Upaya  penggalangan dana oleh KPK untuk membangun gedung baru  tampaknya hanya mencari sensasi karena tidak sesuai prosedur ketatanegaraan. Idealnya, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) seharusnya menunggu pembahasan terlebih dulu di DPR. Walau usulan pembangunan gedung baru diajukan sejak 2008, KPK mestinya secara konstitusional mempertanyakan kembali ke anggota dewan.

Banyak pihak menyadari  bahwa gedung yang sekarang dipakai KPK sudah tidak memadai dari kapasitas dan usianya, maka dibutuhkan gedung baru. Apalagi ada rencana penambahan 400 pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, KPK membutuhkan gedung yang lebih representatif. Kita setuju rencana gedung baru tersebut, bahkan anggarannya pun sudah masuk alokasi 2012.

Namun persoalannya sekarang, DPR belum menyetujui usulan tersebut dengan alasan manajerial dan efisiensi,  dan menilai KPK adalah lembaga ad-hoc.  Sebenarnya tidak hanya itu alasannya.  Sejumlah anggota DPR  konon ditengarai membangun logika bargaining power de­ngan penyelesaian kasus tertentu yang sekarang ditangani KPK.

Nah,  kasus besar yang lagi ditangani KPK  seperti skandal dana talangan Bank Century, proyek Wisma Atlet SEA Games, dan proyek Hambalang  tampaknya akan dijadikan  semacam “imbalan” pembangunan gedung baru KPK.  Bahkan di internal DPR sendiri juga ada yang menyuarakan dukungan tersebut.

Di tengah kondisi demikian, muncul gagasan sejumlah tokoh untuk memobilisasi iuran pembangunan gedung KPK, sebagai wujud perlawanan terhadap sikap DPR. Tatacara “saweran” untuk membangun gedung pe­merintah memang tidak pernah ada sebelumnya.

Namun logika pengumpulan uang dalam bentuk koin untuk membantu pembangunan gedung baru KPK bisa dipahami sebagai suara rakyat.  Kalau suara rakyat ternyata berbeda dari sikap anggota dewan  di parlemen, tentu menimbulkan pertanyaan:  wakil rakyat mewakili kepentingan untuk siapa?

Menurut hemat kita, KPK dan DPR  tidak perlu saling adu wibawa di depan masyarakat dengan saling menggertak. Ide membuka koin publik dari KPK untuk membangun gedung baru misalnya, merupakan gagasan tidak rasional.  Bukankah DPR dan KPK seharusnya  saling menghormati?  Bukankah  KPK sejatinya lebih fokus mentargetkan lebih banyak koruptor masuk ke  penjara?

Bagaimanapun, sangat relevan jika KPK terus didorong me­ningkatkan kinerjanya untuk men­cegah dan memberantas korupsi  secara sistematis,  termasuk menambah jumlah pe­gawai yang tentu terkait kebutuhan kantor yang mema­dai.

Munculnya respon spontan publik terhadap sikap sebagian anggota DPR, me­nunjukkan kehendak rakyat untuk ikut memberi andil dalam agenda pemberantasan korupsi.  Meski hanya terekspresikan lewat berbagai dorongan dengan segala simbolnya,  secara moral makna keterlibatan itu sangatlah besar sebagai bentuk “perlindungan” dan “peng­awalan” bagi KPK.

DPR semestinya membaca bahasa dan logika rakyat itu dengan kejernihan mata hati, bukan dari panggung mereka sendiri.  Sebaliknya KPK jangan membangun opini publik terkait DPR yang belum memberikan persetujuan.  Dalam pandangannya, jika kebutuhan akan gedung baru tersebut termasuk kategori mendesak, lembaga antikorupsi itu harus memiliki alasan yang jelas dan rinci. Semoga!