Sistem Logistik Indonesia Masih Perlu Dibenahi - Jangan Puas Naik Peringkat

NERACA

Jakarta - Tingginya biaya logistik dan pelayanan yang belum memuaskan sehingga mempengaruhi daya saing dunia usaha nasional di pasar global. Walaupun kinerja logistik nasional secara gradual mengalami perbaikan namun belum menggembirakan. Indonesia adalah negara yang sangat penting karena 45% GDP (Gross Domestic Product) ASEAN merupakan kontribusi dari Indonesia, sehingga diperlukan pembenahan teknologi, standarisasi dan kompatibilitas, energi, keamanan, serta penyelesaian bottleneck.

Bank Dunia mengumumkan logistic performance index (LPI) Indonesia tahun ini naik peringkat dari posisi 75 di tahun 2010 ke posisi 59. Meski begitu, Indonesia jangan puas dulu, karena posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan posisi LPI tahun 2007. Faktanya, melihat kondisi infrastruktur pelabuhan, bandar udara, jalan, dan jalur kereta api dinilai masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran lalu lintas logistik.

“Sistem transportasi intermoda ataupun multimoda belum dapat berjalan dengan baik, karena akses transportasi dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan dan bandara belum dapat berjalan lancar yang disebabkan belum optimalnya infrastruktur pelabuhan dan bandara tersebut, sehingga menyebabkan kualitas pelayanan menjadi rendah dan tarif jasa menjadi mahal,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur di Menara Kadin, Selasa (26/6).

Revitalisasi Angkutan

Kadin pun berencana menyiapkan anggaran untuk melakukan revitalisasi angkutan penunjang logistik senilai Rp53 triliun, dana tersebut diperkirakan akan diperoleh dari perusahaan anggota Kadin Indonesia bidang logistik. Selain itu, investasi sebesar Rp25 triliun untuk pembangunan fasilitas penunjang logistik, seperti akses jalan tol, pembangunan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanjung Priok, pembangunan penyimpanan komoditas pangan serta dry port di berbagai daerah. “Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2015,” jelas Natsir.

Sementara, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) akan membangun pelabuhan baru di Pulau Tanjung Sawuh, Batam sebagai pelabuhan bongkar muat seperti Tanjung Priok, Jakarta. Menurut Presiden Direktur Pelindo II RJ Lino, pembangunan pelabuhan tersebut nantinya akan melibatkan investor asal China yaitu China Merchant. "Kami akan menandatangani MoU (nota kesepahaman) dalam waktu dekat," ungkapnya.

Pelabuhan ini, menurut dia, dapat membuat proses pembelian iron ore dari Brasil lebih mudah dan murah. Lino mencontohkan, selama ini, PT Krakatau Steel Tbk membeli iron ore dengan menggunakan kapal kecil ke Brasil. "Tentunya, dengan adanya pelabuhan ini, nanti akan ada kapal ukuran besar yang singgah dan Krakatau Steel tinggal mengangkut saja dari Batam," katanya.

Ongkos Murah

Lino melanjutkan, upaya tersebut akan membuat ongkos dan harga yang didapatkan oleh produk dalam negeri semakin murah dan efisien. Namun, Lino belum bisa mengungkapkan secara pasti berapa nilai investasi yang disiapkan perseroan untuk membangun terminal tersebut. Secara kasar, nilainya diperkirakan melebihi Rp20 triliun. "Mungkin pelabuhan Batam ini akan mulai beroperasi sekitar 2015-2016," tuturnya. Pelabuhan itu diperkirakan mulai dibangun tahun depan.

Selain itu, rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Pulau Tanjungsauh, Batam diperkirakan membutuhkan dana investasi hampir Rp7 triliun. Lino mengatakan, dana itu untuk keperluan pembangunan fisik sekitar Rp4 triliun dan pengadaan peralatan sekitar Rp3 triliun.

Namun demikian, PT Pelindo II menurut Lino belum dapat mewujudkannya sebelum kejelasan status lahan Pulau Tanjungsauh masuk kawasan Free Trade Zone (FTZ). Pelindo II sendiri menurut dia butuh waktu untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan transhipment peti kemas tersebut dalam waktu dua tahun dan bisa dimulai tahun depan. Lino juga mengklaim kapasitas tampung di pelabuhan ini capai 4 juta TEUs.

BERITA TERKAIT

Presiden: Bank Jangan Hanya Kumpulkan DPK - KREDIT PERBANKAN 2017 TUMBUH 8% LEBIH

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para bankir untuk lebih memacu penyaluran kredit ketimbang fokus pengumpulan dana masyarakat di tengah upaya pemerintah…

Stabilisasi Harga Beras Perlu Atasi Kerumitan Distribusi

Oleh: Muhammad Razi Rahman Pada hari kedua Tahun 2018, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa harga rata-rata beras medium di tingkat…

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

RI Bisa Jadi Pemain Utama Industri Perkeretaapian

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…