NERACA

Jakarta - Sistem logistik ikan nasional (SLIN) yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai tidak berjalan, karena tidak melibatkan pengusaha kapal pengangkut ikan. Akibatnya distribusi ikan dari sentra tangkapan ikan di kawasan timur ke sentra pemasaran terhambat.

“Di kawasan timur Indonesia itu minim tempat pelelangan ikan, dan pelabuhan juga masih terbatas. Seharusnya dengan kapal pengangkut ikan maka membantu logistik perikanan, yang membawa hasil tangkapan ikan di timur ke wilayah pemasaran di barat,” kata Presiden Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan (APKPI) Sakiman di Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Sakiman, saat ini kapal pengangkut ikan masih diganjal dengan regulasi yang berbelit dan pungutan “oknum” angkatan laut. Ia mencontohkan, perizinan mengenai surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) itu membatasi wilayah operasi. Akibatnya saat ada musim panen tangkapan ikan, kapal pengangkut tidak bisa masuk, kondisi itu berdampak pada terganggunya pemasaran ikan. Al hasil harga ikan jatuh saat musim panen, terutama di kawasan timur Indonesia.

Untuk itu, seharusnya KKP yang menggaungkan program SLIN, memberikan keleluasaan wilayah operasi untuk pengusaha kapal pengangkut ikan. Karena kapal pengangkut itu mengangkut semua ikan hasil tangkapan nelayan, ke pelabuhan dan sentra pemasaran.

Dengan dukungan kapal pengangkut ikan, maka nelayan juga bisa menghemat dalam operasional penangkapan ikan. Ia mencontohkan, nelayan tradisional di Raja Ampat membawa ikan sebesar 30 kilogram di pasarkan ke Sorong, padahal hasilnya penjualan tersebut tidak sebanding dengan ongkos perjalanan ke pasar tersebut.

Dengan adanya kapal pengangkut yang membeli tangkapan nelayan, maka nelayan bisa memperoleh pendapatan yang memadai dengan harga ikan yang kompetitif. “Jadi SLIN itu tidak berarti sama sekali, kalau tidak didukung kapal pengangkut, karena kapal kita juga berfungsi sebagai coldstorage,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sakiman menyebut, saat ini APKPI memiliki 200 anggota pengusaha dengan kepemilikan kapal berkapasitas rata-rata 150 ton. Jadi, wilayah kita sebagian besar operasional di kawasan timur indonesia dan hasil tangkapan nelayan di angkut ke Banyuwangi, Bitung, Batang dan Muara Baru.

Di tempat yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya menyebut, dengan menerapkan sistim logistik ikan nasional, maka KKP perlu mendorong peran strategis dari kapal pengangkut.

“Pengusaha itu kan sudah mengumpulkan, menyelamatkan harga dan mendistribusikan ke sentra pasar. Mereka pelaku utama distribusi ikan, tetapi masih dikenakan biaya tinggi. Hanya diberikan subsidi solar subsidi hanya 25 kiloliter,” ujarnya.

Adi Surya menambahkan, dengan adanya kapal angkut maka bahan baku akan mudah diperoleh karena kapal tersebut menyediakan bahan  baku industri dari sentra tangkapan ikan. Jadi, dengan adanya kapal pengangkut atau conecting, maka ketersediaan bahan baku jadi meningkat, pasalnya rata-rata kapal angkut tersebut menyediakan 30% bahan baku industri pengalengan ikan.