Perjanjian CEPA Bentuk "Investasi Kolonialisme"

NERACA

Jakarta-Perjanjian perdagangan bebas, Comprehenship Economic Partnership Agreement (CEPA) dinilai merugikan Indonesia. Alasanya Indonesia belum siap untuk berkompetisi dengan produk-produk luar. Bahkan perjanjian perdagangan bebas sama mengarah pada “investasi kolonialisme”. “Salah satu contoh ciri investasi kolonialisme adalah negara yang lebih banyak mengekspor bahan-bahan mentah seperti kopi, gas, cengkeh, kakao dan lain-lain. Ciri seperti ini sangatlah cocok dengan Indonesia,” kata Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng saat berdiskusi dengan wartawan dengan tema Menyongsong Asian Europe People Forum di Jakarta, Senin (25/6).

Daeng memandang, salah satu strategi Uni Eropa dalam membuka penyelesaian krisi yang dihadapi pada kawasan tersebut adalah dengan mempercepat pelaksanaan perdagangan bebas dengan kawasan dan negara lainnya termasuk perjanjian CEPA. “Dengan perdagangan bebas ini, mereka akan memperluas investasi dan perdagangan Eropa dalam mengatasi stagnasi yang panjang dalam perekonomian akibat krisis sektor keuangan dan dunia perbankan di kawasan tersebut,” tambahnya.

Asia, lanjut Daeng, merupakan kawasan ekonomi yang sangat potensial dan sedang tumbuh oleh karena itu menjadi sasaran kebijakan perdagangan dan investasi internasional.

Ditempat yang sama, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mengatakan CEPA adalah suatu instrumen kolonial yang diulang dan dimatangkan. “Dalam hal ini, konteks pangan menjadi penting untuk dikuasi oleh mereka seperti air, pangan dan energi. Dari inisitif perdagangan seperyi inilah yang sangat tidak menguntungkan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Riza, siasat CEPA seperti ini, telah berangsur dan berjalan sudah lama. Seperti contoh pada 2002, pihaknya menemukan 115 produk ikan asal Indonesia yang diberikan kemudahan termasuk dengan pemberian tarif yang dipotong sampai dengan 15%. “Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah sekitar 60-70% adalah produk-produk non olahan,” ungkapnya. Dalam kurun satu dekade terakhir, pihaknya memandang bahwa pengusaha-pengusaha nasional tidak memperkuat indsutri dalam negeri.

Namun demikian, perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang memberikan manfaat seperti tranfer teknologi dan pengembangan Sdm, Riza melihat itu hanya sebatas isapan jempol saja. “Misalnya kita mempunyai permasalahan dengan teknologi untuk memonitoring ikan di bawah laut. Prancis adalah negara yang tak bisa memberikan dukungan dari sisi teknologinya padahal negara itu adalah yang melakukan perjanjian dengan Indonesia. Justru mereka malah menawarkan teknologinya dengan cara mengutang terlebih dahulu sebesar US$30 juta. Itu artinya tranfer teknologi tidak gratis,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

Banten Bentuk BUMD Agro Bisnis Sejahterakan Petani

Banten Bentuk BUMD Agro Bisnis Sejahterakan Petani NERACA Serang - Pemerintah Provinsi Banten berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)…

Banten Segera Bentuk BUMD Antisipasi Kenaikan Harga

Banten Segera Bentuk BUMD Antisipasi Kenaikan Harga NERACA Serang - Pemerintah Provinsi Banten segera membentuk badan usaha milik daerah (BUMD)…

Pemkot Bogor Bentuk Satgas Percepatan Berusaha

Pemkot Bogor Bentuk Satgas Percepatan Berusaha NERACA Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat membentuk Satgas Percepatan Berusaha sesuai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

21 Pemda Tak Punya TPID

      NERACA   Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 21 pemerintah kabupaten/kota belum mempunyai Tim…

Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Kesejahteraan Pulau Terpadat Di Dunia

  NERACA   NTB – Pulau Bungin, Desa Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan sebutan ‘Pulau…

Pembudidaya Sumbawa Dapat Bantuan Rp1,2 miliar - Sukses Kembangkan Ikan Kerapu

  NERACA   NTB - Dinilai sukses mengembangkan budidaya Ikan Kerapu jenis Cantang dengan sistem keramba jaring apung, kelompok nelayan…