Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno - DPR Galang

DPR Galang

Panja BBM Bisa Panggil Sandiaga Uno

Jakarta,

Komisi VII DPR siap menggalang pembentukan Panja Depo BBM guna memanggil semua pihak yang terkait. Karena diduga ada kerugiaan negara. "Ya, kita siap untuk menggalang pembentukan Panja Depo BBM Pertamina di Balaraja, termasuk memanggil Sandiaga Uno,"kata anggota Komisi VII DPR F-PG, Satya W Yudha kepada wartawan di Jakarta,28/3.

Menurut Satya, pembentukan Panja Depo BBM ini dimaksudkan untuk membongkar permaina-permaian oknum perusahaan yang selama ini sulit dibongkar dan sekaligus ingin mengetahui apakah ada Depo-Depo Pertamina lainnya yang juga bermasalah. "Kita ingin bongkar semuanya dan ingin mengetahui, apa Depo-Depo lainnya juga bermasalah seperti ini,"tambahnya.

Saat ditanya mengapa tidak membentuk Pansus, Satya mengungkapkan pertimbanganya lebih kepada aspek mempertanyaka Good Corporate Governent (GCC) ketimbang aspek politisnya. Karena selama ini Pertamina sudah menyatakan sebagai perusahaan yang GCC. "Kita ingin menekankan pada aspek GCC-nya,"tegasnya.

Satya menduga oknum Badan Pertanahan Nasional terlibat. Karena melihat dokumen-dokumen banyak yang aspal (asli tapi palsu). Dalam kasus itu PT Panda Wangi Sekartaji (PWS) diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kepelikikan akte Hak Guna Bangunan (HGB) milik Edward Seky Soeryadjaya. "Akibat penipuan itu negara dirugikan pasalnya pihak PWS harusnya membayar US$ 12,8 sebagai kompensasi gagalnya pembangunan Depo di Balaraja, Tangerang dan Banten,"ungkapnya.

Sementara itu, Addie M Massardi, aktifis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menduga ada niat jahat dari kedua belah pihakm baik PT PWS maupun Pertamina untuk menggelapkan kemajuan pembangunan proyek Depo Minyak Balaraja. "Makanya kami mendesak DPR, membongkar kasus ini melalui fungsi pengawasan, mengingat kerugian Pertamina adalah uang rakyat,"katanya.

Addie mendukung pembentukan Panja Depo BBM tersebut. Apalagi kasus ini sudah ditangani Polda Metro Jaya dan Mabes POlri, namun tak ada kemajuan secara significant. "Sudah ditangai Polda Metro namun mentah. Lalu ditangai Mabes Polri, juga tak ada kemajuan,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Komisi III DPR Minta KPK Serius Hilangkan Budaya Korupsi

Komisi III DPR Minta KPK Serius Hilangkan Budaya Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa…

Pelanggan Tokopedia Bisa Bayar di JNE - Kembangkan Kanal Pembayaran

NERACA Jakarta - Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada pelanggan Tokopedia dalam membayar barang belanjaannya, perusahaan e-commerce ini menggandeng perusahaan logistik…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…