NERACA

Jakarta - Para pelaku pertambangan mineral masih menghadapi satu tantangan menghadapai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor berupa bahan mentah pada tahun 2014. Namun, di sisi lain dari tantangan tersebut masih terdapat suatu opportunity, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai hilirisasi bahan tambang mineral dapat meningkatkan kemajuan bangsa.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri, Riset dan Teknologi Bambang Sujagad mengatakan produk nilai tambah mineral dari nikel, bisa memberikan tambahan nilai 105 kali lipat dibandingkan hanya mengkespor bahan mentahnya. “Nikel itu 105 kali nilai tambahnya, dari nikel itu mudah-mudahan hilirirsasi yang kita siapkan bisa kerja dengang baik,” ujarnya dalam diskusi Peluang Pengusaha Swasta Nasional dalam Partisipasi pada Program Pengembangan Independent Power (IPP) dan Kesiapan PT Perusahaan Listrik Negara (Perseto) dalam Mendukung Industri Pengolahan dan Pemurnian Pembangunan Industri Smelter, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (28/6).

Akan tetapi, untuk memenuhi mendirikan pengolahan minral (smelter) yang paling terpenting adalah jaminan pasokan listrik. Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Natsir Mansyur mengungkapkan untuk mendukung pembangunan hingga 40 smelter dibutuhkan paling tidak daya listrik berkapasitas 1500 MW (Mega Watt). "Proposal yang diajukan untuk pembangunan smelter hingga saat ini ada 167, bila 40%-nya terwujud sudah bagus, artinya ada 30-40 smelter di Indonesia dengan kebutuhan listrik antara 1000-1500 MW," ungkapnya..

Pada kesempatan yang sama, PLN telah menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan listrik bagi fasilitas smelter mineral yang akan didirikan oleh perusahaan pertambangan. "Bila pengusaha meminta layanan listrik hingga 1500 megawatt (MW) pasti kami sanggupi hanya masalahnya berapa banyak listrik yang harus kami pasok, kapan listrik itu harus dipasok dan di mana," kata Direktur Utama PLN Nur Pamudji

Pulau Jawa

Pamudji mengungkapkan bahwa perhitungan waktu pemakaian dan lokasi smelter menentukan harga yang diberikan PLN. "Bila ingin ada pasokan listrik untuk smelter dalam waktu satu tahun dengan harga 9 sen per kilowatt per hour (kWh) maka silahkan dirikan smelter di pulau Jawa, khususnya Jawa Timur karena fasilitasnya sudah siap, tapi kalau mau beroperasi di luar Jawa dan dalam waktu cepat maka harga listrik di atas 10 sen karena menggunakan bahan bakar minyak," ungkapnya.

Biaya 9 sen per kWh tersebut didapat dari perhitungan kebutuhan harga suatu smelter nikel yang membutuhkan listrik 80% dalam mengolah bijih nikel menjadi ferronikel, sedangkan harga jual listrik industri dari PLN yang berasal dari kombinasi PLTU dan pembangkit listrik tenaga diesel dipatok Rp810 per kWh.

"Pasokan listrik dari PLTU batubara memang lebih murah, tapi butuh waktu pembangunan 4 tahun, cara lain adalah industri pada empat tahun pertama menggunakan tarif diesel di atas 10 sen sedangkan tahun kelima menggunakan tarif batubara," tambah Pamudji.

Dia menjelaskan, selain pasokan listrik yang memadai, pemilihan Jawa Timur karena dekat dengan pelabuhan yang lebih memudahkan industri untuk mengekspor hasil pengolahan tersebut. Sehingga tidak diragukan lagi, di Jawa Timur akan lebih menguntungkan. "Kita tidak akan menampung banyak smelter di Sulawesi Selatan karena PLTU memang terbatas. Jadi kalaupun selama ini kita terima smelter dibangun di Sulawesi Selatan itu, ya tapi kan tidak bisa banyak, sehingga kita lebih menawarkan di Jatim," ujarnya.

Lebih lanjut, Pamudji menyatakan, alasan yang sangat kuat untuk menawarkan Jawa Timur ini karena memang kesiapan energi listrik di wilayah ini sangat besar mengingat kapasitas di Jawa Timur sebesar 2900 MW. Bahkan akan dapat tambahan dari pembangkit baru di Cirebon sebesar 600 MW, Pacitan 2x200 MW, lalu Pelabuhan Ratu 3x300 MW, dan Tanjung Rawa 2x300 MW, serta Adipala 1x600 MW.

Harga dan Lokasi

Selain masalah harga dan lokasi, optmisme bahwa PLN dapat menyediakan listrik untuk smelter menurut Nur karena PLN biasa diminta menambah kapasitas 4000 MW setiap tahun. "Kami diminta pemerintah untuk menambah 4000 MW setiap tahun berdasarkan tren kebutuhan listrik, jadi bila ditambah 1500 MW untuk smelter kami tidak kesulitan," jelasnya.

PLN sendiri, menurut Pamudji baru menerima permintaan pasokan listrik untuk pembangunan sekitar 10 smelter yang berada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. "Kebanyakan adalah smelter untuk ferronikel dengan kapasitas 70 hingga 140 MW per smelter," terangnya.

Untuk mengatasi kebutuhan listrik tersebut, PLN dan Kadin rencananya akan membentuk tim khusus yang akan membuat peta jalan mengenai komposisi kebutuhan listrik 1500 MW tersebut sekaligus lokasinya. "Kami juga dengan senang hati bila ada pihak swasta seperti independent power producer (IPP) yang dapat menyediakan listrik dengan harga bersaing karena ada regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah menetapkan daerah iindustri khusus yang listriknya dipasok oleh kawasan itu sendiri, sudah ada di Kalimantan Timur," pungkasnya.