BI Atur Kepemilikan Saham Di Atas 40%

NERACA

Jakarta--Bank Sentral akan mengatur kepemilikan saham bank yang di atas 40%. "Jika kepemilikan saham lebih dari 40%, saya kira akan satu persatu harus melalui persetujuan BI," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad seusai Pengesahan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di DPR, Selasa,26/6

Menurut Muliaman, investor yang memiliki saham 40% ke atas nanti harus mengikuti berbagai kebijakan BI seperti izin berjangka dan kebijakan lain terkait kepemilikan saham.

Secara generik, tambah Muliaman, jumlah kepemilikan saham yang telah diperbolehkan oleh BI sebesar 20% hingga 40%. "Sebetulnya sudah selesai aturannya, tinggal menunggu waktu dan finalisasi saja," tambahnya

Lebih jauh kata Muliaman, salah satu alasan belum dikeluarkannya peraturan kepemilikan saham bank tersebut. Karena BI masih mempertimbangkan apakah dibutuhkan pelengkap kebijakan lain atau dikeluarkan dalam bentuk aturan tunggal mengenai kepemilikan bank tersebut. "Tapi intinya saya kira sudah tidak ada lagi persoalan di bidang kepemilikan ini dan saya harap secara formal akan disampaikan mudah-mudahan pada bulan ini," paparnya

Untuk persetujuan BI mengenai kepemilikan bank di atas 40%, Muliaman mengaku hal itu tergantung dari kesehatan finansial masing-masing bank. Untuk mengacu tingkat kesehatan bank, BI menjelaskan penerapannya adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bank selama 3 kali dalam 3 bulan dan kalau dinilai belum sehat, bank diberi waktu 1,5 tahun untuk memperbaiki. Jika dalam 1,5 tahun bank tidak bisa memperbaiki kesehatan keuangan, maka bank akan diberi waktu 5 tahun untuk divestasi mencari investor baru.

BI berencana memberlakukan aturan penyesuaian struktur kepemilikan bank mulai Juli 2012 dengan menghitung peringkat kesehatan dan "good corporate governance" (GCG) bank.

Dalam peraturan tersebut, BI akan mengatur pihak yang membeli saham dengan berbagai pembatasan dengan batas maksimum kepemilikan 40%, badan hukum nonlembaga keuangan batas maksimum 30%, sedangkan perorangan batas maksimumnya 20%.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengungkapkan BI akan memadukan aturan kepemilikan bank dan kebijakan multi-licensing. Hal ini demi menyelaraskan cakupan kegiatan usaha bank, terkait kemampuan bank dalam menyerap risiko. "BI akan mengeluarkan peraturan untuk mendorong penataan struktur kepemilikan bank umum dalam rangka peningkatan tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) dan konsolidasi perbankan. Aturan tersebut juga akan dipadukan dengan kebijakan multi-licensing," ujarnya saat di Sentul.

Menurut Halim, kegiatan GCG dan pembatasan kepemilikan bank pada dasarnya diterapkan pada semua bank, baik konvensional maupun syariah. Selain kepada semua pemegang saham, baik domestik maupun asing. "Batasan kepemilikan diharapkan dapat menambah daya dorong peningkatan GCG perbankan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing bank ke depan," tukasnya.

Untuk menghindari terjadinya distorsi pasar dan sebagai bentuk insentif bagi bank yang telah memiliki GCG baik, maka bank akan mendapat keleluasaan waktu untuk memenuhi kewajiban.

Bank dapat memiliki saham bank lain lebih dari 40%, dengan memenuhi syarat dan dapat mendukung perekonomian Indonesia, serta mendapat persetujuan BI. Bank tersebut harus dalam kondisi sehat, sudah menjadi perusahaan publik (go public), setuju membeli surat utang yang bersifat ekuitas, serta memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Indonesia pada sektor yang menjadi prioritas, dan berkomitmen memiliki bank dalam waktu tertentu yang ditetapkan otoritas pengawas. **cahyo

BERITA TERKAIT

Minna Padi AM Rilis Pringgondani Saham - Ramaikan Pasar Reksadana di 2018

NERACA Jakarta -  Selain ramai soal aksi korporasi berupa penerbitan saham baru atau rights issue yang bakal dilakukan PT Minna…

BEI Sebut Ada 32 Saham Tidur di 2017

Di balik geliatnya industri pasar modal dan pertumbuhan indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus mencatat rekor baru, rupanya masih…

OJK Tegur BEI Soal Suspensi Saham MNCN

Meskipun kebijakan penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi saham perusahaan yang tercatat di pasar modal adalah kewenangan PT Bursa Efek…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jamkrindo Kerjasama dengan LPDB KUMKM

  NERACA   Surabaya - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir -…

Rabobank Indonesia Buka Kantor Cabang di Bandung

    NERACA   Bandung - Rabobank Indonesia (PT Bank Rabobank International Indonesia) meresmikan Kantor Cabang Bandung RE Martadinata yang…

OJK Larang Jasa Keuangan Terlibat Bitcoin

      NERACA   Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan di Bali terlibat memanfaatkan dan…