Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno - DPR Galang

 DPR Galang

 Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno

 Jakarta,

Komisi VII DPR siap menggalang pembentukan Panja Depo BBM guna memanggil semua pihak yang terkait. Karena diduga ada kerugiaan negara.  "Ya, kita siap untuk menggalang pembentukan Panja Depo BBM Pertamina di Balaraja, termasuk memanggil Sandiaga Uno,"kata anggota Komisi VII DPR F-PG, Satya W Yudha kepada wartawan di Jakarta,28/3.

 Menurut Satya, pembentukan Panja Depo BBM ini dimaksudkan untuk membongkar permaina-permaian oknum perusahaan yang selama ini sulit dibongkar dan sekaligus ingin mengetahui apakah ada Depo-Depo Pertamina lainnya yang juga bermasalah. "Kita ingin bongkar semuanya dan ingin mengetahui, apa Depo-Depo lainnya juga bermasalah seperti ini,"tambahnya.

 Saat ditanya mengapa tidak membentuk Pansus, Satya mengungkapkan pertimbanganya lebih kepada aspek mempertanyaka Good Corporate Governent (GCC) ketimbang aspek politisnya. Karena selama ini Pertamina sudah menyatakan sebagai perusahaan yang GCC. "Kita ingin menekankan pada aspek GCC-nya,"tegasnya.

 Satya menduga oknum Badan Pertanahan Nasional terlibat. Karena melihat dokumen-dokumen banyak yang aspal (asli tapi palsu). Dalam kasus itu PT Panda Wangi Sekartaji (PWS) diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kepelikikan akte Hak Guna Bangunan (HGB) milik Edward Seky Soeryadjaya. "Akibat penipuan itu negara dirugikan pasalnya pihak PWS harusnya membayar US$ 12,8 sebagai kompensasi gagalnya pembangunan Depo di Balaraja, Tangerang dan Banten,"ungkapnya.

 Sementara itu, Addie M Massardi, aktifis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menduga ada niat jahat dari kedua belah pihakm baik PT PWS maupun Pertamina untuk menggelapkan kemajuan pembangunan proyek Depo Minyak Balaraja. "Makanya kami mendesak DPR, membongkar kasus ini melalui fungsi pengawasan, mengingat kerugian Pertamina adalah uang rakyat,"katanya.

 Addie mendukung pembentukan Panja Depo BBM tersebut. Apalagi kasus ini sudah ditangani Polda Metro Jaya dan Mabes POlri, namun tak ada kemajuan secara significant. "Sudah ditangai Polda Metro namun mentah. Lalu ditangai Mabes Polri, juga tak ada kemajuan,” pungkasnya. **cahyo

 

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…