Jangan Remehkan Ancaman Inflasi Maret

KONTRIBUSI INFLASI DAERAH 77%

Rabu, 30/03/2011

Jakarta—Ancama inflasi tampaknya tak boleh dianggap enteng, meski akhir Maret 2011 diprediksi terjadi deflasi. Karena penyebab tingginya inflasi bukan kesalahan pemerintah pusat, melainkan andil kontribusi inflasi di daerah yang ternyata cukup tinggi. Apakah ini bisa disebut sebagai kegagalan Kepala Daerah akibat tidak sanggup mengelola stok pangan?

NERACA

“Empat tahun terakhir, inflasi di Sumatera, Kalimantan dan Papua berada di atas inflasi nasional. Bahkan melebihi perhitungan inflasi nasional hingga mencapai 31,4%,” kata Ameriza M Musa, peneliti kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) kepada pers di Jakarta, Selasa (29/3).

Lebih jauh Ameriza memaparkan, secara nasional inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dibentuk dari perubahan harga di 66 kota dengan bobot inflasi daerah mencapai 77,5%. Sedangkan bobot inflasi DKI Jakarta hanya 22,5%.

Permasalahan inflasi di daerah, menurut dia, lebih disebabkan soal pasokan pangan dari luar daerah. “Manajemen stok bahan pangan daerah belum optimal. Tidak seperti Jepang, meski 3 bulan turun salju tapi tidak kekurangan pasokan makanan,” ujarnya yang sejak 2008 menekuni kegiatan tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Selain itu, lanjut Ameriza, kondisi infrastruktur yang buruk juga menyebabkan tingginya biaya ekonomi. “Makanya dari sisi struktur pasar di daerah banyak yang belum efisien,” imbuhnya.

Dia mengakui, BI telah melakukan berbagai upaya guna mengendalikan inflasi. Namun belum memadai. Karena tantangannya cukup berat, pertama- kondisi geografis Indonesia, dan daya dukung infrastuktur tansportasi yang belum memadai. Kedua, struktur pasar untuk komoditas pangan strategis bersifat oligopoli. “Harga beras misalnya, disparitas harga makin lebar di tingkat petani dan konsumen. Ini kemungkinan adanya distorsi pada tata niaga beras,” ujarnya.

Sedangkan tantangan ketiga, lanjut Ameriza, faktor iklim dan cuaca ekstrem yang sulit diprediksi sehingga berpotensi pada menurunkan produktivitas pangan. “Jasdi perlu diantisipasi setiap daerah. Caranya, melakukan pemetaan wilayah yang produktif untuk pertanian sehingga dapat mengurangi kerugian akibat gagal panen,” imbaunya.

Berdasarkan catatan BI pada Februari 2011, inflasi tercatat sebesar 0,13% dan lebih rendah dari bulan sebelumnya maupun inflasi historikalnya 0,31%. Akan tetapi, akumulasi inflasi tahunannya masih tinggi mencapai 6,84%. “Inflasi terakhir 0,13% memang agak rendah. Tetapi akumulasi tahunannya ternyata masih tinggi,” tegasnya.

Ameriza mengatakan, harga pangan domestik yang terkait dengan harga pangan global seperti minyak goreng, terigu, mie instant dan pakan ternak perlu dicermati karena harga global seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), gandum, jangung dan kedelai dalam tren yang meningkat. “Harga beras di Indonesia juga jauh melebihi negera kawasan di tengah bobotnya yang cukup besar dalam keranjang IHK. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pemicu tingginya infalsai kelompok pangan di Indonesia,” paparnya.

Tingginya inflasi kelompok pangan ini, menurut dia, berpotensi memberikan tekanan inflasi inti ke depan, mengingat inflasi inti dari kelompok makanan dalam bentuk kemasan tahan lama terkait dengan impor bahan pangan. “Karena itu BI harus care terhadap volatile food karena bisa brdampak ke inflasi inti,” ucapnya.

Tapi yang jelas menurut ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, inflasi di daerah lebih tinggi dikarenakan kondisinya lebih sulit dibandingkan Jakarta, seperti permasalahan distribusi, pasokan dan problem infrastuktur. “Sedangkan di Jakarta, distribusinya mudah dan infrastukturnya lebih memadai. Oleh karenanya, di daerah itu bisa dimaklumi. Bukan semata karena kegagalan TPID,” ucapnya.

Soal siapa yang bertanggung jawab untuk membenahi infrastuktur di daerah, kata guru besar FE Unibraw ini, sudah ada pembagiannya antara pemerintah pusat dan daerah. “Untuk jalan ada yang ditangani pemerintah kota/kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. untuk membangun pelabuhan juga diatur antara pemerintah pusat dan daerah. Memang ada kendalanya seperti masalah pendanaan dan pembebasan lahan,” jelasnya.

Terkait prediksi deflasi pada Maret 2011, Erani menilai tidak terlalu berpengaruh kepada penurunan harga. “Memang dibandingkan Februari harganya mulai turun sedikit, tapi masih tinggi. Penurunan harga tidak signifikan. Deflasi bukan berarti harga anjlok, kecuali deflasinya 20%,” ucapnya.

Sedang ekonom LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan, penetapan inflasi telah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak memiliki kompetensi. Namun, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan. Mereka harus membantu pemerintah pusat dari sisi jalur distribusi. “Harus diakui, kita sangat rentan terhadap inflasi. Ini dikarenakan kondisi geografis yang jelek terutama di kawasan Timur Indonesia. Akibatnya, gangguan untuk jalur transportasi selain faktor cuaca buruk. Bisa dilihat dari hampir semua produksi dilakukan di (Pulau) Jawa tapi hasilnya disebar ke seluruh Indonesia,” tegasnya kepada Neraca, kemarin.

Agus menekankan, pemerintah harus memperbaiki dan menata jalur distribusi antardaerah supaya konektivitas seimbang. “Ini memang sulit dan sampai sekarang masih wacana karena biaya investasi bidang infrastruktur sangat tinggi ditambah lagi kemampuan pemerintah masih terbatas,” paparnya.

Lebih jauh menurut dia, selama ini petani Indonesia bukan berperan sebagai produsen melainkan sebagai konsumen. “Karena harga pangan masih tinggi dan pemerintah melakukan impor maka berakibat net consumer-nya lebih tinggi dibanding produksi. Inilah penyebab ketidakpastian perekonomian kita,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPR F-PKB, Malik Haramain mendukung agar para kepala daerah diberikan target mengendalikan inflasi. Karena gagal mengendalikan inflasi, bisa dikatakan gagal menyejahterakan rakyat. “Boleh juga diusulkan salah satu tolok ukur kesuksesan kepala daerah, harus bisa mengendalikan inflai,” ujarnya.

Secara politis, menurut dia, kepala daerah seperti itu dianggap gagal dan sebaikanya tak usah dipilih kembali. Karena telah “cacad” prestasi.” Artinya tolok ukurnya jelas, namun kriteria ini tak perlu dimasukkan dalam UU Pemilukada,”tambahnya.

Sementara itu, ekonom bank asing Eric Sugandi menduga memuncaknya inflasi pada akhir kuartal II bakal memicu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 bps pada awal kuartal III 2011. "Jadi inflasi akan menyentuh kisaran tertingginya di akhir kuartal II-2011, sehingga akan berpengaruh ke BI Rate di akhir kuartal II atau justru di awal kuartal III dengan kenaikan 25 bps," ujarnya.

Untuk inflasi sepanjang tahun ini, dia menambahkan inflasi diprediksi berada pada level 7% dengan catatan pemerintah tidak melakukan kenaikan BBM, tidak ada pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, serta harga minyak dunia yang hanya mencapai US$105 bph. Dengan inflasi yang rendah tersebut, maka BI Rate untuk April 2011 masih akan tetap bertahan di 6,75%. "Tingkat inflasi yang terkendali bahkan adanya deflasi menyebabkan BI Rate tidak akan goyah," ujarnya. ruhy/ardi/cahyo