Financial Inclusional Dalam Finalisasi

NERACA

Jakarta—Pemerintah serius menyelesaikan strategi baru program "financial inclusion" setelah melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan selama ini. Alasanya dunia sedang memperhatikan Indonesia. “Indonesia mendapat sorotan internasional mengenai pelaksanaan program 'financial inclusion" yang telah dijalankan,” kata Wakil Presiden Boediono Wapres saat membuka Pekan Kegiatan Financial Inclusion di Jakarta, Rabu.

Wapres menambahkan program Financial Inclusion sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan dan mendorong pembangunan nasional. “Jadi kita telah mereview secara menyeluruh strategi Financial Inclusion dan sekarang sudah finalisasi,” tambahnya.

Lebih jauh Guru Besar FE UGM ini mengakui pemerintah saat ini sedang menantikan rekomendasi dari pelaku sektor keuangan khususnya perbankan untuk meningkatkan kegiatan keuangan yang inklusif di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan salah satu komitmen negara-negara G-20 saat ini.

Boediono mengungkapkan, rekomendasi tersebut dibutuhkan pemerintah untuk melengkapi strategi yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan apa yang telah menjadi komitmen tersebut.

Dikatakan Boediono, dengan merangkul pelaku sektor keuangan akan terus dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Hal tersebut karena sejalan dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah. "Khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan," tegasnya

Maka dari itu, kata Boediono, dirinya mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman usaha para pelaku di sektor keuangan di ASEAN khususnya di Indonesia. Dengan demikian, agar ke depannya tidak hanya ada perbaikan saja yang terjadi di sektor keuangan, tapi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam kesempatan itu mengatakan strategi nasional Financial Inclusion diarahkan untuk mewujudkan akses masyarakat seluas-luasnya kepada layanan jasa keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia.

Untuk itu, BI bersama Sekretariat Wapres sudah menetapkan lima pilar strategi financial inclusion yang meliputi perluasan kegiatan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, peningkatan kelayakan keuangan melalui capacity building, penyediaan fasilitasi intermediasi untuk menjembatani kelompok masyarakat unbanked dan perbankan.

Kemudian perluasan saluran distribusi produk keuangan melalui inovasi dan teknologi serta penerbitan kebijakan dan ketentuan untuk mendukung dan memperceat financial inclusion.

BI dalam kesempatan itu juga menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Kemendiknas dan Badan Pertanahan Nasional untuk menyebarluaskan kegiatan edukasi keuangan dan sertifikasi tanah masyarakat. "Ini suatu pencapaian yang baik namun mengingat survey Bank Dunia bahwa 32% penduduk Indonesia belum memiliki tabungan, pencapaian dua tahun itu harus terus ditingkatkan, dengan berbagai penyempurnaan agar produk TabunganKu tetap murah, mudah dan efisien," paparnya. **maya/ria

BERITA TERKAIT

ICW: 2018 Momentum Krusial Dalam Demokrasi Indonesia

ICW: 2018 Momentum Krusial Dalam Demokrasi Indonesia NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tahun 2018 adalah periode momentum…

Peran Masyarakat dalam Sukseskan Hajatan Demokrasi

Oleh : Putri Sisilia, Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Bunga Selamat datang Tahun 2018. Tahun yang mungkin…

Pepatah Gelas dalam Metodologi Pajak

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Banyak orang sudah paham apa arti gelas setengah kosong dan gelas setengah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Menkeu Upayakan Bunga Kredit Ultra Mikro Diperkecil

      NERACA   Sumut - Pemerintah berupaya memperkecil suku bunga Kredit Ultra Mikro untuk semakin memberi manfaat besar…

Gopay Diminta Ikuti Aturan QR Code

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan PT Dompet Anak Bangsa yang membawahi layanan sistem pembayaran digital…

Pemerintah Serap Rp25,5 triliun dari Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp25,5 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk…