Kinerja IPO Terjerembab

Oleh : Dr. Agus S. Irfani

Lektor Kepala FE Univ. Pancasila

Meski PT Bursa Efek Indonesia menargetkan IPO 25 perusahaan tahun 2012, hingga kini yang sudah terealisasi baru 5 perusahaan dengan total nilai emisi Rp1.146 miliar. Kelima perusahaan tersebutdan nilai emisinya adalah PT Minna Padi Investama, Tbk (Rp118,5 M);PT TiPhone Mobil Indonesia, Tbk (Rp418,5 M); PT Surya Eka Perkasa, Tbk (Rp152,5 M);PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk (Rp300,05 M); dan PT Supra Boga Lestari (Rp156,45M).

Diperkirakanakhir bulan ini PT Trisula Internasional dan PT Toba Bara Sejahtera akan menyusul IPO dengan tambahan nilai emisi sekitar Rp800 miliar. Jika terealisasi maka total nilai emisi semester I 2012 mencapai Rp1.946 miliar. Jika dibanding dengan data Juni 2011, jumlah IPO merosot 30% dari 10 perusahaan menjadi 7 perusahaan (jika jadi). Sementara total dana hasil IPO anjlok82,3% dari Rp11,04 triliun Juni 2011 menjadi hanya Rp1,95 triliun Juni 2012.

Kecilnya nilai emisi tersebut dikarenakan IPO disemesterI 2012 tersebutfaktanyadidominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan nilai aset menengahdan belum melibatkanIPObadan usaha milik negara (BUMN). Jikakondisi ini berlanjut padaparuh keduatahun ini, makakemungkinantotalnilai emisi IPO 2012 lebih rendah dibandingkan 2011yang mencapaiRp19,63 trilun.Asal tahu saja bahwa total hasil IPO 2011 itu pun sudah terjungkal 40,56% dari Rp27,59 triliunpada tahun 2010. Intinya kinerja IPO di bursa Indonesia merosot tajam selama tiga tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi?Ini adalah pertanyaan besar yang harusditemukan jawabnya.

Dari sisi jumlah IPO,banyak kalangan menduga disebabkan oleh sentimen global yang tidak kondusif. Tetapi realitas menunjukkan bahwa selamasemester pertama 2011 ini Singapura sudah mecatat IPO 12 perusahaan, Malaysia 19 perusahaan, Hongkong 15 perusahaan, Jepang 16 perusahaan, Thailand10perusahaan. Sedangkan Indonesia baru 5 perusahaan yang sudah pasti hingga 20 Juni 2012. Berarti alasan faktor eksternal tersebut tidak valid.

Dari sisi lemahnya minat perusahaan melakukan IPO diduga masih terlalu minimnya insentif yang ditawarkan kepada calon emiten.Dalam UU No. 36/2008 tentang PPh disebutkan, perusahaan yang menjual sahamnya ke publik hingga 40% akan memperoleh potongan PPh sebesar 5% dari tarif PPh normal. Insentif tersebutterbukti kurang manjur dalammerangsang perusahaan masuk bursa.Untuk itu perlu dibuat terobosan agar batas proporsi saham IPO diturunkan dari 40% ke 30%-35% dengan potongan PPh tetap 5%. Atau proporsi minimum saham IPO nya tetap 40% tetapi potongan PPh nya di naikkan jadi 8%-10%.

Insentif lainnya yang dapat diberikan antara lain perlunya pembebasan PPnjasa yang terkait dengan proses IPO seperti jasa akuntan, jasa legal, jasa penilaian, jasa underwriter dan juga jasa dalam transaksi saham di bursa seperti yang disediakan oleh broker/pialang. Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan revisi (amandemen) ataspasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009yang menyatakan pembebanan PPn atas jasa-jasa tersebut.

Hal tersebut diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi emiten IPO mengingatpada Pasal 4A ayat (2) huruf d dari Undang-Undang yang berdasarkan ketentuan tersebutsemua transaksi saham baik pada pasarperdana maupun pada pasar sekunder itu tidak dikenakan PPn.Investor yang terlibat di pasar modal pada umumnya investor besar yang berasal dari luar negeri, yang selama ini telah banyak menikmati hasil investasi mereka di Bursa Efek Indonesiatanpa terkenai PPn, sedangkan emiten selama ini terkenai PPn atas jasa-saja yang terkait dengan IPO.

Kendala kurangnya minat BUMN masuk ke bursa diduga terkait dengan keengganan para pengelola perusahaan BUMN untuk terbuka kepada publik.Hal ini mengindikasikan belumbaiknya penerapangood corporate governance (GCG)mereka yang meliputi perspektiftransparency, accountability, responsibility, independency,danfairness.Terutama masalah pengelolaan administrasi pajak di manapengawasan pajak kepada perusahaan terbuka lebih mudah dilakukan dibandingkan pengawasan terhadap perusahaan tertutup.Intinya perusahaan publik tidak dapat lagi menyembunyikan pajakkarenasecara berkalaharus lapor ke bursadan keBappepam-LK, diaudit oleh audit independen, serta diawasi pula oleh publik (pemegang saham).

BERITA TERKAIT

BEI Kejar 22 Perusahaan Kakap Untuk IPO - Dongkrak Kapitalisasi Pasar

NERACA Bandung – Masih kecilnya nilai kapitalisasi pasar IPO di tahun 2017 kemarin, memacu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk…

Kepercayaan Investor Bawa Rekor Baru IHSG - Ditopang Positif Kinerja Emiten 2017

NERACA Jakarta – Penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang kembali mencetak rekor baru di pasar modal, membuat optimisme pelaku…

Kioson Komersial Serap 70,96% Dana IPO

Hingga 31 Desember 2017, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) telah menyerap atau menggunakan dana hasil penawaran saham perdana atau…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Menghilangkan Pesimis di Tengah Impor Beras

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Nasib petani Indonesia dirundung duka, karena hasil panennya akan sia-sia dengan kebijakan impor…

Dampak Shutdown AS Terhadap Ekonomi RI

  Oleh: Bhima Yudhistira Peneliti INDEF Shutdown atau penghentian sementara operasional Pemerintahan di AS diprediksi berlangsung dari minggu ke-4 Januari…

Ada Potensi Kebocoran Renovasi GBK - Oleh : Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam kurun waktu tiga tahun 2016, 2017, dan 2018 menjalankan…