Pengaturan Pasar dan Industri Konstruksi RI

NERACA

Pasar dan industri jasa konstruksi nasional di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan dan undang-undang. Dari sisi informasi pasar diatur melalui UU No. 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik, PP No. 30/2000 tentang pembinaan jasa konstruksi, PP No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan, PP No. 65/2007 tentang standar pelayanan minimum dan PP No.61/2010 tentang pelaksanaan UU No. 14/2008.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Kementerian PU Mochammad Natsir, dari segi market entry, diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, UU No. 7/1994 mengenai ratifikasi WTO, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya, Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya dan peraturan menteri dan direksi BUMn terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Dari segi jaminan mutu diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/1999 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi beserta perubahannya dan SNI terkait konstruksi.

Dia mengatakan dari sistem transaksi diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya. Selain itu juga peraturan menteri dan direksi BUMN terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Sedangkan pengaturan industri konstruksi untuk kapasitas dituangkan dalam UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya dan Peraturan LPJK terkait klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi. Dari sisi model usaha diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi dan PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahanya.

Menurut dia, asimetri informasi pasar konstruksi akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar, di mana pasar tertentu hanya dapat diakses oleh sekelompok badan usaha yang dekat dengan sumber informasi.

”Sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat serta mengurangi efisiensi penyelenggaraan konstruksi,” katanya. (agus)

BERITA TERKAIT

OJK Ingin Industri Keuangan Turunkan Ketimpangan

  NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjajikan akan mendorong industri jasa keuangan…

Gulu-Gulu Targetkan Buka 50 Cabang - Masuk Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta – Sour Sally Group mengumumkan konsep gerai minuman terbarunya yaitu Gulu-gulu. Gulu-gulu merupakan salah satu…

Ekspor Produk Peternakan RI Tembus Pasar MEA

NERACA Kuala Lumpur - Indonesia yakin produk peternakannya segera masuk pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).  Hal itu terbukti dalam paparan Dirjen…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia, Penguasa Kopi Dunia?

Indonesia berpotensi menjadi penguasa kopi dunia karena cita rasa kopi Indonesia sangat spesifik. Bahkan, branding kopi internasional yang ada, selalu…

Presiden RI: “Indonesia Harus Menjadi Nomor Satu”

Kopi sudah terkenal di Indonesia sejak abad ke-16. Kabarnya, Pondok Kopi di Jakarta Timur adalah kawasan cikal bakal tumbuhan kopi…

Kementan Dorong Peningkatan Produksi Kopi Arabika

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi kopi jenis arabika di sejumlah kawasan karena merupakan komoditas ekspor yang sangat…