Kinerja IPO Terjerembab

Oleh : Dr. Agus S. Irfani

Lektor Kepala FE Univ. Pancasila

Meski PT Bursa Efek Indonesia menargetkan IPO 25 perusahaan tahun 2012, hingga kini yang sudah terealisasi baru 5 perusahaan dengan total nilai emisi Rp1.146 miliar. Kelima perusahaan tersebutdan nilai emisinya adalah PT Minna Padi Investama, Tbk (Rp118,5 M);PT TiPhone Mobil Indonesia, Tbk (Rp418,5 M); PT Surya Eka Perkasa, Tbk (Rp152,5 M);PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk (Rp300,05 M); dan PT Supra Boga Lestari (Rp156,45M).

Diperkirakanakhir bulan ini PT Trisula Internasional dan PT Toba Bara Sejahtera akan menyusul IPO dengan tambahan nilai emisi sekitar Rp800 miliar. Jika terealisasi maka total nilai emisi semester I 2012 mencapai Rp1.946 miliar. Jika dibanding dengan data Juni 2011, jumlah IPO merosot 30% dari 10 perusahaan menjadi 7 perusahaan (jika jadi). Sementara total dana hasil IPO anjlok82,3% dari Rp11,04 triliun Juni 2011 menjadi hanya Rp1,95 triliun Juni 2012.

Kecilnya nilai emisi tersebut dikarenakan IPO disemesterI 2012 tersebutfaktanyadidominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan nilai aset menengahdan belum melibatkanIPObadan usaha milik negara (BUMN). Jikakondisi ini berlanjut padaparuh keduatahun ini, makakemungkinantotalnilai emisi IPO 2012 lebih rendah dibandingkan 2011yang mencapaiRp19,63 trilun.Asal tahu saja bahwa total hasil IPO 2011 itu pun sudah terjungkal 40,56% dari Rp27,59 triliunpada tahun 2010. Intinya kinerja IPO di bursa Indonesia merosot tajam selama tiga tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi?Ini adalah pertanyaan besar yang harusditemukan jawabnya.

Dari sisi jumlah IPO,banyak kalangan menduga disebabkan oleh sentimen global yang tidak kondusif. Tetapi realitas menunjukkan bahwa selamasemester pertama 2011 ini Singapura sudah mecatat IPO 12 perusahaan, Malaysia 19 perusahaan, Hongkong 15 perusahaan, Jepang 16 perusahaan, Thailand10perusahaan. Sedangkan Indonesia baru 5 perusahaan yang sudah pasti hingga 20 Juni 2012. Berarti alasan faktor eksternal tersebut tidak valid.

Dari sisi lemahnya minat perusahaan melakukan IPO diduga masih terlalu minimnya insentif yang ditawarkan kepada calon emiten.Dalam UU No. 36/2008 tentang PPh disebutkan, perusahaan yang menjual sahamnya ke publik hingga 40% akan memperoleh potongan PPh sebesar 5% dari tarif PPh normal. Insentif tersebutterbukti kurang manjur dalammerangsang perusahaan masuk bursa.Untuk itu perlu dibuat terobosan agar batas proporsi saham IPO diturunkan dari 40% ke 30%-35% dengan potongan PPh tetap 5%. Atau proporsi minimum saham IPO nya tetap 40% tetapi potongan PPh nya di naikkan jadi 8%-10%.

Insentif lainnya yang dapat diberikan antara lain perlunya pembebasan PPnjasa yang terkait dengan proses IPO seperti jasa akuntan, jasa legal, jasa penilaian, jasa underwriter dan juga jasa dalam transaksi saham di bursa seperti yang disediakan oleh broker/pialang. Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan revisi (amandemen) ataspasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009yang menyatakan pembebanan PPn atas jasa-jasa tersebut.

Hal tersebut diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi emiten IPO mengingatpada Pasal 4A ayat (2) huruf d dari Undang-Undang yang berdasarkan ketentuan tersebutsemua transaksi saham baik pada pasarperdana maupun pada pasar sekunder itu tidak dikenakan PPn.Investor yang terlibat di pasar modal pada umumnya investor besar yang berasal dari luar negeri, yang selama ini telah banyak menikmati hasil investasi mereka di Bursa Efek Indonesiatanpa terkenai PPn, sedangkan emiten selama ini terkenai PPn atas jasa-saja yang terkait dengan IPO.

Kendala kurangnya minat BUMN masuk ke bursa diduga terkait dengan keengganan para pengelola perusahaan BUMN untuk terbuka kepada publik.Hal ini mengindikasikan belumbaiknya penerapangood corporate governance (GCG)mereka yang meliputi perspektiftransparency, accountability, responsibility, independency,danfairness.Terutama masalah pengelolaan administrasi pajak di manapengawasan pajak kepada perusahaan terbuka lebih mudah dilakukan dibandingkan pengawasan terhadap perusahaan tertutup.Intinya perusahaan publik tidak dapat lagi menyembunyikan pajakkarenasecara berkalaharus lapor ke bursadan keBappepam-LK, diaudit oleh audit independen, serta diawasi pula oleh publik (pemegang saham).

BERITA TERKAIT

Pemerintah Dorong Perusahaan Starup IPO - Ramaikan Industri Pasar Modal

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan industri pasar modal belum dioptimalkan betul perusahaan starup di dalam negeri. Pasalnya, bisa dihitung dengan…

KINO Sisakan Dana IPO Rp 236,9 Miliar

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) masih memiliki dana sebesar Rp236,9 miliar yang berasal dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada…

Kresna Rencanakan Oona TV IPO di 2019

Satu persatu, PT Kresna Graha Investama Tbk akan membawa anak usahanya kepasar untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Asuransi Syariah Petani

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Selain sebagai negara bahari Indonesia dikenal sebagai negara agraris yaitu pertanian. Maka otomatis…

Reformasi Perizinan di Indonesia

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak…

Pemerintah Indonesia Vs Freeport - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport masih terus berjalan sangat alot. Dalam hal ini pemerintah harus kuat dan jangan mengalah dengan…