NERACA

Jakarta - Mencermati kasus pembobolan oleh karyawan Citibank yang menilep dana nasabah Rp 17 miliar, pakar hukum pidana FH Usakti Dr. Yenti Ganarsih secara umum menilai pembobolan bank (fraud) oleh pihak internal disebabkan beberapa faktor. Pertama, bank masih banyak melakukan sistem konvensional. Sementara, sistem informasi canggih baru diterapkan beberapa bank. Kedua, jika pun memiliki sistem IT, bank malah terlalu mengandalkan proses digital dalam pencatatan transaksi.

”Bank terlalu percaya dengan digitalisasi sehingga kurang menekankan pengawasan fisik terhadap dana yang masuk,” ungkapnya kepada Neraca, Selasa (29/3). Yenti yang acap digandeng kepolisian dalam penyidikan kasus kriminal perbankan mencatat, kasus penggelapan di Citibank oleh MD merupakan fenomena gunung es. Di balik itu, kasus serupa dengan jumlah nominal bervariasi berseliweran di kepolisian.

Dia menilai, pengawasan internal perbankan memang lemah sehingga melahirkan potensi kriminal dari dalam. Hal ini diperparah dengan sistem yang longgar sehingga personel yang mengetahui terdorong untuk melakukan pelanggaran. Yenti mencatat, penggelapan di perbankan tidak melulu dilakukan oleh level atas seperti tingkat manajer atau direksi.

”Teller dan customer service pun dapat melakukannya. Ini menunjukkan, sistem yang longgar yang dikombinasi dengan pengawasan yang lemah. Karena, atasan mereka secara fisik berada di kantor tapi bisa lolos,” ujarnya. Modusnya pun tidak terlalu rumit. Misalnya, nasabah sejatinya menyetor dana untuk menjadi simpanan deposito, lantas teller atau CS menerbitkan sertifikat deposito secara fisik. Namun dana tadi oleh pegawai bank yang bersangkutan dimasukkan sebagai rekening koran. Sayangnya, nasabah mengetahui atau menyadari hal ini setelah berbulan-bulan atau malah setelah satu tahun lebih.

“Itu modus paling sederhana selain penggelapan dengan nominal kecil oleh karyawan garda depan atau teller. Bagaimana dengan tingkat eksekutif yang memiliki akses dan kewenangan lebih tinggi,” ujar Yenti menunjuk level white collar crime itu. Apalagi, lanjutnya, dalam setiap kasus selalu melibatkan orang dalam yang lain.

Soal penegakan hukum, dia menilai penindakan hukum atas penggelapan perbankan belum maksimal. Selama ini, pelaku memang dapat ditangkap dan dipenjara namun lama hukuman tidak terlalu berat. “Hanya 4-5 tahun penjara,” ujarnya. Sedangkan dana yang digelapkan sulit sekali dilacak untuk dikembalikan.

Inilah yang membuat efek jera penindakan hukum tidak terlalu berdampak. Pelaku, di mata Yenti, merasa hukuman badan bisa dikompensasi dengan dana yang di bawa lari. Oleh karena itu, ia mendesak hakim memiliki pertimbangan sehingga memberi hukuman penjara maksimal. “Jika tidak, ini menjadi lingkaran setan. Ancaman penjaran ringan, efek jera yang minim, pengawasan dan sistem longgar, melahirkan potensi kriminal dari dalam yang terus menerus dari semua level pegawai,” tegas Yenti.

Senada, pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kejadian pembobolan dana nasabah oleh orang dalam bank merupakan bentuk kelemahan sistem proteksi terhadap nasabah. “Ini menandakan bank tersebut lemah secara strategi dan sistem. Pelakunya orang dalam harus diproses pidana,” kata Tulus secara terpisah, kemarin.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan kejadian tersebut nilainya relatif kecil dibanding aset bank. “Tanpa bermaksud mengecilkan kejadian tersebut tapi ini mengingatkan kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Nasabah tidak usah khawatir,” ucapnya.

Terkait orang dalam sebagai pelakunya, Sigit menyatakan memang sulit dicegah secanggih apapun sistemnya. “Di manapun itu kalau orang dalam pelakunya sulit, karena mengetahui sistemnya. Pasti ada celah untuk pelanggaran. Tapi yang paling penting pembinaan profesionalitas dan intregritas karyawan,” paparnya. ruhy/inung