Hemat Energi Butuh Perubahan Paradigma

NERACA

Bandung--Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hadi Purnomo mengatakan, kesuksesan penghematan energi di Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dari masyarakat di Tanah Air. "Gerakan penghematan energi ini perlu kita dukung karena memerlukan perubahan budaya atau paradigma agar kita menyadari bahwa energi fosil yang kita miliki terbatas," kata Hadi Purnomo dalam acara "Sosialisasi Penghematan BBM, Listrik, Manajemen Energi, dan Air Tanah" yang digelar Kementerian ESDM di Bandung, Kamis.

Untuk itu, Hadi mengemukakan bahwa penting agar masyarakat memahami pentingnya untuk melakukan konservasi energi fosil yang disertai dengan diversifikasi energi baru dan terbarukan.

Hadi menuturkan, bila berbagai kebijakan penghematan energi sebagaimana yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian ESDM bisa dilakukan dengan baik, maka diharapkan akan terjadi penghematan dari 47 juta kiloliter BBM bersubsidi per tahun menjadi 42 juta kiloliter BBM bersubsidi per tahun. "Penghematan energi ini merupakan tanggung jawab kita bersama," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pihaknya menyiapkan insentif bagi investor energi terbarukan penghasil listrik dari non-Bahan Bakar Minyak (BBM). "Insentifnya antara lain, mempercepat pembeliannya dengan harga lebih mahal, misalnya, yang semula 5 sen dolar AS per kWh menjadi 5,5% dolar AS," katanya menjawab pers usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) unit 3 berkapasitas 815 Mega Watt di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, 5 Juni lalu.

Jero Wacik pada 29 Mei juga telah menerbitkan tiga peraturan sebagai payung hukum gerakan nasional penghematan BBM bersubsidi, listrik, dan air.

 

Ketiganya adalah Permen ESDM No 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik, No 14 tentang Manajemen Listrik, dan No 15 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah. Sesuai Permen ESDM No 13/2012, penghematan pemakaian tenaga listrik itu akan berlaku mulai 1 Juli 2012.

Bahkan beberapa waktu lalu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pendapat sendiri mengenai gerakan penghematan energi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu.

JK, demikian sapaanya, mengatakan gerakan pengehematan energi dengan melakukan penghematan BBM harus dilaksanakan. Karena tidak ada cara lain lagi untuk mengurangi beban subsidi. "Tidak ada cara lain lagi," imbuhnya

Dikatakan JK, penggunaan stiker untuk program hemat BBM ini harus dicoba terlebih dahulu.  "Tapi itu kan kalau orang dipaksa stiker, lalu dicabut, bagaimana?" Tegasnya mengkritisi.

Mengenai IT yang akan mulai digunakan sebagai pendukung gerakan ini, JK mengatakan bisa. Namun hal itu dibutuhkan ketelitian dan ketegasan dalam menjalankan gerakan tersebut. **cahyo

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…