Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno - DPR Galang

DPR Galang

Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno

Jakarta,

Komisi VII DPR siap menggalang pembentukan Panja Depo BBM guna memanggil semua pihak yang terkait. Karena diduga ada kerugiaan negara. "Ya, kita siap untuk menggalang pembentukan Panja Depo BBM Pertamina di Balaraja, termasuk memanggil Sandiaga Uno,"kata anggota Komisi VII DPR F-PG, Satya W Yudha kepada wartawan di Jakarta,28/3.

Menurut Satya, pembentukan Panja Depo BBM ini dimaksudkan untuk membongkar permaina-permaian oknum perusahaan yang selama ini sulit dibongkar dan sekaligus ingin mengetahui apakah ada Depo-Depo Pertamina lainnya yang juga bermasalah. "Kita ingin bongkar semuanya dan ingin mengetahui, apa Depo-Depo lainnya juga bermasalah seperti ini,"tambahnya.

Saat ditanya mengapa tidak membentuk Pansus, Satya mengungkapkan pertimbanganya lebih kepada aspek mempertanyaka Good Corporate Governent (GCC) ketimbang aspek politisnya. Karena selama ini Pertamina sudah menyatakan sebagai perusahaan yang GCC. "Kita ingin menekankan pada aspek GCC-nya,"tegasnya.

Satya menduga oknum Badan Pertanahan Nasional terlibat. Karena melihat dokumen-dokumen banyak yang aspal (asli tapi palsu). Dalam kasus itu PT Panda Wangi Sekartaji (PWS) diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kepelikikan akte Hak Guna Bangunan (HGB) milik Edward Seky Soeryadjaya. "Akibat penipuan itu negara dirugikan pasalnya pihak PWS harusnya membayar US$ 12,8 sebagai kompensasi gagalnya pembangunan Depo di Balaraja, Tangerang dan Banten,"ungkapnya.

Sementara itu, Addie M Massardi, aktifis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menduga ada niat jahat dari kedua belah pihakm baik PT PWS maupun Pertamina untuk menggelapkan kemajuan pembangunan proyek Depo Minyak Balaraja. "Makanya kami mendesak DPR, membongkar kasus ini melalui fungsi pengawasan, mengingat kerugian Pertamina adalah uang rakyat,"katanya.

Addie mendukung pembentukan Panja Depo BBM tersebut. Apalagi kasus ini sudah ditangani Polda Metro Jaya dan Mabes POlri, namun tak ada kemajuan secara significant. "Sudah ditangai Polda Metro namun mentah. Lalu ditangai Mabes Polri, juga tak ada kemajuan,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua DPR: UU Desa Perlu Direvisi

Wakil Ketua DPR: UU Desa Perlu Direvisi NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan UU Desa perlu…

Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta - PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…

Anggota DPR: Facebook Segera Selesaikan Audit Investigasi

Anggota DPR: Facebook Segera Selesaikan Audit Investigasi NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty meminta Facebook segera melakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…