Bos PLN Sesalkan Praktik Pengadaan Berjalan Lambat

NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT PLN Persero Nur Pamudji menyesalkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN Listrik berjalan lambat. Padahal, barang yang dibutuhkan sangat vital untuk kelistrikan Indonesia.

"Dengan lambatnya proses pengadaan yang dilakukan akan menghambat penyelesaian proses yang sedang dilakukan di PLN," kata Nur Pamudji di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin (25/6).

Dia menambahkan pengadaan pembangkit agar dilakukan manufacturing langsung guna mendapatkan kualitas barang yang baik dengan harga yang rasional. Tahun ini, investasi PLN mencapai Rp70 triliun dan diharapkan dana tersebut bisa dibelanjakan di dalam negeri agar berdampak multiplier effect.

Forum collective action ini yang melibatkan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal bersama-sama menyepakati kaidah-kaidah pengadaan PLN yang selaras dengan praktek GCG dan semangat anti korupsi. Acara ini juga untuk memperkenalkan program kerjasama PLN dengan TII (Transparency International Indonesia) yang sudah dimulai tiga bulan lalu, yaitu tentang pembenahan proses pengadaan dan pelayanan pelanggan. "Collective Action adalah aksi berbagai pihak untuk bersama-sama melawan korupsi," tuturnya.

Tawaran solusi dari Collective Action antara lain kesepakatan bersama (PLN dan vendor) tentang kriteria yang menyangkut integritas dan akuntabilitas yang harus dimiliki perusahaan. Kesepakatan ini akan diikat dalam Pakta Integritas, dan menyusun strategi bersama dengan melibatkan berbagai pihak.

Seperti diketahui sebelumnya, PLN dan TII menjalin kerjasama selama setahun untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa di PLN untuk meminimalisasi korupsi, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PLN dan rekanan dengan menggunakan strategi aksi bersama mencegah korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat waktu.

BERITA TERKAIT

PLN Klaim Banyak Masyarakat Ingin Penyederhanaan Golongan Listrik

    NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang…

MAKI Sesalkan Edward Soeryadjaya Belum Bisa Dihadirkan

MAKI Sesalkan Edward Soeryadjaya Belum Bisa Dihadirkan NERACA Jakarta - LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan majelis hakim Pengadilan…

KKP Rampungkan Pengadaan Bantuan Kapal di 2017 - Perikanan Tangkap

NERACA Jakarta – Program pengadaan kapal perikanan tahun 2017 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Sebut Bantuan Alat Tangkap Sesuaikan Kondisi Nelayan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi…

Akuakultur - Optimalisasi KJA Disebut Picu Usaha Budidaya Laut Kepri

NERACA Bintan- Optimalisasi   Karamba Jaring Apung (KJA) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui dukungan sarana budidaya hingga saat…

Tahun 2019 - Pemerintah Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja Bersertifikat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019. Upaya ini akan ditempuh melalui…