Perbaiki Kualitas Film Nasional Sebelum Mengundang Bioskop Asing

NERACA

Jakarta – Kualitas film produksi dalam negeri masih harus ditingkatkan sebelum Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing untuk membangun gedung bioskop di negeri ini. Hal itu ditegaskan oleh Anggota komisi X DPR, Tubagus Deddy Suwandi Gumelar dan Akbar Zulfakar yang dihubungi terpisah, pekan lalu. Keduanya menilai, masuknya bioskop asing saat ini hanya memberikan dampak negatif bagi pembentukan karakter budaya bangsa.

Deddy Gumelar, mantan pelawak yang akrab disapa Miing Bagito itu menilai, sebelum investor asing masuk terlalu jauh ke bisnis bioskop di tanah air, sebaiknya kondisi perfilman di Indonesia terlebih dulu didorong agar menghasilkan film yang bermutu.

Menurut Deddy, pemerintah sebaiknya dapat memberikan insentif bagi tumbuhnya industri film nasional, atau membangun studio film agar tidak perlu pergi ke luar negeri. "Saat ini, regulasi kurang mendukung, ditambah infrastruktur yang minim. Dalam kondisi demikian, kok justru memberikan peluang bagi bioskop asing untuk masuk. Ini bisa menghancurkan inustri perfilman di Indonesia," ungkapnya.

Dedy menambahkan, meskipun sudah tumbuh, namun industri perfilman di Indonesia belum menjadi raja di negeri sendiri. Menurut dia, sineas-sineas berbakat dalam negeri hendaknya juga dapat membangun kemitraan dengan pemerintah. "Jangan alergi dengan pemerintah dalam meningkatkan perfilman di Indonesia. Selain itu, semua pihak harus mendorong regulasi yang kondusif bagi industri perfilman," tuturnya.

DPR sebenarnya telah mendorong pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan subsidi bagi sineas-sineas dalam negeri yang ingin membuat film bertemakan nasionalisme, sejarah dan perjuangan. "Namun, sampai saat ini saya belum pernah dengar ada yang menggunakan dana tersebut," ujar Deddy.

Jika kondisi perfilman Indonesia tidak beranjak dari kondisi terpuruk seperti saat ini, maka Deddy mengkhawatirkan masuknya investor asing yang berniat membangun bioskop di Indonesia menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Tidak saja bakal melibas film-film nasional, masuknya bioskop asing juga bakal mengancam kedaulatan budaya bangsa. Hal itu, menurut Deddy, karena bioskop tidak sekedar menjadi sarana hiburan belaka, melainkan dapat mempengaruhi karakater budaya bangsa dari dampak film yang diputar di bioskop-bioskop asing nantinya.

Pernyataan senada disampaikan, Akbar Zulfakar, Anggota Komisi X DPR RI, menyatakan rencana masuknya bioskop asing jangan sekedar dilihat dari keuntungan ekonomis saja, melainkan juga perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap karakter bangsa. "Jangan sampai Presiden yang gencar menyuarakan untuk mengokohkan karakter bangsa malah terbantahkan sendiri oleh kebijakan Menterinya," tuturnya yang juga Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Dia menambahkan, bioskop yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) harus lah menjadi pertimbangan mendasar untuk tidak memberikan ruang bagi investor asing saat ini. "Kalau memang sudah jelas regulasinya, saya pikir rencana itu sebaiknya ditolak saja," papar Akbar.

Intervensi Kebudayaan

Deddy menilai investasi bioskop yang dilakukan oleh investor asing merupakan sebuah intervensi kebudayaan. Menurut dia, investasi itu berbeda dengan investasi di bidang industri otomotif dan telekomunikasi yang jelas-jelas memberikan nilai tambah. "Kalau sampai mereka diberi izin, artinya pemerintah tidak punya komitmen untuk menjaga budaya bangsa," tegas anggota dewan yang kerap disapa Miing itu.

Andai saja bioskop Lotte Group diberi ijin membangun seratus layar--seperti yang digembar gemborkan selama ini, menurut Deddy, mereka bakal mendatangkan film-film produksi asli Korea untuk diputar di Indonesia. “Apakah ada yang dapat mengontrol dampaknya?” ujarnya.

Deddy merujuk pada gencarnya serbuan budaya K-Pop, utamanya asal Korea Selatan, saat ini saja sudah mempengaruhi anak muda Indonesia. "Siapa yang dapat menjamin dengan hadirnya bioskop asing itu tidak ada dampak buruk bagi generasi bangsa ini? Pemerintah haruslah memiliki visi kebudayaan yang jelas," imbuhnya.

Dedy menyarankan agar pemerintah bersikap selektif dalam menghadapi serbuan investor asing, khususnya yang berkaitan dengan gegar budaya. "Jangan sampai faktor ekonomi yang menjadi prioritas, perlu dilihat juga faktor dampak buruk yang bakal terjadi," ungkapnya.

Sementara itu, Akbar mengungkapkan, jika memang akhirnya rencana Lotte Group terealisir, apa benar akan laku di dalam negeri?. "Saya liat sekarang banyak anak-anak yang lebih suka mengunduhnya melalui internet, mereka juga perlu berpikir soal prospek bisnisnya," tukas Akbar.

BERITA TERKAIT

F-Hanura Minta Bambang Perbaiki Tata Kelola Legislasi

F-Hanura Minta Bambang Perbaiki Tata Kelola Legislasi NERACA Jakarta - Fraksi Partai Hanura DPR meminta Ketua DPR yang baru Bambang…

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan NERACA Jakarta - Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan langkah penenggelaman…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…

Tahun 2018 - KKP Tetap Fokus Dukungan Pada Pembudidaya Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap akan prioritaskan program dukungan langsung bagi pembudidaya ikan dalam pagu indikatif APBN…