Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno - DPR Galang

DPR Galang

Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno

Jakarta,

Komisi VII DPR siap menggalang pembentukan Panja Depo BBM guna memanggil semua pihak yang terkait. Karena diduga ada kerugiaan negara. "Ya, kita siap untuk menggalang pembentukan Panja Depo BBM Pertamina di Balaraja, termasuk memanggil Sandiaga Uno,"kata anggota Komisi VII DPR F-PG, Satya W Yudha kepada wartawan di Jakarta,28/3.

Menurut Satya, pembentukan Panja Depo BBM ini dimaksudkan untuk membongkar permaina-permaian oknum perusahaan yang selama ini sulit dibongkar dan sekaligus ingin mengetahui apakah ada Depo-Depo Pertamina lainnya yang juga bermasalah. "Kita ingin bongkar semuanya dan ingin mengetahui, apa Depo-Depo lainnya juga bermasalah seperti ini,"tambahnya.

Saat ditanya mengapa tidak membentuk Pansus, Satya mengungkapkan pertimbanganya lebih kepada aspek mempertanyaka Good Corporate Governent (GCC) ketimbang aspek politisnya. Karena selama ini Pertamina sudah menyatakan sebagai perusahaan yang GCC. "Kita ingin menekankan pada aspek GCC-nya,"tegasnya.

Satya menduga oknum Badan Pertanahan Nasional terlibat. Karena melihat dokumen-dokumen banyak yang aspal (asli tapi palsu). Dalam kasus itu PT Panda Wangi Sekartaji (PWS) diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kepelikikan akte Hak Guna Bangunan (HGB) milik Edward Seky Soeryadjaya. "Akibat penipuan itu negara dirugikan pasalnya pihak PWS harusnya membayar US$ 12,8 sebagai kompensasi gagalnya pembangunan Depo di Balaraja, Tangerang dan Banten,"ungkapnya.

Sementara itu, Addie M Massardi, aktifis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menduga ada niat jahat dari kedua belah pihakm baik PT PWS maupun Pertamina untuk menggelapkan kemajuan pembangunan proyek Depo Minyak Balaraja. "Makanya kami mendesak DPR, membongkar kasus ini melalui fungsi pengawasan, mengingat kerugian Pertamina adalah uang rakyat,"katanya.

Addie mendukung pembentukan Panja Depo BBM tersebut. Apalagi kasus ini sudah ditangani Polda Metro Jaya dan Mabes POlri, namun tak ada kemajuan secara significant. "Sudah ditangai Polda Metro namun mentah. Lalu ditangai Mabes Polri, juga tak ada kemajuan,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…