Transportasi Dan Keluhan Rakyat

VIEW

Transportasi Dan Keluhan Rakyat

A Eko Cahyono

Wartawan Harian Neraca

Sektor transportasi ternyata masih memprihatinkan. Masalahnya, setelah ada evaluasi dua tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ternyata belum seperti yang diharapkan. Bahkan seacra kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi di pusat-pusat kegiatan nasional hingga daerah perbatasan makin Turun. Dampaknya, daya saing menjadi rendah dan biaya logistik makin naik.

Tak ada jalan lain, pemerintah harus nekad dan berani melakukan terobosan guna mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Namun demikian tak boleh melupakan aspek keselamatan guna memperbaiki kualitas transportasi publik yang terus melorot.

Laporan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) soal kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi, ternyata belum menggembirakan. Pantas saja, banyak dikeluhkan masyarakat. Di Jakarta misalnya, masyarakat cenderung lebih memilih memakai kendaraan pribadi atau motor daripada naik angkutan umum. Selain tidak nyaman, faktor keselamatan juga sering diabaikan operator.

Bukan cuma itu, masalahnya dari dulu hingga sekarang, tetap saja klasik. Yakni, infrastruktur transportasi belum ada kemajuan significant. Buntutnya, keselamatan pelayanan jasa transportasi juga menjadi catatan yang cukup tinggi. Kalau masih tetap saja seperti ini, maka target penurunan angka kecelakaan hingga 50% pada 2014 tentu akan sulit dicapai.

Alasanya hingga saat ini masih banyak kecelakaan di seluruh Indonesia. Masih bisa diingat, kecelakaan pesawat Sukhoi dan Fokker 27, serta beberapa kecelakaan kapal laut yang terjadi akhir-akhir ini. Di sisi lain, angka kecelakaan transportasi darat juga mengalami peningkatan.

Data Mabes Polri soal jumlah kecelakaan menyebutkan sepanjang 2011 terjadi 106.129 kecelakaan. Yang tewas 30.629 orang, 35.787 orang luka berat, dan 107.281 orang luka ringan. Jumlah ini naik 2,27% dibanding pada 2010. Sedangkan kerugian material mencapai Rp 278,4 miliar. Tentu saja dengan melihat data ini, upaya pemerintah untuk menekan angka kecelakaan sampai lebih kecil 50% akan sulit karena angka kecelakaan dan fatalitasnya semakin meningkat

Karena itu pemerintah perlu segera menyusun roadmap to zero accident yang hingga kini belum ada. Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator juga diminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam empat paket UU Transportasi.

Dengan rentetan kecelakaan akhir-akhir ini, pemerintah khususnya Kemenhub, kepolisian harus lebih memfokuskan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan yang terus meningkat. Regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana menjalankannya.

Dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, anggaran keselamatan harus ditambah untuk mewujudkan renstra Kemenhub dan UU LLAJ menyebutkan pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ. **

BERITA TERKAIT

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

SK(T)M

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo SK(T)M pada judul diatas sejatinya terdiri dari 2 kata…

Asuransi Syariah Petani

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Selain sebagai negara bahari Indonesia dikenal sebagai negara agraris yaitu pertanian. Maka otomatis…

Reformasi Perizinan di Indonesia

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak…