Pengaduan Sistem Pembayaran Capai 96,31% - Data BI Ada 216.708 Aduan

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kasus pengaduan nasabah terkait produk sistem pembayaran Anjungan Tunai Mandiri atau ATM serta kartu kredit yang mencapai 96,31%. Setidaknya pengaduan ini dinilai paling mendominasi pada triwulan I-2012. "Seharusnya bank dan nasabah mematuhi peraturan yang ada, tapi terkadang mungkin banknya kurang memberi pemahaman atau sosialisasi dan terkadang juga nasabah yang jarang membaca tulisan peraturan," kata Direktur Utama Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sri Rahayu Widodo di Senayan, Jakarta.

Lebih jauh kata Sri Rahayu, sejak Januari hingga Maret 2012, sebanyak 216.708 pengaduan diterima oleh BI meningkat sekitar 417 pengaduan dari jumlah pada periode yang sama tahun lalu.

Oleh karena itu, Sri menghimbau agar seluruh bank meningkatkan kualitas pelayanan mediasi kepada para nasabah dan selalu menyelesaikan masalah pengaduan oleh nasabah secara tuntas dalam internal bank.

Terkait pengaduan mengenai sejumlah masalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu atau APMK, BI telah mengeluarkan peraturan yang akan membatasi jumlah kepemilikan kartu kredit serta membatasi denda yang dibebankan kepada pengguna. "Penyaluran kartu kredit sekarang ini ada pembatasan maksimal dari penghasilan, itu artinya untuk mengurangi potensi masalah di kemudian hari jika mereka tidak mampu mendapatkan fasilitas kartu kredit itu," tambahnya

Selain itu dengan peraturan tersebut, resiko kredit macet bagi bank penyalur kartu kredit bisa diperkecil karena kehati-hatian bank dalam memilih nasabah semakin diperkuat oleh peraturan BI.

Jika terjadi persengketaan antara nasabah dan bank, Sri mengatakan bank harus memiliki unit kerja penanganan masalah dengan nasabah. "Kalau (sengketa) antara bank dan nasabah belum selesai, baru kemudian bisa disampaikan kepada BI untuk dimediasi," tukasnya

Dia mengaku batas klaim bermasalah yang akan dibantu mediasinya oleh BI maksimal sebesar Rp500 juta.

Menurut Sri, jika dananya berada di atas Rp500 juta, maka BI menilai nasabah mampu menggunakan jasa penasehat hukum guna menyelesaikan persoalannya dengan bank hingga ke tingkat pengadilan.

BI telah mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan APMK, di mana dalam ketentuannya konsumen yang berpendapatan minimal per bulan sekitar Rp3 juta hanya diperbolehkan memegang dua kartu dengan plafon sebesar tiga kali pendapatan per bulan. Peraturan penggunaan dua kartu kredit tidak dikenakan kepada nasabah yang memiliki pendapatan per bulan di atas Rp10 juta.

Sementara itu, nilai denda keterlambatan yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit bila tidak melakukan pembayaran maupun melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo ditetapkan maksimum sebesar 3% dari total tagihan dan atau tidak melebihi Rp150 ribu. **cahyo

BERITA TERKAIT

Fintech BUMN Dilengkapi dengan Sistem QR Code

    NERACA   Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem…

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit NERACA Purwokerto - Dalam penanganan kasus korupsi ke depan harus ada politik…

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tingkatkan Keuangan Inklusif, Hari Indonesia Menabung akan Ditetapkan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan Hari Indonesia…

Nelayan Diminta Manfaatkan Bank Mikro Nelayan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan mengingatkan mereka serta para pengusaha…

UMKM Diminta Manfaatkan UU Penjaminan

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah…