NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bank Indonesia (BI) memfasilitasi percepatan implementasi pemanfaataan skim kredit dan pembiayaan terhadap pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dengan Gubernur BI, Darmin Nasution yang disaksikan Wakil Presiden RI, Boediono tentang pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

“Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian dari upaya KKP untuk bersinergi dengan perbankan dalam rangka peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan,” jelas Cicip di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (27/6).

Sharif berharap, melalui kerja sama ini maka ada kebijakan atau perlakuan khusus bagi perbankan yang ingin menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan, sehingga sektor riil utamanya sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang yang tentunya akan diikuti oleh peningkatan produksi maupun produktivitas pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, kesepakatan bersama ini dibentuk dalam rangka mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, dimana salah satu pondasinya usaha perikanan yang bankable dan tersedianya akses permodalan untuk sektor kelautan dan perikanan, sehingga pemberian kredit ini diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi, mengingat potensi kelautan dan perikanan sangat besar.

Menurut dia, keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tersebut tidak terlepas dari tersedianya pembiayaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, baik bersumber dari  pemerintah, lembaga perbankan maupun stakeholders seperti sektor swasta.  KKP dan BI sudah membagi tugas untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan. Adapun kerjasama yang dikembangkan  diantaranya,  BI berkomitmen untuk melakukan penelitian, pengembangan klaster, pelatihan, pameran, fasilitas  serta sosialisasi.

Di samping itu, BI juga akan berupaya mendorong sumber pembiayaan formal untuk lebih berperan dalam mengembangkan usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. “Tentunya, BI akan menyediakan data dan informasi terkait kredit,” sambung Sharif.

KKP berupaya mengembangkan usaha perikanan melalui berbagai kebijakan strategis dalam rangka pencapaian visi pemerintah yang sejalan dengan pelaksanaan triple track strategy, yakni program pro- poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environtment (melestarikan lingkungan).

Kebijakan Prioritas

Untuk itu, KKP akan mendukung langkah BI tersebut dengan menetapkan kebijakan dan prioritas atas usaha yang diniliai membutuhkan dukungan kredit. KKP akan menyiapkan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Sementara, tujuan dari kerja sama ini untuk mensinergikan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengembangkan usaha dengan mendorong peningkatan akses usaha sektor kelautan dan perikanan melalui layanan perbankan.Sementara itu, KKP  terus berupaya dalam merumuskan berbagai program prioritas yang bersifat komprehensif dan sinergis seperti program industrialisasi Perikanan, Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sebagai langkah nyata KKP menginisiasi berbagai program PKN yang diharapkan program pro-rakyat dapat menjangkau nelayan miskin.Kegiatan ini mendapat dukungan dari 12 Kementerian/Lembaga terkait, dengan berbagai macam program PKN diantaranya, pembuatan rumah sangat murah,memberi pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan,skema UMK dan KUR. Selain itu, pembangunan SPDN, cold storage, menyediakan fasilitas sekolah dan puskesmas bagi keluarga nelayan dan Bank "Rakyat".