Pengaturan Pasar dan Industri Konstruksi RI

NERACA

Pasar dan industri jasa konstruksi nasional di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan dan undang-undang. Dari sisi informasi pasar diatur melalui UU No. 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik, PP No. 30/2000 tentang pembinaan jasa konstruksi, PP No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan, PP No. 65/2007 tentang standar pelayanan minimum dan PP No.61/2010 tentang pelaksanaan UU No. 14/2008.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Kementerian PU Mochammad Natsir, dari segi market entry, diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, UU No. 7/1994 mengenai ratifikasi WTO, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya, Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya dan peraturan menteri dan direksi BUMn terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Dari segi jaminan mutu diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/1999 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi beserta perubahannya dan SNI terkait konstruksi.

Dia mengatakan dari sistem transaksi diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya. Selain itu juga peraturan menteri dan direksi BUMN terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Sedangkan pengaturan industri konstruksi untuk kapasitas dituangkan dalam UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya dan Peraturan LPJK terkait klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi. Dari sisi model usaha diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi dan PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahanya.

Menurut dia, asimetri informasi pasar konstruksi akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar, di mana pasar tertentu hanya dapat diakses oleh sekelompok badan usaha yang dekat dengan sumber informasi.

”Sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat serta mengurangi efisiensi penyelenggaraan konstruksi,” katanya. (agus)

BERITA TERKAIT

Ekonomi Pasar dan Pancasila

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Setelah amandemen UUD 1945 terakhir, dialektika ekonomi Indonesia berada dalam masa vakum karena…

Industri Baja Nasional Didorong Penuhi Kebutuhan Domestik

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri baja di dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan…

INDUSTRI KERAJINAN KULIT

Perajin menyelesaikan pembuatan tas berbahan baku kulit di industri kerajinan kulit rumahan Tulen Jogja, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (22/10). Kerajinan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jack Ma: “Manusia Rp594 Triliun”

Dengan kepemilikan harta yang mencapai 270 miliar RMB (Rp594 triliun) menjadikan CEO Alibaba Group Jack Ma dan keluarganya sebagai orang…

Menanti Realisasi Janji Jack Ma

Pendiri perusahaan perdagangan daring raksasa, Alibaba, Jack Ma berjanji kepada pemerintah Indonesia untuk membantu pengembangan sumber daya manusia di sektor…

Berharap Indonesia Belajar Dari "Eleven-Eleven"

Pendiri dan pemimpin Alibaba, pasar daring terbesar di China, Jack Ma berharap agar Indonesia dapat belajar dari keikutsertaan dalam pesta…