Perlu Lakukan Kebijakan Fiskal Optimal - Kajian Indef

NERACA

Jakarta--Pemerintah terus menerus diingatkan agar melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih optimal sehingga memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Demikian hasil kajian Lembaga untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef).

Bahkan Indef dalam Kajian Tengah Tahun 2012 menyebutkan adanya sejumlah agenda yang harus dilaksanakan pemerintah. Agenda pertama adalah pemerintah wajib dan tidak hanya sekedar meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara, namun juga mendorong mutu investasi belanja tersebut.

Pada APBN-Perubahan 2012, tercatat ada peningkatan belanja modal dari sebelumnya Rp140,92 triliun menjadi Rp151,97 triliun, namun belanja tersebut lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti pembangunan gedung pemerintah. “Belanja modal memang harus bertambah dari waktu ke waktu, tapi juga mesti dipastikan keberadaannya harus sejalan dengan prioritas pembangunan," sebut kajian tersebut.

Agenda lainnya adalah penyelesaian persoalan pengangguran yang masih semu karena walaupun angka pengangguran terbuka turun namun jumlah pekerja sektor informal terus bertambah.

Kenaikan jumlah pekerja pada sektor informal itu justru menunjukkan bahwa upaya penanganan pengangguran tidak lagi dikerjakan pemerintah, tetapi lebih sebagai inisiatif masyarakat sendiri.

Selain itu, masih ada persoalan lain seperti rendahnya upah yang diterima tenaga kerja formal atau buruh serta pemerintah yang belum progresif dalam mendukung iklim usaha. "Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendukung iklim usaha, sehingga beban yang tidak perlu dikeluarkan pengusaha bisa direlokasikan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia," sebut kajian tersebut.

Pemerintah juga perlu untuk menjaga stabilitas anggaran dari tekanan fiskal, terutama akibat membengkaknya beban subsidi energi serta menumpuknya beban utang.

Untuk itu, alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran perlu dilakukan dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk beralih kepada sumber energi lain dengan harga terjangkau. "Pemerintah harus memulai dan secara konsisten mendorong penggunaan energi alternatif selain BBM," kata kajian Indef.

Ide pembentukan BUMN yang mengelola energi tersebut harus segera direalisasikan untuk mewujudkan perubahan dalam diversifikasi penggunaan energi di Indonesia.

Dari kajian itu Indef menyarankan pemerintah mulai mengurangi subsidi BBM namun tidak boleh dilepas kepada mekanisme harga pasar (internasional) karena subsidi masih diperlukan oleh sektor transportasi dan rumah tangga.

Sementara amanat untuk mengurangi utang pemerintah, pada prinsipnya juga merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilakukan.

Malah Indef mencatat pengelolaan utang belum dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Buktinya perekonomian masih minim dalam menciptakan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan," sebut kajian tersebut.

Indef menyarankan agar strategi kebijakan dengan memperbesar utang dihindarkan, mengingat besarnya alokasi cicilan utang dan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Menurut kajian tersebut, utang yang meningkat di tengah ketidakstabilan perekonomian global akan membuat tekanan terhadap anggaran makin meningkat. Utang bukan solusi untuk meredam tekanan fiskal saat ini. Justru utang berpotensi mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah di mata public.

BERITA TERKAIT

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018 NERACA Sukabumi – Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor  20 Tahun 2018…

Ketahanan Pangan Perlu Perhatian Capres

Oleh: Muhammad Razi Rahman Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan semakin berlipatnya jumlah populasi di dunia, maka persaingan antarnegara di…

Komoditas Pangan Berkualitas Perlu Perhatian Capres

  NERACA   Jakarta - Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan semakin berlipatnya jumlah populasi di dunia, maka persaingan antarnegara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tuai Polemik, Dana Kelurahan Terganjal Aturan

      NERACA   Jakarta – Dana kelurahan yang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RAPBN 2019 menganggarkan Rp3…

Pemerintah Diminta Perhatikan Daya Beli

      NERACA   Jakarta - Pemerintah harus memperhatikan permasalahan daya beli masyarakat di samping terus melakukan pembangunan infrastruktur.…

Transcend Beri Perlindungan Data Berlapis

  NERACA   Jakarta - Fenomena data corrupt (data rusak) adalah masalah yang sering dialami pengguna hard-disk eksternal. Ketika hard-disk…