DPR dan Pemerintah Indonesia dinilai belum mempunyai roadmap yang jelas untuk penggunaan energi baru dan terbarukan. Pada 1980-an pemerintah telah mampu membuat prototipe solar sel yang dibuat oleh Lembaga Elektronika Nasional (LEN), namun kini ternyata pengaplikasiannya di negeri ini tertinggal daripada Malaysia yang ketika itu belum melakukan apa-apa.

NERACA

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan sebenarnya pada 1980-an Indonesia sudah mampu mengembangkan prototipe untuk solar sel itu.

”Ketika itu Pak Harto melakukan tukar menukar cenderamata dengan PM Malaysia Mahathir Mohammad. Pak Harto memberi solar sel, Mahathir memberi mobil Proton,” katanya.

Anehnya kini Malaysia tetap mempunyai mobil Proton dan solar selnya pun sudah jalan, tetapi Indonesia belum mampu mengembangkan solar sel itu secara massal.

Hal itu, kata Marwan, menunjukkan bahwa Indonesia tidak mempunyai konsistensi dalam memproduksi solar sel ini.

”Seharusnya DPR dan pemerintah menetapkan target-target yang jelas, dan menyediakan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan energi baru dan terbarukan (EBT),” tuturnya kepada NERACA.

Menurut dia, kebijakan pemerintah dan DPR terasa tidak membumi, karena mereka hanya berbicara saja tetapi sulit untuk diterapkan.

Marwan mengatakan bahwa seharusnya kebijakan pemerintah yang sudah disetujui DPR untuk menaikkan harga BBM, misalnya, harus diimbangi dengan kebijakan untuk memproduksi energi baru dan terbarukan dari dana yang berhasil disisihkan dari subsidi BBM.

Menurut dia, tidak ada satu negara pun yang menerapkan kebijakan energi baru dan terbarukan yang terlepas dari kebijakan menaikkan harga jual BBM-nya.

Negara-negara itu concern dan konsisten dengan kebijakan EBT-nya, dengan membuat roadmap yang jelas, menyiapkan anggaran yang cukup dan secara konsisten melaksanakan serta memberi insentif agar kebijakan itu bisa diterapkan dengan baik.

Marwan mengatakan sebenarnya untuk membuat solar sel, teknologinya tidak sulit. ”Berbagai penelitian tentang solar sel sudah banyak dilakukan orang, kita tinggal  mengembangkan dan mengombinasikannya dengan hasil penelitian  para ahli kita,” katanya.

Menurut dia, secara teknologi Indonesia sebenarnya tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Pada 1996, katanya, Indonesia telah berhasil mengembangkan pesawat N-2130 yang seharusnya bisa menghemat devisa negara kita cukup banyak.

”Setelah PT Dirgantara  Indonesia runtuh, kini maskapai penerbangan nasional kita banyak membeli pesawat dari luar negeri. Lion Air misalnya membeli ratusan pesawat dari luar negeri, begitu juga maskapai penerbangan lainnya,” katanya.

"Kalau hanya sekadar membuat panel solar sel, apa sih sulitnya," tambahnya.

Marwan mengatakan bahwa cadangan minyak Indonesia sekarang sekitar 4 miliar barel, dengan tingkat produksi sekitar 900.000 barel per hari atau 300 juta barel per tahun, berarti minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu 12-14 tahun.

”Anehnya tidak ada kekhawatiran mengenai akan habisnya minyak bumi kita dalam waktu sesingkat itu,” katanya.

Begitu pula dengan cadangan batubara Indonesia yang 26 miliar-30 miliar ton, dan dengan tingkat produksi 500 juta ton per tahun, batu bara kita akan habis dalam 20-30 tahun.

”Kondisi ini benar-benar mengkhawatirkan,” katanya.

Menurut dia, tidak ada upaya untuk melarang ekspor  batubara Indonesia. Hal itu berbeda dengan Amerika Serikat dan China. Meskipun kedua negara itu mempunyai cadangan batubara yang besar, namun mereka menguras batubara kita untuk dijadikan cadangan bagi negaranya.

Tiada Political Will

Senada dengan Marwan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendy MS Simbolon mengatakan meskipun kondisi cadangan Migas kita sudah semakin mengkhawatirkan, namun tidak ada political will dari pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan.

”Boleh dibilang pemerintah telah gagal dalam mengkonversi penggunaan energi konvensional ke energi baru dan terbarukan,” katanya.

Menurut Effendy, pihaknya melalui Komisi VII telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit ke pemerintah untuk program konversi itu.

”Tetapi kenapa program itu tidak jalan? Mengapa pemerintah lebih suka menggunakan energi dari BBM untuk program kelistrikan, misalnya?”

Dia mengatakan bahwa pemerintah bukannya "tidak mampu" untuk mengkonversi penggunaan  energi baru dan terbarukan, tetapi "tidak mau".

”Kalau pemerintah harus membeli genset atau membeli BBM dari luar negeri, kan ada komisi yang bisa diterima oleh aparat pemerintah,” ujarnya.

Effendy mengatakan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam berupa panas bumi, sumber daya air, panas sinar mentari yang berlimpah. Dari potensi panas bumi, Indonesia mempunyai cadangan potensi 40% dari cadangan panas bumi dunia. Begitu pula waduk-waduk bisa dibangun di banyak tempat di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 

”Kenapa itu tidak diolah dan dieksploitasi dengan baik? Padahal SDA itu biaya eksploitasinya jauh lebih murah,” tanyanya dengan nada heran.

Menurut Effendy, kalau pemerintah menggunakan tenaga pembangkit listrik dari berbagai sumber yang berlimpah itu, dia mensinyalir  hal itu tidak memberikan keuntungan kepada para penyelenggara negara.

Oleh karena itu, Effendy  mencium aroma korupsi yang kencang di sektor ESDM.

Effendy membandingkan bahwa Singapura sebagai negara kecil dengan luas tidak kurang dari Kebayoran, namun teraliri listrik sedikitnya 22.000 MW. Sedangkan Indonesia yang demikian luasnya dan sudah merdeka selama 67 tahun, hanya mempunyai kapasitas listrik 40.000 MW.

”Ini kan aneh!” katanya kepada NERACA.

Menurut Effendy, di Negeri Singa itu tidak ada kebijakan mematikan lampu di jalan protokol pada malam hari. Hal itu karena pembangkit listrik di sana menggunakan bahan bakar gas  yang  harga produksi listrik per kWh-nya hanya US$cent6. Sedangkan Indonesia menggunakan  bahan bakar minyak  yang harga produksi listrik per kWh-nya US$cent36, atau enam kali lipat harga produksi di sana.

Menurut Effendy, karena nuansa korupsi yang kental dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kelistrikan, akan sulit untuk mendorong agar terjadi percepatan ke arah penggunaan energi baru dan terbarukan.

Hemat Energi dan Air

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini  mengatakan selama ini banyak orang yang menganggap  Indonesia kaya akan minyak.

”Padahal dengan sifatnya yang tidak terbarukan, cadangan minyak Indonesia dari waktu ke waktu terus berkurang,” katanya.

Dia berbicara dalam acara Sosialisasi Penghematan Energi dan Air di Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (26/6) di Jakarta.

Dalam APBN-P 2012, subsidi BBM dialokasikan Rp 123 triliun dan subsidi listrik dialokasikan Rp 60 triliun. Alokasi subsidi BBM tersebut dengan catatan kuota BBM  bersubsidi tidak lebih dari 40 juta KL pada 2012.

”Dalam dalam perkembangannya saat ini sudah terjadi over kuota dan terjadi permintaan  tambahan kuota  yang signifikan di berbagai daerah termasuk Jakarta," katanya.

Menurut Rudi, apabila  hal ini tidak dikendalikan maka konsumsi BBM bersubsidi  dapat mencapai 47 juta KL dan subsidi BBM melonjak  menjadi Rp 178 triliun.

Dia mengatakan  program penghematan energi nasional merupakan kunci  bagi sehatnya APBN-P 2012.

Menurut dia, Presiden SBY telah memberikan  arahan  terkait  penghematan energi nasional. Penghematan  itu  berupa  pengendalian  BBM bersubsidi  melalui IT, larangan pemakaian BBM bersubsidi  untuk kendaraan dinas PNS, TNI/Polri, BUMN danBUMD. Selain itu, larangan pemakaian  BBM bersubsidi  untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan, serta  implementasi  diversifikasi  BBM ke BBG secara bertahap.

Selanjutnya  penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor  pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD serta  penghematan  penerangan jalan-jalan. (agus)