Pengaturan Pasar dan Industri Konstruksi RI

NERACA

Pasar dan industri jasa konstruksi nasional di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan dan undang-undang. Dari sisi informasi pasar diatur melalui UU No. 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik, PP No. 30/2000 tentang pembinaan jasa konstruksi, PP No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan, PP No. 65/2007 tentang standar pelayanan minimum dan PP No.61/2010 tentang pelaksanaan UU No. 14/2008.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Kementerian PU Mochammad Natsir, dari segi market entry, diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, UU No. 7/1994 mengenai ratifikasi WTO, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya, Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya dan peraturan menteri dan direksi BUMn terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Dari segi jaminan mutu diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/1999 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi beserta perubahannya dan SNI terkait konstruksi.

Dia mengatakan dari sistem transaksi diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya. Selain itu juga peraturan menteri dan direksi BUMN terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

Sedangkan pengaturan industri konstruksi untuk kapasitas dituangkan dalam UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi, PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya dan Peraturan LPJK terkait klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi. Dari sisi model usaha diatur melalui UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi dan PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahanya.

Menurut dia, asimetri informasi pasar konstruksi akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar, di mana pasar tertentu hanya dapat diakses oleh sekelompok badan usaha yang dekat dengan sumber informasi.

”Sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat serta mengurangi efisiensi penyelenggaraan konstruksi,” katanya. (agus)

BERITA TERKAIT

OJK Dukung Penerbitan Market Standard Repo - Perdalam Pasar Keuangan

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penerbitan "Market Standard" untuk transaksi "Repurchase Agreement" (Repo) atas efek bersifat utang…

KPPU : Pasar Beras di Sulsel Oligopsoni

KPPU : Pasar Beras di Sulsel Oligopsoni NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan jika di Sulawesi Selatan…

Pefindo Sematkan Peringkat A Siantar Top - Genjot Pasar Ekspor

NERACA Jakarta – PT Pmeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan kembali peringkat idA untuk PT Siantar Top Tbk (STTP) dan Obligasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Potensi Ekonomi di Pilkada Serentak 2018

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan di 171 daerah pada pertengahan tahun 2018 bakal mendongkrak ekonomi daerah.  …

2018, Indonesia Harus Menjaga Momentum

Pengamat Ekonomi dan anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Drajat H Wibowo mengatakan Indonesia pada 2018 ini harus bisa menjaga…

Presiden Jokowi Minta Rakyat Kelola Kebhinekaan

Presiden Joko Widodo meminta rakyat untuk bersama mengelola kebhinekaan dan perbedaan di tahun politik agar Indonesia menjadi kekuatan besar dan…