Perjanjian CEPA Bentuk "Investasi Kolonialisme"

NERACA

Jakarta-Perjanjian perdagangan bebas, Comprehenship Economic Partnership Agreement (CEPA) dinilai merugikan Indonesia. Alasanya Indonesia belum siap untuk berkompetisi dengan produk-produk luar. Bahkan perjanjian perdagangan bebas sama mengarah pada “investasi kolonialisme”. “Salah satu contoh ciri investasi kolonialisme adalah negara yang lebih banyak mengekspor bahan-bahan mentah seperti kopi, gas, cengkeh, kakao dan lain-lain. Ciri seperti ini sangatlah cocok dengan Indonesia,” kata Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng saat berdiskusi dengan wartawan dengan tema Menyongsong Asian Europe People Forum di Jakarta, Senin (25/6).

Daeng memandang, salah satu strategi Uni Eropa dalam membuka penyelesaian krisi yang dihadapi pada kawasan tersebut adalah dengan mempercepat pelaksanaan perdagangan bebas dengan kawasan dan negara lainnya termasuk perjanjian CEPA. “Dengan perdagangan bebas ini, mereka akan memperluas investasi dan perdagangan Eropa dalam mengatasi stagnasi yang panjang dalam perekonomian akibat krisis sektor keuangan dan dunia perbankan di kawasan tersebut,” tambahnya.

Asia, lanjut Daeng, merupakan kawasan ekonomi yang sangat potensial dan sedang tumbuh oleh karena itu menjadi sasaran kebijakan perdagangan dan investasi internasional.

Ditempat yang sama, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mengatakan CEPA adalah suatu instrumen kolonial yang diulang dan dimatangkan. “Dalam hal ini, konteks pangan menjadi penting untuk dikuasi oleh mereka seperti air, pangan dan energi. Dari inisitif perdagangan seperyi inilah yang sangat tidak menguntungkan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Riza, siasat CEPA seperti ini, telah berangsur dan berjalan sudah lama. Seperti contoh pada 2002, pihaknya menemukan 115 produk ikan asal Indonesia yang diberikan kemudahan termasuk dengan pemberian tarif yang dipotong sampai dengan 15%. “Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah sekitar 60-70% adalah produk-produk non olahan,” ungkapnya. Dalam kurun satu dekade terakhir, pihaknya memandang bahwa pengusaha-pengusaha nasional tidak memperkuat indsutri dalam negeri.

Namun demikian, perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang memberikan manfaat seperti tranfer teknologi dan pengembangan Sdm, Riza melihat itu hanya sebatas isapan jempol saja. “Misalnya kita mempunyai permasalahan dengan teknologi untuk memonitoring ikan di bawah laut. Prancis adalah negara yang tak bisa memberikan dukungan dari sisi teknologinya padahal negara itu adalah yang melakukan perjanjian dengan Indonesia. Justru mereka malah menawarkan teknologinya dengan cara mengutang terlebih dahulu sebesar US$30 juta. Itu artinya tranfer teknologi tidak gratis,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

TOWR Naikkan Pinjaman Jadi Rp 300 Miliar - Rubah Perjanjian JP Morgan

NERACA Jakarta – Besarnya kebutuhan dana ekspansi bisnis, menjadi alasan bagi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) melalui anak usahanya…

Pemerintah akan Bentuk Polling Fund - Dana Darurat Bencana

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membentuk suatu "pooling fund" dari…

Bappeda Tangerang: Delapan Tahapan Bentuk Kampung Tematik

Bappeda Tangerang: Delapan Tahapan Bentuk Kampung Tematik  NERACA Tangerang - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menyatakan, ada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mulai Buahkan Hasil, Skema KPBU Juga Butuh Insentif

  NERACA   Jakarta - Proyek Infrastruktur yang dibiayai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sudah membuahkan…

Realisasi Subsidi Energi Lampaui Pagu Anggaran

  NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan realisasi subsidi BBM dan LPG dalam APBN pada…

Jasa Raharja Targetkan Laba Rp1,6 triliun

      NERACA   Jakarta - PT Jasa Raharja (Persero) menargetkan perolehan laba 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Angka tersebut…