BI Akui Ada Eksportir “Mangkir"”

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengakui masih banyak eksportir yang “mangkir”, alias “nakal” pasca implementasi aturan BI terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. “Beberapa industri memang memerlukan waktu penyesuaian yang lebih lama. Kami akan lakukan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo di Jakarta.

Menurut Perry, BI akan memberikan waktu transisi implementasi devisa hasil ekspor (DHE) sebelum menerapkan sanksi yakni berupa denda per 2 Juli 2012 mendatang. Hal ini guna menekan eksportir yang mangkir dalam penerimaan DHE melalui bank domestik. “Beberapa industri memang memerlukan waktu penyesuaian yang lebih lama. Kami akan lakukan,” ujarnya.

Saat ini, Perry menuturkan pihaknya masih terus melakukan sosialisasi aturan DHE kepada berbagai perusahaan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dari tiap-tiap industri. “Masalahnya ada beberapa, perusahaan yang biasanya multinasional mereka ada hubungan induk dan anak perusahaan. Ada beberapa industri yang jaringannya di kawasan seperti elektronik, dan lainnya, yang ada pabriknya di sini, namun rekening antar perusahaan itu masih ada di kawasan luar,” paparnya.

Untuk itu, Perry menambahkan, pihaknya masih menunggu hingga Juli mendatang dan akan segera menetapkan sanksi keras jika eksportir masih terbukti mangkir. “Kami tunggu sampai awal Juli seperti apa. Peraturan kan sudah jelas implementasinya,” imbuhnya

Hal senada sebelumnya juga dilontarkan Direktur Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Benny Siswanto menuturkan sanksi atas pelanggaran ketentuan PBI DHE mulai berlaku pada 2 Juli 2012. Eksportir yang masih mangkir dari aturan tersebtu bakal berpotensi terkena sanksi denda administratif. “Dendanya sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui bank devisa, dengan jumlah denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak sebesar Rp 100 juta,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Benny melanjutkan, bagi eksportir yang tidak membayar denda atau sanksi administratif tersebut, selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk itu, BI mengingatkan para eksportir agar segera melakukan penerimaan DHE melalui bank devisa dalam negeri, sebelum melewati batas waktu yang ditentukan. “Ketentuan tersebut sama sekali tidak membatasi keleluasaan eksportir dalam menggunakan DHE miliknya. Eksportir tidak harus mengkonversikan DHE miliknya ke dalam rupiah. Mereka juga tidak harus menyimpannya di bank devisa dalam negeri untuk jangka waktu tertentu,” kata Benny.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri, DHE wajib diterima eksportir melalui bank devisa domestik paling lama enam bulan setelah tanggal Penerimaan Ekspor Bersih (PEB) pada 1 Juli 2012.

Namun bagi kalangan pengusaha, aturan BI tersebut dinilai belum efektif. Alasanya ketidakefektifan ini dikarenakan BI belum menerapkan peraturan ini dengan tegas. “Kita setuju dengan peraturan ini, tetapi BI harus serius memberlakukan peraturan ini terutama terkait sanksinya,” kata Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto di Jakarta

PBI No. 13/20/PBI/2011 sendiri berlaku sejak Januari 2012. Namun, kata Djimanto, pelaksanaanya masih terhambat oleh beberapa persoalan termasuk transaksi ekspor yang tidak memasukkan semua jumlah uangnya ke bank. Artinya, masih banyak eksportir yang mengaku hanya merakit produk di dalam negeri, sementara bahan baku masih berasal dari luar atau impor. Padahal faktanya, bahan baku yang didapat bukan berasal dari luar negeri. “Banyak yang mengaku bahan baku impor dan hanya merakit di sini padahal bahan bakunya bukan impor,” ujarnya. **maya/cahyo

BERITA TERKAIT

Ada Geliat Astra Memajukan Daya Saing UMKM - Lewat Kampung Berseri

Menyadari pentingnya peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pemerintah terus memberikan perhatian besar…

Jangan Ada Lagi Duka di Lautan

Kecelakaan beruntun tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an…

Jaksa Agung: Tidak Ada Tempat Aman Buron Koruptor

Jaksa Agung: Tidak Ada Tempat Aman Buron Koruptor NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada tempat yang…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…