Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belum sinkron - Soal Kebijakan Pemerintah

Soal Kebijakan Pemerintah

Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belum sinkron

Bogor--Pemerintah mengakui belum memiliki sistem yang sinkron, alias baik terkait monitoring dan evaluasi soal kebijakan anggaran. Sehingga tak bisa melakukan perbaikan terhadap adanya pelanggaran. "Sampai sekarang kita mempunyai monitoring dan evaluasi yang belum merupakan suatu kesatuan. Sehingga agak sulit untuk memberikan penilaian dan koreksi kalau ada penyimpangan terhadap langkah-langkah untuk mencapai outcome," kata Wakil Presiden Boediono kepada wartawan di Jakarta,29/3.

Oleh karena itu, Boediono meminta para pejabat harus mengubah cara pandang, termasuk orientasi input harus dijauhi. Hal itu dikarenakan biasanya selalu mementingkan apa yang telah dikeluarkan, lalu menghabiskan anggaran dan selesai secara administratif. "Apa yang kita keluarkan, selesai anggarannya bersih secara administratif tetapi outcome-nya, maksud saya output atau outcome-nya, atau dampak setelah itu belum kita ukur, tetapi kita sudah puas,"tambahnya.

Guru Besar FE UGM ini menekankan pejabat jangan langsung cepat puas terhadap apa yang sudah dilakukannya, padahal hasil dari yang telah dicapai belum tentu terukur dengan baik. "Ini saya kira benar-benar kita camkan, kepada para pejabat di instansi masing-masing," katanya.

Lebih jauh kata Boediono, para pejabat pemerintah jangan sampai terjebak dengan laporan anggaran yang tersusun rapih dalam setiap program namun mengabaikan hasil apa yang dicapai. "Sering kali kita terjebak, pada perangkap penata buku. Yaitu, kita ingin menyelesaikan sesuatu, pokoknya selesai pertanggungjawabannya dengan kwitansi yang lengkap dan anggaran habis," paparnya.

Menurut Boediono, mumpung pemerintah masih punya waktu untuk membenahi realisasi penggunaan anggaran terkait hasil yang efektif dari setiap program pemerintah. "Saya ingin sampaikan bahwa sangat penting bagi kita dari awal mumpung masih ada waktu 2012, masih ada beberapa bulan untuk mencamkan outcome orientation atau orientasi pada outcome ini," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprianto mengatakan pemerintah telag memanggil 10 kementrian dan lembaga dengan alokasi dana pagu terbesar. Namun pada kuartal I-2011 ternyata penyerapannya masih rendah. Sehingga pemerintah berusaha “memaksa” untuk memberkan punish and reward. "(Kita panggil) 10 kementerian dengan pagu belanja terbesar, kita mengingatkan bahwa tahun ini kita mesti mulai memberlakukan reward and punishment,”ungkapnya.

Menurut Agus, pemanggilan ini sekaligus memperingatkan kepada kementrian dan lembaga tak sembarangan menggunakan anggarannya. “Pertemuan ini juga mengingatkan kepada mereka supaya jangan sampai lalai dalam membelanjakan," tambahnya.

Diakui Agus, 10 K/L yang dipanggil itu karena memiliki Pagu belanja modal APBN 2011 terbesar dan per Februari ini penyerapan masih dibawah 5%n. "Pagu semua itu Rp135,8 Triliun kalau yang 10 K/L itu pagu belanja modalnya Rp113,5 Triliun, Jadi besar sekali. Dan hingga akhir Februari penyerapannya masih di bawah 5%," terangnya.

Namun demikian dia menjelaskan tidak bisa mengungkapkan instansi mana saja yang penyerapannya masih kurang. "Tidak bisa, saya tidak mungkin mempermalukan orang atau instansi tertentu. Tapi secara umum penyerapannya di bawah lima persen," ujar dia.

Menurutnya pertemuan ini nantinya akan dilaksanakan per bulannya guna mengevalusasi kinerja K/L. "Kita akan panggil K/L setiap bulan, rutin. Kita cuma bisa melakukan itu, yang menjalankan (anggaran) tetap mereka," tandasnya

Berdasarkan informasi, 10 K/L yang dipanggil adalah Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hongkong

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong…

Membawa Produk Daur Ulang Plastik ke Kancah Internasional

    NERACA   Jakarta - Diaspora dan Desainer Indonesia Mey Hasibuan membawa kasil karyanya yang didominasi dengan bahan sampah…

Proteindotama Cipta Pangan Ingin Tambah 325 Outlet Baru

    NERACA   Jakarta – PT Proteindotama Cipta Pangan dengan tiga brand kulinernya di kategori ayam goreng seperti C’Bezt…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…