Bank Mutiara Tegaskan Belum Terima Putusan MA - Kasus Antaboga

NERACA

Jakarta - PT Bank Mutiara Tbk (sebelumnya Bank Century) mengungkapkan pihaknya belum menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kewajiban penggantian dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas (Antaboga). "Keputusan itu belum kita terima salinannya. Tapi Bank Mutiara taat azas hukum. Bank Mutiara kan milik pemerintah, aset pemerintah dan Antaboga ini tidak tercatat di bank," kata Dirut Bank Mutiara, Maryono di Jakarta,27/6

Lebih jauh kata Maryono, jika memang putusan itu mengharuskan Bank Mutiara membayar dana para nasabahnya. Maka pihaknya siap untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). "Eksekusi itu sesuai mekanisme hukum, apalagi kita harus hati-hati kelola aset negara. Itu yang harus digarisbawahi," terangnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, MA memang memerintahkan Bank Mutiara cabang Solo, Jawa Tengah, membayar 27 uang nasabahnya sebesar Rp 35 miliar dalam kasus reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas. Selain itu, Bank Mutiara juga harus membayar uang Rp 5,6 miliar kepada 27 nasabah sebagai denda.

Sebelumnya juga Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Mirza Adityaswara menegaskan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengganti dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas. "Masih ada upaya hukum yang diperbolehkan oleh sistem hukum di Indonesia yakni Peninjauan Kembali (PK)," ujarnya saat itu

Menanggapi putusan tersebut, Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR Achsanul Qasasi mengungkapkan jika Bank Mutiara mengikuti perintah MA untuk membayarkan dana kepada nasabah Antaboga maka bank dengan nilai bailout Rp 6,7 triliun tersebut akan menyalahi undang-undang. "Bank Mutiara akan melanggar UU Perbankan pasalnya produk tersebut bukan diterbitkan oleh Bank Mutara dan bukan produk perbankan," jelas Achsanul.

Menurut politisi Partai Demokrat, penggantian dana investor Antaboga oleh bank Mutiara menjadi kerugian besar untuk negara. Mengingat produk reksadana tersebut tidak termasuk dalam penjaminan LPS. "Maka dengan demikian caranya hanya satu yakni melalui recovery aset dari harta yang dibawa kabur oleh pemilik Antaboga," tuturnya

Selain itu, Achsanul mengatakan bisa saja pemerintah mengajukan dana dari APBN seizin DPR untuk menalangi dana para nasabah Antaboga. "Mekanisme lain, pemerintah ajukan dana ke DPR melalui APBN untuk menalangi itu dana para nasabah Antaboga," tutur Achsanul. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ironis, Kelola Anggaran Daerah Belum Efektif dan Efisien - DANA TRANSFER DAERAH MENINGKAT

Jakarta – Sejak otonomi daerah digulirkan, kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah menjadi harapan besar bagi pemerintah pusat bisa…

Bank Banten Buka Kantor Cabang Di Tangerang

      NERACA   Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) sebagai bank milik Pemerintah Provinsi…

KOTA SUKABUMI - SK BPSK Belum Turun, Warga Bingung Harus Ngadu ke Siapa

KOTA SUKABUMI SK BPSK Belum Turun, Warga Bingung Harus Ngadu ke Siapa NERACA Sukabumi - Sejumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Motif MUFG Akuisisi Saham Danamon Dinilai Belum Jelas

      NERACA   Jakarta - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dikabarkan berniat mengakuisisi 40% saham PT Bank Danamon…

Ada Kemungkinan The Fed Naikkan Bunga di Desember

    NERACA   Jakarta - Federal Reserve AS berada di jalur untuk menaikkan suku bunga acuannya pada Desember, meskipun…

BPJS dan BJB Kerjasama Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerja sama dengan Bank BJB dalam hal…