Pengaturan Pasar dan Industri Konstruksi RI

NERACA

Pasar dan industri jasa konstruksi nasional di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan dan undang-undang. Dari sisi informasi pasar diatur melalui UU No. 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik, PP No. 30/2000 tentang pembinaan jasa konstruksi, PP No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan, PP No. 65/2007 tentang standar pelayanan minimum dan PP No.61/2010 tentang pelaksanaan UU No. 14/2008.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Kementerian PU Mochammad Natsir, dari segi market entry, diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, UU No. 7/1994 mengenai ratifikasi WTO, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya, Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya dan peraturan menteri dan direksi BUMn terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Dari segi jaminan mutu diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/1999 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi beserta perubahannya dan SNI terkait konstruksi.

Dia mengatakan dari sistem transaksi diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya. Selain itu juga peraturan menteri dan direksi BUMN terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Sedangkan pengaturan industri konstruksi untuk kapasitas dituangkan dalam UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya dan Peraturan LPJK terkait klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi. Dari sisi model usaha diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi dan PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahanya.

Menurut dia, asimetri informasi pasar konstruksi akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar, di mana pasar tertentu hanya dapat diakses oleh sekelompok badan usaha yang dekat dengan sumber informasi.

”Sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat serta mengurangi efisiensi penyelenggaraan konstruksi,” katanya. (agus)

BERITA TERKAIT

Industri Komponen Minta Kepastian Pasok Kebutuhan Mobil Listrik - Dunia Usaha

NERACA Jakarta -  Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melibatkan 122 perusahaan kecil anggotanya dalam…

Pemda Kabupaten Sukabumi Diminta Lakukan Operasi Pasar

Pemda Kabupaten Sukabumi Diminta Lakukan Operasi Pasar NERACA Sukabumi – Elemen masyarakat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, untuk melakukan…

Politisasi Isu SDA dan Lingkungan Hidup dalam Kontestasi Politik

  Oleh : Bayu K, Pemerhati Lingkungan Hidup               Dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009 yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tak Mudah Menggapai Freeport

Akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti,…

Jangan Hanya Fokus Kejar Saham Freeport

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat…

Jangan Hanya Fokus Kejar Saham

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat…