Tambang Ilegal Dorong Laju Kerusakan Hutan

Kualitas Sumber Daya Hutan Makin Menurun

Senin, 02/07/2012

NERACA

Yogyakarta – Sumber daya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia pada tataran global. Dalam dekade 1980-an nilai aset sumberdaya hutan menduduki peringkat kedua penyumbang devisa negara setelah minyak dan gas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang diwakili Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori dalam pidatonya di acara Muktamar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) XIV di Kaliurang, Yogyakarta, pekan lalu.

Namun demikian, menurut Zulkilfi, peran ini mulai turun sejak tahun 1999 dan pada dekade 2000-an peran ekonomi sumberdaya hutan semakin kecil, dan pada tahun 2010 hanya penyumbang sebesar 0,9% dari PDB nasional.

Zulkilfi menjelaskan bahwa prioritas program kementerian kehutanan antara lain pemantapan kawasan hutan nasional, penanaman satu miliar pohon seluruh Indonesia, perlidungan dan konservasi alam, serta membangun partisipasi masyarakat dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program-program pro rakyat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hukum Kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan rakyat, dan kemitraan.

Zulkilfi menuturkan turunnya nilai ekonomi hutan ternyata diikuti juga oleh menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan, akibat kerusakan hutan yang disebabkan oleh perambahan kawasan hutan, eksploitasi hutan yang berlebihan, illegal logging, pembangunan infrastruktur, kegiatan tambang dan perkebunan yang ilegal, khususnya pada periode akhir tahun 1990-an sampai dengan pertengahan tahun 2000-an.

"Sejak tahun 2007, perhatian dunia terhadap penyebab perubahan iklim tidak hanya terfokus pada negara-negara industri/maju tetapi juga negara-negara yang mempunyai sumberdaya hutan khususnya negara tropika seperti Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, dia menjelaskan juga bahwa hutan dipandang mempunyai posisi penting dalam mengendalikan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di bumi. Jika kualitas hutan dan kuantitas hutan menurun, maka akan terjadi pelepasan karbon ke atmosfer, sehingga pada saatnya atmosfer menjadi rusak dan tidak lagi mampu menjaga stabilitas lingkungan yang baik. "Akhirnya bumi semakin panas dan perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan bagi umat manusia," tambahnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan bahwa laju kerusakan hutan harus ditekan seminimal mungkin atau dengan kata lain kurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan untuk menjaga stabilitas sumber daya hutan guna kepentingan generasi kini dan mendatang. "Konsep ini dikenal dengan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)," jelasnya.

Zulkilfi pun memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan tropika terbesar ketiga di dunia dengan luas 130,68 juta hektar. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan membagi kawasan huytan kedalam tiga fungsi hutan yaitu hutan konservasi (26,82 juta hektar), hutan lindung (28,86 juta hektar) dan hutan produksi (75 juta hektar) termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 17,94 juta hektar.

Setiap fungsi hutan melekat batasan-batasan penggunaan dan pemanfaatannya baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. "Oleh karena itu, maka kebijakan operasional yang diterapkan dalam rangka penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus didasarkan kepada fungsi hutan yang telah ditetapkan," katanya.

Dia juga berkomitmen bahwa pemerintah Indonesia ingin menurunkan emisi dengan kekuatan sendiri sebesar 26% pada tahun 2020 atau 41% dengan dukungan internasional. "Kemauan politik seperti ini hanya aka dicapai kalau semua pihak secara serius mendukung dan menjalankan upaya mitigasi dan adaptasi guna mencegah terjadinya pemanasan global," ujarnya.

Tantang Persaki

Selain itu, Zulkilfi Hasan menantang Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) untuk segera merumuskan pemikiran, strategi, dan program, dalam rangka menjabarkan pembangunan sumber daya alam hutan yang menjamin terwujudnya 'ekonomi hijau' melalui konsep Sustainable Growth with Eguity. Sarjana-sarjana kehutanan tidak hanya bertindak sebagai pengamat ataupun pemikir yang pasif mengenai permasalahan kehutanan.

Zulkilfi menjelaskan bahwa Persaki harus berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa dan negara dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui organisasi tersebut. "Saya harapkan sebagai organisasi profesi, Persaki harus mampu berperan sebagai pelaku advokasi dan pelaku pengubahan dalam pembangunan kehutanan," kata Zulkifli.

Oleh karena itu, menurut Zulkilfi, program kerja Persaki selaku organisasi profesi yang hidup ditengah-tengah masyarakat harus dapat dilaksanakan secara aktif oleh para anggotannya yang menjadi pemikir, pernacang, dan pelaksana pembangunan, baik yang berada di pemerintahan, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Persaki berkewajiban mengambil peran yang positif untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan penuh tanggaung jawab mengembangkan ilmu kehutanan untuk dibaktikan kepada nusa, bangsa dan negara," ungkapnya.

Dia pun menjabarkan mengenai Suistainable Growth with Equity, dimana konsep ini dimulai dari awal penguatan konsep pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). "Areal kehutanan KPH dijadikan basis kalkulasi ekonomi hijau bertumpu pada pandangan sustainable growth with equity tersebut," ujarnya.

Zulkilfi pun menambahkan kerusakan hutan, konflik tenurial, kemiskinan rakyat sekitar hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, keberlanjutan produk hasil hutan, pemerataan pendapatan, kesetaraan akses pada sumber daya alam hutan, dan kontribusi ekonomi nasional, menjadi faktor input untuk merumuskan ulang pembangunan sumberdaya hutan di Indonesia berbasis ekonomi hijau.

Zulkilfi menuturkan bahwa program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNEP), ekonomi hijau (green economy) adalah suatu kesatuan dari pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang mengandung pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dengan tidak mengandalkan bahan bakar fosil, penggunaan sumberdaya alam yang efisien dan berkeadilan. "Kami akan mengembangkan pasar terkait dengan mekanisme insentif jasa ekosistem, investasi wisata alam, sumber daya air untuk energi terbarukan, akses hasil hutan bukan kayu, dan mempromosikan penggunaan taman nasional yang berkelanjutan," ungkapnya.

Sedangkan Ketua Umum Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) San Afri Awang mengatakan bahwa Persaki untuk saat ini sedang mencoba eksis untuk memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian kehutanan. "Segala masukan akan diberikan untuk kemajuan kehutanan di Indonesia untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya," katanya.

Kemudian terkait dalam proses kemajuan hutan serta peranan sarjana kehutanan yang enggan hidup di hutan dalam memajukan kehutanan, San Afri membantahnya bahwa para sarjana kehutanan bukannya tidak mau hidup di hutan untuk kemajuan hutan di Indonesia tetapi lebih dikarenakan ketidak nyamanan apabila berada dalam hutan di daerah. Ketidaknyamanan disebabkan campur tangan pemerintah daerah yang membuat mereka tidak nyaman. "Sarjana kehutanan merasa tidak diterima di daerah dan pemda lebih memilih putra daerahnya untuk mengelola hutan di daerah masing-masing," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, bukannya sarjana kehutanan yang tidak betah hidup di hutan melainkan proses politik birokrasi pemda yang lebih memilih orang daerah untuk mengurusi daerah masing-masing padahal mereka belum tentu mengerti tentang kehutanan. " Otonomi daerah merupakan salah satu alasan para sarjana kehutanan dalam ikut ambil andil dalam pengembangan kehutanan di daerah," jelasnya.