Dalam forum internasional G-20 baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata sangat percaya diri menyuarakan empat agenda tersebut karena merasa Indonesia telah melaksanakan secara serius dengan hasil yang menggembirakan. Indonesia dalam forum tersebut mengusung empat agenda utama, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi global yang sehat, mendorong konsep perekonomian yang inklusif dalam arsitektur perekonomian dunia, pembangunan ekonomi dan perdagangan global.

Pernyataan SBY ini tentu saja perlu didalami secara saksama agar inisiatif pemerintah memiliki bobot kredibilitas yang tinggi di mata dunia. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, hal ini tentu akan menjadi bumerang buat negeri ini.  

Hanya persoalannya, apakah Indonesia dalam posisi yang tepat untuk mendesakkan agenda itu pada momen saat ini?

Kita lihat agenda menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat. Indonesia harus diakui merupakan salah satu negara yang mencapai pertumbuhan tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, di samping China dan India. Karena itu, Indonesia sangat beralasan berbicara pentingnya pertumbuhan ekonomi.

Namun, realita pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari makna “sehat” akibat berjalan seiring dengan makin naiknya ketimpangan pendapatan. Data rasio Gini (rasio ketimpangan pendapatan) masih terlihat kian besar, bahkan pada 2011 menurut BPS  mencapai rekor baru, yaitu 0,41. Belum pernah dalam sejarah ekonomi Indonesia modern ketimpangan pendapatan mencapai setinggi itu.

Kemudian soal perekonomian yang inklusif dalam arsitektur ekonomi dunia. Substansi dari agenda ini tidak lain adalah pemerataan perekonomian dalam level global, di mana saat ini ketimpangan pembangunan antarnegara juga semakin menganga. Melalui instrumen sektor keuangan dan pergerakan investasi yang kian cepat akumulasi kesejahteraan ekonomi semakin terkonsentrasi oleh negara-negara kaya misalnya AS,Jepang,dan sejumlah negara Eropa.

Negara lainnya di kawasan Afrika, Asia Selatan,Amerika Latin, dan Eropa Timur belum sepenuhnya meningkat kesejahteraan ekonominya pascaglobalisasi ekonomi. Pada titik ini dapat dikatakan arsitektur ekonomi dunia bermasalah karena mengakibatkan disparitas ekonomi yang makin menguat antarnegara.

Lalu masalah pembangunan ekonomi dan perdagangan global yang menjadi fokus pertemuan G-20, terungkap bahwa pembangunan ekonomi dipacu lewat liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga percepatan kegiatan ekonomi mudah dicapai. Karena sejak liberalisasi dijalankan secara masif pada 1980-an perekonomian berjalan dengan cepat. Namun liberalisasi tersebut hanya menjadi stimulus negara maju untuk mengeruk keuntungan ekonomi ketimbang memberi manfaat bagi negara berkembang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling mengadopsi liberalisasi itu, bahkan dibandingkan dengan negara maju sendiri. Di sektor perbankan misalnya, investor asing boleh memiliki hingga 99% saham bank di negeri ini, padahal di kawasan negara ASEAN lainnya hanya di bawah 40%.

Tidak hanya itu. Ketimpangan pembangunan di Indonesia sebetulnya tidak disebabkan oleh sisi pendapatan, namun juga ketimpangan sektoral dan regional. Sektor ekonomi pascakrisis ekonomi 1997/1998 yang memberikan kontribusi tinggi adalah nontradeable (keuangan, jasa, telekomunikasi, perhotelan, dan  perdagangan), sementara sektor tradeable (pertanian dan industri) masuk dalam perangkap pertumbuhan zona rendah. Ini patut menjadi perhatian para menteri ekonomi menjaga pertumbuhan yang berkualitas di masa depan.