Pengusaha Tak Dilibatkan, Sistem Logistik Ikan Macet

NERACA

Jakarta - Sistem logistik ikan nasional (SLIN) yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai tidak berjalan, karena tidak melibatkan pengusaha kapal pengangkut ikan. Akibatnya distribusi ikan dari sentra tangkapan ikan di kawasan timur ke sentra pemasaran terhambat.

“Di kawasan timur Indonesia itu minim tempat pelelangan ikan, dan pelabuhan juga masih terbatas. Seharusnya dengan kapal pengangkut ikan maka membantu logistik perikanan, yang membawa hasil tangkapan ikan di timur ke wilayah pemasaran di barat,” kata Presiden Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan (APKPI) Sakiman di Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Sakiman, saat ini kapal pengangkut ikan masih diganjal dengan regulasi yang berbelit dan pungutan “oknum” angkatan laut. Ia mencontohkan, perizinan mengenai surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) itu membatasi wilayah operasi. Akibatnya saat ada musim panen tangkapan ikan, kapal pengangkut tidak bisa masuk, kondisi itu berdampak pada terganggunya pemasaran ikan. Al hasil harga ikan jatuh saat musim panen, terutama di kawasan timur Indonesia.

Untuk itu, seharusnya KKP yang menggaungkan program SLIN, memberikan keleluasaan wilayah operasi untuk pengusaha kapal pengangkut ikan. Karena kapal pengangkut itu mengangkut semua ikan hasil tangkapan nelayan, ke pelabuhan dan sentra pemasaran.

Dengan dukungan kapal pengangkut ikan, maka nelayan juga bisa menghemat dalam operasional penangkapan ikan. Ia mencontohkan, nelayan tradisional di Raja Ampat membawa ikan sebesar 30 kilogram di pasarkan ke Sorong, padahal hasilnya penjualan tersebut tidak sebanding dengan ongkos perjalanan ke pasar tersebut.

Dengan adanya kapal pengangkut yang membeli tangkapan nelayan, maka nelayan bisa memperoleh pendapatan yang memadai dengan harga ikan yang kompetitif. “Jadi SLIN itu tidak berarti sama sekali, kalau tidak didukung kapal pengangkut, karena kapal kita juga berfungsi sebagai coldstorage,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sakiman menyebut, saat ini APKPI memiliki 200 anggota pengusaha dengan kepemilikan kapal berkapasitas rata-rata 150 ton. Jadi, wilayah kita sebagian besar operasional di kawasan timur indonesia dan hasil tangkapan nelayan di angkut ke Banyuwangi, Bitung, Batang dan Muara Baru.

Di tempat yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya menyebut, dengan menerapkan sistim logistik ikan nasional, maka KKP perlu mendorong peran strategis dari kapal pengangkut.

“Pengusaha itu kan sudah mengumpulkan, menyelamatkan harga dan mendistribusikan ke sentra pasar. Mereka pelaku utama distribusi ikan, tetapi masih dikenakan biaya tinggi. Hanya diberikan subsidi solar subsidi hanya 25 kiloliter,” ujarnya.

Adi Surya menambahkan, dengan adanya kapal angkut maka bahan baku akan mudah diperoleh karena kapal tersebut menyediakan bahan baku industri dari sentra tangkapan ikan. Jadi, dengan adanya kapal pengangkut atau conecting, maka ketersediaan bahan baku jadi meningkat, pasalnya rata-rata kapal angkut tersebut menyediakan 30% bahan baku industri pengalengan ikan.

BERITA TERKAIT

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

Macet di Jalan Tol JORR

Kondisi di jalan Tol JORR di persimpangan dengan tol Jakarta-Cikampek selalu macet. Penyebab adalah kendaraan yang mau ke arah cikampek…

Ekonom: Genjot Penerimaan Jika Tak Ada APBN-P

NERACA Pekanbaru - Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

BPPSDMP Kementan Terus Ikhtiar Cetak Wirausaha Pertanian

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengambil langkah strategis dengan penyediaan sumber daya…

Terkait Industri Otomotif - Presiden Perlu Pimpin Langsung Peralihan ke Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar…

Pemerintah Dorong Industri Farmasi Manfaatkan Bahan Baku dari Alam

NERACA   Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong industri farmasi dalam negeri untuk menciptakan produk obat-obatan berbahan baku dari…