Di masa lalu kita teringat ucapan Bung Karno, presiden pertama RI, terkait kebijakan pembangunan semesta berencana, bahwa "Dalam rangka membangun Negara Sosialis Indonesia tidak dibenarkan adanya Otonomi 100% untuk perguruan tinggi- perguruan tinggi."

Pernyataan Bung Karno tersebut sepintas ada benarnya, sebagaimana juga digariskan oleh konstitusi, bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung-jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata "mencerdaskan bangsa" ini bermakna: penyelenggaraan pendidikan tidak boleh hanya mencerdaskan segolongan atau segelintir orang, tetapi penyelenggaraan pendidikan harus mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia.

Kondisi sekarang justeru berbeda. Penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama di perguruan tinggi, mulai mengarah pada otonomi. Sebagai konsekuensi prinsip otonomi adalah masalah penggalian sumber dana, universitas harus mencari sendiri sumber-sumber pembiayaannya. Sementara dalam mencari sumber pembiayaan, pihak universitas biasanya hanya punya dua jalan: membuka pintu kepada pihak swasta dan “menjual” komoditas pendidikan itu lebih mahal kepada peserta didik.

Kita melihat sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia melakukan praktik tersebut secara bersamaan yaitu mengundang swasta dan mengkomersialkan pendidikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, peranan swasta semakin terasa kehadirannya di dalam kehidupan universitas: supermarket mulai berdiri di kampus (menggantikan koperasi mahasiswa), pusat kegiatan mahasiswa mulai disewakan, kehadiran pengusaha di majelis wali amanat, dan lain-lain.

Sejalan dengan itu, biaya pendidikan juga terus meroket naik, bahkan seolah-olah sejumlah kampus favorit berlomba-lomba menaikkan biaya masuknya untuk menunjukkan gengsinya. Biaya masuk perguruan tinggi negeri bisa mencapai angka di atas Rp 100 juta, sementara setiap semester dapat mencapai Rp 70 juta. Untuk masuk kedokteran Unair misalnya, anda harus mempersiapkan ratusan juta rupiah; di Unhas juga calon mahasiswa harus mempersiapkan Rp 100 juta , serta di Fakultas Kedokteran Unpad mesti ada dana Rp 175 juta.

Terhadap mahalnya biaya pendidikan itu, banyak mahasiswa di sejumlah universitas melakukan demo. Ini merupakan sebagai bentuk reaksi mahasiswa atas naiknya biaya pendidikan, khususnya SPP. Bahkan mahasiswa Unair juga menggelar aksi protes kenaikan sumbangan pengembangan pelayanan pendidikan (SP3), yang besaran kenaikannya mencapai 30% dan 100% dari nilai sebelumnya.

Memang komersialisasi sudah di depan mata kita. Jika tidak segera dilawan, maka ratusan juta generasi muda Indonesia ke depan tidak akan punya kesempatan untuk menikmati pendidikan di bangku universitas. Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap kepada rezim neoliberal untuk dapat menghentikan praktik komersialisasi ini. Maka wajar jika muncul gerakan mahasiswa yang akan menyiapkan barisan perlawanan. Mari kita berjuang untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana digariskan Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga!