. “Ya apapun saya musti tahu dari berbagai sisi, dia background-nya bagaimana. Itu nanti saya akan pelajari,” jelas Gita.

Untuk divestasi 7% persen tahun 2010, keputusan siapa pembelinya akan ditetapkan Menteri Keuangan paling lambat, 18 April. Namun begitu secara lisan, Menkeu Agus Martowardojo memastikan 7% saham itu akan dibeli pemerintah pusat.

Menanggapi ancaman penutupan Newmont oleh pemda, Agus menjelaskan jika pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk memutuskan kontrak. “Nggak, enggak bisa,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat nekad menyiapkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk eksekusi penutupan tambang tembaga tersebut bila divestasi saham tahun 2010 tidak diserahkan ke mereka. Pemda telah mengumpulkan setidaknya 2.000 pegawai untuk memastikan aparatur pemerintah mendukung penutupan itu.

 Wakil Bupati Sumbawa Barat, Mala Rahman menegaskan pihaknya siap dan tak akan mundur selangkah pun dari rencana penutupan. “Kami sudah siapkan diri. Selangkahpun kami tidak akan mundur. Kami siap lahir batin. Penutupan bagi kami adalah harga mati, jika 7% divestasi saham Newmont tahun 2010 tidak diserahkan pada daerah,” katanya kepada pers di kantornya, kemarin.

Tidak hanya itu. Rencana penutupan sementara, pihak pemda juga menyiapkan opsi penutupan permanen Newmont dan mengambil alihnya untuk dikelola sendiri. “Jika Newmont hengkang sekalipun, kami bahkan menyiapkan diri untuk mengelola tambang itu,” imbuh Mala.

Kemarin pagi, sedikitnya 100 orang yang menamakan diri "Gerakan Rakyat Tutup Tambang", menggelar aksi di kantor bupati, mendukung penutupan tambang, jika pemerintah pusat tak menyerahkan hak pembelian saham ke daerah.Aksi serupa juga digelar di Kantor DPRD Sumbawa Barat, satu kilometer arah barat kantor bupati. Rencananya, minggu depan sekitar 25 anggota DPRD akan menemui Menteri Keuangan,mendesak hak pembelian saham diberikan ke daerah. ruhy/cahyo