NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT PLN Persero Nur Pamudji menyesalkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN Listrik berjalan lambat. Padahal, barang yang dibutuhkan sangat vital untuk kelistrikan Indonesia.

"Dengan lambatnya proses pengadaan yang dilakukan akan menghambat penyelesaian proses yang sedang dilakukan di PLN," kata Nur Pamudji di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin (25/6).

Dia menambahkan pengadaan pembangkit agar dilakukan manufacturing langsung guna mendapatkan kualitas barang yang baik dengan harga yang rasional. Tahun ini, investasi PLN mencapai Rp70 triliun dan diharapkan dana tersebut bisa dibelanjakan di dalam negeri agar berdampak multiplier effect.

Forum collective action ini yang melibatkan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal bersama-sama menyepakati kaidah-kaidah pengadaan PLN yang selaras dengan praktek GCG dan semangat anti korupsi. Acara ini juga untuk memperkenalkan program kerjasama PLN dengan TII (Transparency International Indonesia) yang sudah dimulai tiga bulan lalu, yaitu tentang pembenahan proses pengadaan dan pelayanan pelanggan. "Collective Action adalah aksi berbagai pihak untuk bersama-sama melawan korupsi," tuturnya.

Tawaran solusi dari Collective Action antara lain kesepakatan bersama (PLN dan vendor) tentang kriteria yang menyangkut integritas dan akuntabilitas yang harus dimiliki perusahaan. Kesepakatan ini akan diikat dalam Pakta Integritas, dan menyusun strategi bersama dengan melibatkan berbagai pihak.

Seperti diketahui sebelumnya, PLN dan TII menjalin kerjasama selama setahun untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa di PLN untuk meminimalisasi korupsi, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PLN dan rekanan dengan menggunakan strategi aksi bersama mencegah korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat waktu.