Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno - DPR Galang

DPR Galang

Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno

Jakarta,

Komisi VII DPR siap menggalang pembentukan Panja Depo BBM guna memanggil semua pihak yang terkait. Karena diduga ada kerugiaan negara. "Ya, kita siap untuk menggalang pembentukan Panja Depo BBM Pertamina di Balaraja, termasuk memanggil Sandiaga Uno,"kata anggota Komisi VII DPR F-PG, Satya W Yudha kepada wartawan di Jakarta,28/3.

Menurut Satya, pembentukan Panja Depo BBM ini dimaksudkan untuk membongkar permaina-permaian oknum perusahaan yang selama ini sulit dibongkar dan sekaligus ingin mengetahui apakah ada Depo-Depo Pertamina lainnya yang juga bermasalah. "Kita ingin bongkar semuanya dan ingin mengetahui, apa Depo-Depo lainnya juga bermasalah seperti ini,"tambahnya.

Saat ditanya mengapa tidak membentuk Pansus, Satya mengungkapkan pertimbanganya lebih kepada aspek mempertanyaka Good Corporate Governent (GCC) ketimbang aspek politisnya. Karena selama ini Pertamina sudah menyatakan sebagai perusahaan yang GCC. "Kita ingin menekankan pada aspek GCC-nya,"tegasnya.

Satya menduga oknum Badan Pertanahan Nasional terlibat. Karena melihat dokumen-dokumen banyak yang aspal (asli tapi palsu). Dalam kasus itu PT Panda Wangi Sekartaji (PWS) diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kepelikikan akte Hak Guna Bangunan (HGB) milik Edward Seky Soeryadjaya. "Akibat penipuan itu negara dirugikan pasalnya pihak PWS harusnya membayar US$ 12,8 sebagai kompensasi gagalnya pembangunan Depo di Balaraja, Tangerang dan Banten,"ungkapnya.

Sementara itu, Addie M Massardi, aktifis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menduga ada niat jahat dari kedua belah pihakm baik PT PWS maupun Pertamina untuk menggelapkan kemajuan pembangunan proyek Depo Minyak Balaraja. "Makanya kami mendesak DPR, membongkar kasus ini melalui fungsi pengawasan, mengingat kerugian Pertamina adalah uang rakyat,"katanya.

Addie mendukung pembentukan Panja Depo BBM tersebut. Apalagi kasus ini sudah ditangani Polda Metro Jaya dan Mabes POlri, namun tak ada kemajuan secara significant. "Sudah ditangai Polda Metro namun mentah. Lalu ditangai Mabes Polri, juga tak ada kemajuan,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ketua DPR Serukan Lembaga Negara Awasi Penyalahgunaan Medsos

Ketua DPR Serukan Lembaga Negara Awasi Penyalahgunaan Medsos NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerukan kepada aparat dari…

Lewat IPO Bisa Hindari Sengketa Keluarga

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa aksi perusahan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO)…

Wali Kota Depok: Pejabat Negara Bisa Jadi Contoh Dalam Berzakat

Wali Kota Depok: Pejabat Negara Bisa Jadi Contoh Dalam Berzakat NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan semangat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…