NERACA

Kredit kepada sektor konstruksi umumnya ditujukan  untuk pengembangan infrastruktur yang membutuhkan  sumber dana  berjangka panjang, sementara struktur dana pihak ketiga (DPK) bank cenderung  berjangka pendek dan terkonsentrasi pada deposito  berjangka satu bulan.

“Sehingga kredit konstruksi cenderung berisiko  relatif tinggi  bagi perbankan,” kata Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Linda Hakim dalam lokakarya nasional jasa konstruksi. 

Perbankan, kata Linda, memiliki keterbatasan dalam melakukan  analisis kredit  kepada sektor konstruksi terutama  dikarenakan tingginya ketidakpastian.

”Terbatasnya skim penjaminan yang sesuai dan memadai  menyebabkan tetap tingginya risiko,” katanya.

Hal lain adalah keterbatasan agunan  yang memadai  untuk mengcover risiko.

Sektor konstruksi tidak lepas dari dukungan pembiayaan perbankan. Di mana berdasarkan jenisnya, pemberian kredit kepada sektor  konstruksi terutama masih dalam bentuk  kredit modal kerja yang per Maret 2012 kredit yang dikucurkan oleh perbankan berdasarkan catatan Bank Indonesia mencapai Rp 56,4 triliun. Sedangkan pemberian kredit  kepada sektor konstruksi  dalam rangka investasi  masih relatif terbatas, yang pada Maret 2012 dituangkan kredit sebesar Rp 17,7 triliun.

Menurut Linda,  sejak 2002 pangsa  pemberian kredit  kepada sektor konstruksi meningkat cukup pesat, namun pangsanya tetap rendah  yaitu dari 2,5% (2002)  menjadi 3,5% (Maret 2012).

Linda mengatakan pangsa KMK dan KI yang ditujukan kepada sektor konstruksi masih relatif rendah per Maret 2012 masing-masing sekitar 6,5% dan 5%.

Menurut dia, gambaran risiko kredit konstruksi berdasarkan jenis dengan menggunakan data April 2012 secara year-on-year (yoy) nominal non performing loan (NPL) dari kredit modal kerja mengalami kenaikan  terbesar yaitu Rp 0,9 triliun. Sejak April 2011, rasio gross NPL dari kredit modal kerja juga yang tertinggi.

Dia mengatakan  rasio gross NPL tertinggi  terdapat  pada sektor konstruksi yaitu per april 2012 sekitar 4,7%. Pada 2012 rasio  gross NPL sektor konstruksi  meningkat sekitar 1%.

Linda mengatakan rata-rata persentase  pencairan  fasilitas kredit  terhadap  keseluruhan  PK infrastruktur  paling tinggi adalah untuk  keperluan migas. Persentase pencairan  fasilitas kredit terhadap keseluruhan PK  infrastruktur untuk keperluan jalan tol, arteri dan konstruksi  menunjukkan  tren meningkat. Pada 2012 (April) pencairan fasilitas kredit telah mencapai 100%.

Sedangkan persentase  pencairan fasilitas  kredit  untuk transportasi  menunjukkan tren yang  terus  menurun.

”Hal ini tidak sejalan  dengan peningkatan pembangunan prasarana jalan,” katanya.

Linda mengatakan insentif  yang diberikan  Bank Indonesia  melalui  pelonggaran  pengaturan  perbankan dalam rangka mendorong  pengembangan  pembiayaan infrastruktur a.l. melalui  pengenaan bobot risiko  yang rendah  dalam  perhitungan ATMR bank terhadap  pemberian  kredit/fasilitas  penyediaan dana  kepada pemerintah pusat,  daerahdan BUMN.

Lembaga Pembiayaan

Linda mengatakan berbagai negara mempunyai sumber pembiayaan infrastruktur yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, misalnya, ada Municipal Bond atau obligasi  pemerintah daerah.  Pasar kredit  municipal bond ini cukup aktif. Pembeli utama adalah investor individual dan reksadana (mutual fund).

Di Jerman kredit infrastruktur diperoleh dari Development Banks (KfW). KfW merupakan salah satu  bank terbesar di Jerman. Mayoritas  pendanaan KfW bersumber dari obligasi  yang dijamin oleh pemerintah Jerman.

Di China, pembiayaan infrastruktur  mayoritas berasal  dari pembiayaan  perbankan, baik dari Development Banks (CDB) maupun bank-bank komersial. Sedangkan di Brazil dari Development Banks (BNDES). Pembiayaan dari BNDES merupakan sumber pendanaan infrastruktur  yang paling utama di Brazil. Pembiayaan Bndes  ditopang  oleh adanya subsidi bunga pemerintah.

Sementara itu, di Chile pembiayaan infrastruktur  berasal dari Infrastructure Bonds yang banyak diserap  oleh Dana Pensiun di negeri itu.

 (agus)