Ada Pengawasan Di BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta---Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan dilengkapi dengan unit pengawas tenaga kerja yang bisa memaksa perusahaan nakal untuk menyertakan pekerja dalam empat program jaminan sosial.

Angggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bambang Purwoko di Jakarta, Selasa mengatakan BPJS Ketenakerjaan akan berbeda dengan PT Jamsostek sekarang karena akan memiliki unit kerja yang disebut "inspector labor" atau pengawas ketenagakerjaan.

PT Jamsostek saat ini tidak memiliki unit pengawas ketenagakerjaan karena unsur kepengawasan berada pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dampaknya kepesertaan jamsostek saat ini relatif rendah, yakni sekitar 10,6 juta pekerja dari sekitar 30 juta pekerja formal.

BPJS Ketenakerjaan akan dilengkapi dengan pengawas ketenagakerjaan yang bisa secara langsung menindak perusahaan nakal yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

Diharapkan Purwoko, kepesertaan jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan akan meningkat pesat. Ketika menyinggung kepesertaan tenaga kerja informal, Purwoko menyatakan program kepesertaannya bisa menggunakan format tenagakerja luar hubungan kerja (TKLH) PT Jamsostek saat ini.

Diakui Purwoko, sifat kepesertaan pekerja informal belum bisa dipaksakan karena menyangkut masa kerja, hubungan kerja dan kepastian membayar iuran. Karena itu pula saat ini kepesertaan mereka belum wajib.

Ketika menjawab pertanyaan, Purwoko belum bisa memastikan apakah pemerintah akan membantu membayar iuran bagi pekerja informal yang tidak mampu karena hal itu terkait erat dengan kemampuan finansial pemerintah. "Mulai 1 Januari 2014 setiap warga negara akan dilindungi jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah akan membayar iuran warga yang tak mampu," ujar Purwoko.

Untuk sementara DJSN mengusulkan besaran iuran Rp27.000 per jiwa, sementara mereka yang mampu akan membayar iuran sendiri. Peraturan perundangan mengatakan bahwa pemerintah membayaran iuran jaminan sosial bagai warga negara yang miskin dan tak mampu.

Pertanyaan yang muncul, apakah pemerintah juga membayarkan iuran pekerja yang tak mampu seperti pekerja di sektor informal yang jumlahnya saat ini sekitar 70 juta jiwa untuk mendapatkan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Menurut Purwoko, hal itu terkait dengan kemampuan finansial pemerintah dan kemampuan pemberi kerja. Dia juga menyatakan mereka yang bekerja secara mandiri seperti dokter, bidan, pengacara dan konsultan juga banyak belum menjadi peserta jaminan sosial. "Itu juga perlu disertakan agar mereka dapat terjamin dari risiko kerja seperti kematian, kecelakaan, hari tua dan pensiun," pungkasnya. *cahyo

BERITA TERKAIT

Saham MINA Masuk Dalam Pengawasan BEI

Lantaran terjadi peningkatan harga saham yang tidak wajar, perdagangan saham PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) masuk dalam pengawasan PT Bursa…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…

Ada Geliat Astra Memajukan Daya Saing UMKM - Lewat Kampung Berseri

Menyadari pentingnya peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pemerintah terus memberikan perhatian besar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…