NERACA

Jakarta - Sumberdaya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia pada tataran global. Dalam dekade 1980-an nilai aset sumberdaya hutan menduduki peringkat ke dua penyumbang devisa negara setelah minyak dan gas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang diwakili Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori dalam pidatonya di acara Muktamar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) XIV di Kaliurang, Jogjakarta. Kamis (28/06)   

Namun demikian, menurut Zulkilfi, peran ini mulai turun sejak tahun 1999 dan pada dekade 2000-an peran ekonomi sumberdaya hutan semakin kecil, dan pada tahun 2010 hanya penyumbang sebesar 0,9% dari PDB nasional.

Zulkilfi menjelaskan rioritas program kementerian kehutanan antara lain pemantapan kawasan hutan nasional, penanaman satu milyar pohon seluruh Indonesia, perlidungan dan konservasi alam, serta membangun partisipasi masyarakat dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program-program pro rakyat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hukum Kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan rakyat, dan kemitraan.

Lebih jauh Zulkilfi menuturkan turunnya nilai ekonomi hutan ternyata diikuti juga oleh menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan, akibat kerusakan hutan yang disebabkan perambahan, eksploitasi berlebihan, illegal logging, pembangunan infrastruktur, kegiatan tambang dan perkebunan yang illegal, khususnya pada periode akhir tahun 1990-an sampai dengan pertengahan tahun 2000-an. "Sejak tahun 2007, perhatian dunia terhadap penyebab perubahan iklim juga terfokus pada negara-negara yang mempunyai sumberdaya hutan khususnya negara tropika seperti Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, dia menjelaskan juga bahwa hutan dipandang mempunyai posisi penting dalam mengendalikan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di bumi. Jika kualitas hutan dan kuantitas hutan menurun, maka akan terjadi pelepasan karbon ke atmosfer, sehingga pada saatnya atmosfer menjadi rusak dan tidak lagi mampu menjaga stabilitas lingkungan yang baik. "Akhirnya bumi semakin panas dan perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan bagi umat manusia," tambahnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan bahwa laju kerusakan hutan harus ditekan seminimal mungkin atau dengan kata lain kurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan untuk menjaga stabilitas sumber daya hutan guna kepentingan generasi kini dan mendatang. "Konsep ini dikenal dengan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)," jelasnya.

Zulkilfi pun memaparkan Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan tropika terbesar ketiga di dunia dengan luas 130,68 juta hektar. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan membagi kawasan hutan kedalam tiga fungsi hutan yaitu hutan konservasi (26,82 juta hektar), hutan lindung (28,86 juta hektar) dan hutan produksi (75 juta hektar) termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 17,94 juta hektar. "Oleh karena itu, maka kebijakan operasional yang diterapkan dalam rangka penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus didasarkan kepada fungsi hutan yang telah ditetapkan," ungkapnya

Bahkan Zulkfli berkomitmen pemerintah Indonesia ingin menurunkan emisi dengan kekuatan sendiri sebesar 26% pada tahun 2020 atau 41% dengan dukungan internasional. "Kemauan politik seperti ini hanya akan dicapai kalau semua pihak secara serius mendukung dan menjalankan upaya mitigasi dan adaptasi guna mencegah terjadinya pemanasan global," ujarnya. **kam