Praktik Korupsi Makin Sistemik

Praktik tindak pidana korupsi sebenarnya bukanlah hal baru bagi umat manusia. Penyakit akut korupsi sudah ada sejak zaman peradaban Mesir, Yunani kuno, China, Romawi Kuno dan juga di negara-negara Barat. Bahkan di era reformasi sekarang ini, korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi tindakan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara kolektif oleh para penguasa mulai dari pejabat pusat hingga daerah.

Ironisnya, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang, sementara peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antarnegara masih tetap rendah. Apalagi sekarang muncul banyaknya kasus korupsi yang terus mencuat di negeri ini semakin marak dan berdimensi luas serta makin canggih mengaburkan datanya.

Kita memang melihat praktik korupsi di negeri ini makin memprihatinkan. Laporan terbaru mengenai Indeks Penegakan Hukum 2011 (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project (WJP) menngungkapkan bahwa korupsi di Tanah Air justeru meluas di berbagai sektor. Di antara negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 13 negara. Sedangkan secara global, korupsi di Indonesia berada di peringkat ke-47 dari 66 negara.

Kita tentu masih ingat dengan beberapa kasus besar yang hingga kini belum terungkap dengan terang benderang, seperti kasus BLBI, Bank Century, mafia pajak, mafia hukum, kasus Sesmenpora, Hambalang dan Kemenakertrans yang diduga melibatkan oknum partai politik.

Terakhir, kita juga terkejut dengan masalah korupsi di Badan Anggaran DPR yang juga melibatkan politisi tertentu. Ini semua adalah bukti bahwa negara ini masih menjadi lahan subur bagi para koruptor. Sungguh sangat miris melihat nasib bangsa ini, yang sudah berada diambang kehancuran akibat ulah para pemimpin bangsa yang serakah memakan uang negara hanya untuk memperkaya diri sendiri.

Ada beberapa kondisi yang memungkinkan korupsi berkembang cepat. Diantaranya pemerintah telah berubah menjadi lembaga transaksi kekuasaan dan memonopoli pembuatan keputusan. Lalu adanya hyper consumerism. Orang cenderung melakukan korupsi karena didorong oleh gaya hidup hedonistik yang berlebihan saat ini.

Faktor lainnya adalah, adanya kekuasaan dan gaji yang tidak seimbang sehingga korupsi dipersepsi sebagai tuntutan perubahan. Bahkan perilaku korup tidak lagi dipermasalahkan sebagai perbuatan tercela, tetapi sebagai masalah partisipasi sosial atau tuntutan perubahan sosial dan dapat disebut sebagai sindrom anomali.

Jadi, akar dari perbuatan korupsi adalah perilaku pembiaran oleh masyarakat terhadap para koruptor, sehingga seakan-akan korupsi adalah hal yang wajar dan biasa terjadi.

Korupsi yang sudah mengakar dan membudaya di semua level baik pusat maupun daerah sangat membutuhkan waktu lama dan harus terus-menerus dilakukan penanganannya. Hingga saat ini, pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini terjadi karena kejahatan korupsi sudah dianggap tradisi dan dilakukan secara berjamaah oleh para penguasa di negeri ini.

Namun, kita harus optimis bahwa pemberantasan korupsi pasti membuahkan hasil asalkan ada kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah dalam hal ini KPK, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara. Jangan biarkan wabah korupsi menjadi budaya akut di kalangan pemimpin bangsa di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK NERACA Jakarta - Narapidana kasus korupsi, Tafsir Nurchamid, mengajukan permohonan pengujian Pasal 14…

Praktik Suap di Birokrasi

Praktik suap di kalangan birokrasi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kini giliran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin,…

Wapres Jelaskan Alasan Kepala Daerah Korupsi

Wapres Jelaskan Alasan Kepala Daerah Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan sedikitnya ada tiga alasan dibalik…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Usut Kasus Suap DPR!

Tertangkapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap kontrak pembangunan Pembangkit…

Praktik Suap di Birokrasi

Praktik suap di kalangan birokrasi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kini giliran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin,…

Utang untuk Kegiatan Produktif

Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan.…