Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belum sinkron - Soal Kebijakan Pemerintah

Soal Kebijakan Pemerintah

Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belum sinkron

Bogor--Pemerintah mengakui belum memiliki sistem yang sinkron, alias baik terkait monitoring dan evaluasi soal kebijakan anggaran. Sehingga tak bisa melakukan perbaikan terhadap adanya pelanggaran. "Sampai sekarang kita mempunyai monitoring dan evaluasi yang belum merupakan suatu kesatuan. Sehingga agak sulit untuk memberikan penilaian dan koreksi kalau ada penyimpangan terhadap langkah-langkah untuk mencapai outcome," kata Wakil Presiden Boediono kepada wartawan di Jakarta,29/3.

Oleh karena itu, Boediono meminta para pejabat harus mengubah cara pandang, termasuk orientasi input harus dijauhi. Hal itu dikarenakan biasanya selalu mementingkan apa yang telah dikeluarkan, lalu menghabiskan anggaran dan selesai secara administratif. "Apa yang kita keluarkan, selesai anggarannya bersih secara administratif tetapi outcome-nya, maksud saya output atau outcome-nya, atau dampak setelah itu belum kita ukur, tetapi kita sudah puas,"tambahnya.

Guru Besar FE UGM ini menekankan pejabat jangan langsung cepat puas terhadap apa yang sudah dilakukannya, padahal hasil dari yang telah dicapai belum tentu terukur dengan baik. "Ini saya kira benar-benar kita camkan, kepada para pejabat di instansi masing-masing," katanya.

Lebih jauh kata Boediono, para pejabat pemerintah jangan sampai terjebak dengan laporan anggaran yang tersusun rapih dalam setiap program namun mengabaikan hasil apa yang dicapai. "Sering kali kita terjebak, pada perangkap penata buku. Yaitu, kita ingin menyelesaikan sesuatu, pokoknya selesai pertanggungjawabannya dengan kwitansi yang lengkap dan anggaran habis," paparnya.

Menurut Boediono, mumpung pemerintah masih punya waktu untuk membenahi realisasi penggunaan anggaran terkait hasil yang efektif dari setiap program pemerintah. "Saya ingin sampaikan bahwa sangat penting bagi kita dari awal mumpung masih ada waktu 2012, masih ada beberapa bulan untuk mencamkan outcome orientation atau orientasi pada outcome ini," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprianto mengatakan pemerintah telag memanggil 10 kementrian dan lembaga dengan alokasi dana pagu terbesar. Namun pada kuartal I-2011 ternyata penyerapannya masih rendah. Sehingga pemerintah berusaha “memaksa” untuk memberkan punish and reward. "(Kita panggil) 10 kementerian dengan pagu belanja terbesar, kita mengingatkan bahwa tahun ini kita mesti mulai memberlakukan reward and punishment,”ungkapnya.

Menurut Agus, pemanggilan ini sekaligus memperingatkan kepada kementrian dan lembaga tak sembarangan menggunakan anggarannya. “Pertemuan ini juga mengingatkan kepada mereka supaya jangan sampai lalai dalam membelanjakan," tambahnya.

Diakui Agus, 10 K/L yang dipanggil itu karena memiliki Pagu belanja modal APBN 2011 terbesar dan per Februari ini penyerapan masih dibawah 5%n. "Pagu semua itu Rp135,8 Triliun kalau yang 10 K/L itu pagu belanja modalnya Rp113,5 Triliun, Jadi besar sekali. Dan hingga akhir Februari penyerapannya masih di bawah 5%," terangnya.

Namun demikian dia menjelaskan tidak bisa mengungkapkan instansi mana saja yang penyerapannya masih kurang. "Tidak bisa, saya tidak mungkin mempermalukan orang atau instansi tertentu. Tapi secara umum penyerapannya di bawah lima persen," ujar dia.

Menurutnya pertemuan ini nantinya akan dilaksanakan per bulannya guna mengevalusasi kinerja K/L. "Kita akan panggil K/L setiap bulan, rutin. Kita cuma bisa melakukan itu, yang menjalankan (anggaran) tetap mereka," tandasnya

Berdasarkan informasi, 10 K/L yang dipanggil adalah Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…