Iuran Pengawasan Keuangan Bisa Dialihkan Ke OJK

Iuran Pengawasan Keuangan Bisa Dialihkan Ke OJK

Jakarta---Sejumlah lembaga pengawasan industri jasa keuangan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Bank Indonesia bisa mengalihkan dana setelah berkurangnya tanggung jawab pengawasan kepada industri jasa keuangan. Karena itu iuran pengawasan industri jasa keuangan yang dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sebetulnya kalau sejumlah bank ini sehat dan LPS tidak perlu melakukan penyelamatan bank, artinya dana yang dipungut dari bank yang tidak digunakan dan itu bisa untuk mendukung OJK," kata Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono di konferensi pers mengenai Indonesia Banking Expo 2012 di Jakarta, Selasa,26/6

Lebih jauh kata Sigit, pengalihan dana pengawasan itu. Karena nantinya ruang lingkup pengawasan bank sentral tidak seluas sebelumnya. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga tersebut mendapat anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau memungut iuran dari industri jasa keuangan.

Terkait pungutan terhadap industri, Sigit menyatakan keinginan industri adalah tidak dipungut iuran dengan alasan telah banyak iuran dari lembaga pengawas seperti LPS. "Kalau akhirnya harus dipungut, kami minta yang paling kecil jumlahnya, sekecil-kecilnya, supaya tidak berat karena kami telah membayar ke LPS dan lembaga lainnya," tegasnya

Menurut Sigit, keputusan apakah akan memungut kepada industri keuangan atau tidak masih belum disepakati. "Untuk mengatakan OJK memungut atau tidak, itu berdasarkan keputusan dari pemerintah juga, bukan OJK saja yang tentukan, pemerintah juga harus ikut," ujarnya

Selain memungut dari industri, OJK mendapat anggaran dari APBN sesuai pasal 34 ayat 2 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Hal itu juga didukung dalam pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, guna mendukung kegiatan operasional OJK, pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal kepada lembaga itu. Namun untuk menetapkan anggaran OJK sesuai yang ditentukan dalam sejumlah pasal tersebut, Otoritas harus meminta persetujuan dari DPR.

Ditempat terpisah, DPR RI mengesahkan ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 melalui melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisior OJK yang disahkan adalah Muliaman Hadad, sedangkan enam anggota Komisioner OJK adalah, Nelson Tampubolon, Nurhaida, Rahmat Waluyanto, Firdaus Djaelani, Ilya Avianti dan Kusumaningtuti Soetiono dengan masa bakti 2012-2017.

Menurut Priyo Budi Santoso, dengan terbentuknya Komisioner OJK, maka Indonesia saat ini memiliki dua lembaga yang kekuasaannya luar biasa yakni KPK dan OJK. "Terlepas dari kekuasaan tersebut, DPR RI merasa ini merupakan kejutan karena di antara anggota Dewan Komisioner OJK ada tiga perempuan," katanya. **cahyo/ria

BERITA TERKAIT

RI Bisa Jadi Pemain Utama Industri Perkeretaapian

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api…

KOTA TANGERANG - Wali Kota: Pasar Lingkungan Bisa Digunakan Kegiatan Non-Niaga

KOTA TANGERANG  Wali Kota: Pasar Lingkungan Bisa Digunakan Kegiatan Non-Niaga NERACA Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan…

OJK Beri Apresiasi Presdir Kelola Mina Laut - Peduli Inklusi Keuangan

NERACA Jakarta – Berkat dedikasi dan komitmennya mendukung peningkatan literasi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Presiden Direktur PT…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jamkrindo Kerjasama dengan LPDB KUMKM

  NERACA   Surabaya - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir -…

Rabobank Indonesia Buka Kantor Cabang di Bandung

    NERACA   Bandung - Rabobank Indonesia (PT Bank Rabobank International Indonesia) meresmikan Kantor Cabang Bandung RE Martadinata yang…

OJK Larang Jasa Keuangan Terlibat Bitcoin

      NERACA   Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan di Bali terlibat memanfaatkan dan…