Para pelaksana konstruksi di Indonesia kini harus terus berbenah diri. Masalahnya kontraktor dari luar negeri, ternyata secara diam-diam sudah memasuki industri konstruksi di dalam negeri.

NERACA

Paling tidak 70% dari pasar konstruksi ternyata sudah ”digerogoti” oleh para pemain dari luar, sedangkan pemain nasional ternyata hanya kebagian sisanya. Sudah begitu parahkah kualitas industri konstruksi nasional kita?

Menurut Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) H. Soeharsojo, kualitas kontraktor nasional masih perlu terus ditingkatkan, agar bisa bersaing dengan para pemain dari luar.

Menurut dia,  dengan jumlah kontraktor nasional yang mencapai 182.800 buah, terlalu banyak untuk negara berpenduduk sebanyak 142 juta jiwa seperti Indonesia.

Dia mengatakan pada tahun lalu anggaran konstruksi nasional sedikitnya Rp 208 triliun dan dari jumlah itu sebesar Rp 145,6 triliun terbang ke luar negeri. Dana sebesar itu berasal dari anggaran anggaran pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

Karena itu, Soeharsojo mengharapkan agar para kontraktor yang bergerak di dalam negeri diperkuat, sementara BUMN karya didorong untuk bermain di luar negeri.

”Selama ini dukungan bagi para kontraktor BUMN karya untuk bersaing di luar negeri—terutama Timur Tengah—sangat kurang sekali,” katanya.

Tanpa maksud untuk membandingkan, Soeharsojo memberi contoh kontraktor dari Korea Selatan atau Jepang, didukung oleh pemerintahnya secara penuh.

”Ketika mereka masuk ke Timur Tengah, maka kedutaan besar negaranya mendukung penuh tercapainyua proyek yang diinginkan, sedangkan bank negara itu juga mendukung penuh dengan pendanaan,” katanya.

Menurut dia, hal seperti itu tidak diperoleh kontraktor  nasional yang bertarung di luar negeri.

Oleh karena itu bisa dimaklumi apabila para kontraktor nasional ”babak belur” menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain. Ternyata pengalaman pada 1970-an ketika Indonesian Contractor Consortium  International (ICCI) yang mencoba mengikuti tender di Timur Tengah tak mampu bersaing dengan kontraktor negara lain, ditambah panasnya  udara gurun pasir yang gersang, membuat enam kontraktor yang mencoba bersaing di Lybia, belum lama ini pulang kandang.

Itulah yang mendorong BPP Gapensi mengadakan serangkaian lokakarya dan pelatihan bagi para kontraktor sehingga bisa semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena untuk kontraktor yang perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya tenaga manajemen, namun juga para tenaga kerja lapangan, mandor, maupun pengawas lapangan.

”Mereka membutuhkan peningkatan kualitas keahliannya,” katanya.

 Pasar Konstruksi RI

Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI) Kementerian PU Mochammad Natsir mengatakan pasar konstruksi Indonesia pada 2012 sedikitnya Rp 488,09 triliun.

Anggaran itu yang sudah dilelang terdiri dari APBN PU Rp 71,66 triliun, APBN non-PU Rp 57,26 triliun, APBD Rp 10,86 triliun, BUMN Rp 107,64 triliun, BUMD Rp 104,39 triliun, PMDN Rp 59,29 triliun, PMA Rp 35,43 triliun, dan anggaran gabungan Rp 145,82 triliun. Total anggaran yang sudah dilelang sebesar Rp 488,09 triliun.

Sedangkan rencana penyerapan 2012 terdiri dari APBN PU Rp 55,65 triliun,  APBN non-PU Rp 31,60 triliun, APBD Rp 11,91 triliun, BUMN Rp 93,97 triliun, BUMD Rp 358,95 triliun, PMDN Rp 21,97 triliun, PMA Rp 8,49 triliun, gabungan Rp 25,94 triliun. Total penyerapan anggaran 2012 sebesar Rp 249,91 triliun.

Dia mengatakan total  nilai komitmen  pengadaan  barng dan jasa Januari-Desember  2011 yang melalui persetujuan  BP Migas dan diadakan oleh KKKS sendiri  adalah US$11.81 miliar  dengan prosentase TKDN sebesar 60,63% (cost basis). Nilai TKDN barang (cost basis US$1,30 miliar (TKDN 37,60%) dan nilai TKDN jasa (cost basis US$5,35 miliar  (TKDN 71,23%).

Menurut Natsir, jumlah badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang teregistrasi sampai Mei 2012 tercatat sebanyak 182.800 buah, terdiri dari 160.026  kontraktor kecil (87%), kontraktor menengah 21.032 (12%) dan kontraktor besar 1.742 (1%).

Sementara itu jumlah konsultan  mencapai 6.605 buah, terdiri dari 5.892 konsultan kecil (89%), 264 konsultan menengah (4%) dan 449 konsultan besar (7%).

Menurut Natsir, jumlah badan usaha  jasa konstruksi asing  yang terdaftar di Indonesia pada 2012 tercatat sedikitnya 255 kontraktor, terdiri dari  BUJK Asean 16 buah dan non Asean 239 BUJK.  Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 253 BUJK terdiri dari 237 BUJK non Asean, dan 16 BUJK Asean. Angka-angka itu meningkat 2,5 kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah BUJK asing pada 2004 yang berjumlah 103 kontraktor yang semuanya adalah BUJK non-Asean.

Yang menarik adalah ternyata jumlah badan usaha  jasa konstruksi  dari Jepang yang terdaftar di Indonesia pada 2005  sebanyak 32 BUJK melonjak menjadi  80 BUJK pada 2012.

China yang pada 2005 sama sekali belum ada BUJK yang masuk ke Indonesia, pada 2006  sudah ada 9 BUJK yang masuk, dan pada 2012 sudah ada 39 BUJK yang ikut membagi kue konstruksi di Indonesia.

Korea Selatan pun tidak mau ketinggalan. Kalau pada 2005  baru 5 BUJK yang bekerja di sini, pada 2010  sudah ada 33 kontraktor  yang terjun kemari, naik drastis  menjadi 57 kontraktor  pada 2011 dan menjadi 60 kontraktor pada 2012.

India tak mau kalah. Meskipun sedikit, kontraktor India pada 2005 sebanyak dua BUJK naik menjadi lima BUJK pada 2012.

----------------------------------------------

Tabel BUJK Asing di Indonesia

Tahun                           2005                2007                2009                            2012

Total BUJK Jepang           32                    55                    75                                80

Korsel                          5                      11                    26                                60

China                           0                      9                      25                                39

Eropa                           45                    9                      29                                32

AS & Kanada                 45                    9                      29                                32

India                             2                      1                      0                                  5

--------------------------------------

Tidak Seimbang

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Guritno mengatakan good governance  di industri  konstruksi nasional masih menjadi  masalah utama.

”Struktur pasar dan struktur  industri konstruksi  masih mengalami ketidakseimbangan,” katanya.

Menurut Bambang, konttraktor spesialis  belum tumbuh secara  terstruktur.

”Kerja sama antara kontraktor  besar, menengah dan kecil serta mikro  belum mmiliki  model yang saling menguntungkan,” ujarnya.

 Dia mengatakan  kontraktor besar belum semuanya mengambil peran pembinaan terhadap  kontraktor kecil dan menengah. Selain itu, kapasitas, kompetensi  dan daya saing kontraktor  skala kecil dan menengah masih rendah  dan memiliki  keterbatasan akses permodalan, keterbatasan kompetensi SDM dan keterbatasan  penguasaan teknologi  dan sistem manajemen.

Menurut dia, masih merupakan  tantangan terbesar  bagi semua pemangku kepentingan sektor konstruksi, yaitu upaya  nyata dalam memperbaiki  struktur  industri konstruksi nasional agar  menjadi kokoh, andal dan berdaya saing tinggi.

”Hal itu sesuai dengan Undang-undang No.18/1999 tentang jasa konstruksi,” tuturnya.

Dia mengatakan sudah sangat mendesak didiskusikan pola kemitraan  yang sudah ada dan  yang mungkin dikembangkan  untuk membangun  rantai pasok konstruksi nasional yang sinergis. Sehingga terbentuk  hubungan  antara kontraktor  utama-subkontraktor-pemasok, hubungan  kontraktor kecil-nonkecil antara generalis dan spesialis.

Sejalan dengan itu semua, katanya, upaya peningkatan  terkait kompetensi dan  kapabilitas sumber daya manusuia konstruksi  adalah suatu hal yang mutlak perlu.

”Sehingga perlu didukung dengan kebijakan tekait dengan upaya pengembangan  kapasitas para pelaku jasa konstruksi khususnya kecil dan menengah,” katanya. (agus)