BI Akui Ada Eksportir “Mangkir"”

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengakui masih banyak eksportir yang “mangkir”, alias “nakal” pasca implementasi aturan BI terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. “Beberapa industri memang memerlukan waktu penyesuaian yang lebih lama. Kami akan lakukan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo di Jakarta.

Menurut Perry, BI akan memberikan waktu transisi implementasi devisa hasil ekspor (DHE) sebelum menerapkan sanksi yakni berupa denda per 2 Juli 2012 mendatang. Hal ini guna menekan eksportir yang mangkir dalam penerimaan DHE melalui bank domestik. “Beberapa industri memang memerlukan waktu penyesuaian yang lebih lama. Kami akan lakukan,” ujarnya.

Saat ini, Perry menuturkan pihaknya masih terus melakukan sosialisasi aturan DHE kepada berbagai perusahaan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dari tiap-tiap industri. “Masalahnya ada beberapa, perusahaan yang biasanya multinasional mereka ada hubungan induk dan anak perusahaan. Ada beberapa industri yang jaringannya di kawasan seperti elektronik, dan lainnya, yang ada pabriknya di sini, namun rekening antar perusahaan itu masih ada di kawasan luar,” paparnya.

Untuk itu, Perry menambahkan, pihaknya masih menunggu hingga Juli mendatang dan akan segera menetapkan sanksi keras jika eksportir masih terbukti mangkir. “Kami tunggu sampai awal Juli seperti apa. Peraturan kan sudah jelas implementasinya,” imbuhnya

Hal senada sebelumnya juga dilontarkan Direktur Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Benny Siswanto menuturkan sanksi atas pelanggaran ketentuan PBI DHE mulai berlaku pada 2 Juli 2012. Eksportir yang masih mangkir dari aturan tersebtu bakal berpotensi terkena sanksi denda administratif. “Dendanya sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui bank devisa, dengan jumlah denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak sebesar Rp 100 juta,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Benny melanjutkan, bagi eksportir yang tidak membayar denda atau sanksi administratif tersebut, selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk itu, BI mengingatkan para eksportir agar segera melakukan penerimaan DHE melalui bank devisa dalam negeri, sebelum melewati batas waktu yang ditentukan. “Ketentuan tersebut sama sekali tidak membatasi keleluasaan eksportir dalam menggunakan DHE miliknya. Eksportir tidak harus mengkonversikan DHE miliknya ke dalam rupiah. Mereka juga tidak harus menyimpannya di bank devisa dalam negeri untuk jangka waktu tertentu,” kata Benny.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri, DHE wajib diterima eksportir melalui bank devisa domestik paling lama enam bulan setelah tanggal Penerimaan Ekspor Bersih (PEB) pada 1 Juli 2012.

Namun bagi kalangan pengusaha, aturan BI tersebut dinilai belum efektif. Alasanya ketidakefektifan ini dikarenakan BI belum menerapkan peraturan ini dengan tegas. “Kita setuju dengan peraturan ini, tetapi BI harus serius memberlakukan peraturan ini terutama terkait sanksinya,” kata Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto di Jakarta

PBI No. 13/20/PBI/2011 sendiri berlaku sejak Januari 2012. Namun, kata Djimanto, pelaksanaanya masih terhambat oleh beberapa persoalan termasuk transaksi ekspor yang tidak memasukkan semua jumlah uangnya ke bank. Artinya, masih banyak eksportir yang mengaku hanya merakit produk di dalam negeri, sementara bahan baku masih berasal dari luar atau impor. Padahal faktanya, bahan baku yang didapat bukan berasal dari luar negeri. “Banyak yang mengaku bahan baku impor dan hanya merakit di sini padahal bahan bakunya bukan impor,” ujarnya. **maya/cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Sebut Ada 32 Saham Tidur di 2017

Di balik geliatnya industri pasar modal dan pertumbuhan indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus mencatat rekor baru, rupanya masih…

Ada Potensi Kebocoran Renovasi GBK - Oleh : Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam kurun waktu tiga tahun 2016, 2017, dan 2018 menjalankan…

Pengamat: Nilai Profesi Advokat Ada Yang Hilang

Pengamat: Nilai Profesi Advokat Ada Yang Hilang NERACA Jakarta - Pengajar hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahpura menilai fenomena…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masyarakat Diingatkan Untuk Tak Gunakan Mata Uang Virtual

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi menggunakan mata…

KSSK Cermati Tantangan Pengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan

      NERACA   Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencermati sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem…

Risiko Kredit Bank Diklaim Menurun

      NERACA   Jakarta - Risiko kredit industri perbankan menunjukkan penurunan meskipun tidak signifikan di awal 2018, terindikasi…