Ada Pengawasan Di BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta---Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan dilengkapi dengan unit pengawas tenaga kerja yang bisa memaksa perusahaan nakal untuk menyertakan pekerja dalam empat program jaminan sosial.

Angggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bambang Purwoko di Jakarta, Selasa mengatakan BPJS Ketenakerjaan akan berbeda dengan PT Jamsostek sekarang karena akan memiliki unit kerja yang disebut "inspector labor" atau pengawas ketenagakerjaan.

PT Jamsostek saat ini tidak memiliki unit pengawas ketenagakerjaan karena unsur kepengawasan berada pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dampaknya kepesertaan jamsostek saat ini relatif rendah, yakni sekitar 10,6 juta pekerja dari sekitar 30 juta pekerja formal.

BPJS Ketenakerjaan akan dilengkapi dengan pengawas ketenagakerjaan yang bisa secara langsung menindak perusahaan nakal yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

Diharapkan Purwoko, kepesertaan jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan akan meningkat pesat. Ketika menyinggung kepesertaan tenaga kerja informal, Purwoko menyatakan program kepesertaannya bisa menggunakan format tenagakerja luar hubungan kerja (TKLH) PT Jamsostek saat ini.

Diakui Purwoko, sifat kepesertaan pekerja informal belum bisa dipaksakan karena menyangkut masa kerja, hubungan kerja dan kepastian membayar iuran. Karena itu pula saat ini kepesertaan mereka belum wajib.

Ketika menjawab pertanyaan, Purwoko belum bisa memastikan apakah pemerintah akan membantu membayar iuran bagi pekerja informal yang tidak mampu karena hal itu terkait erat dengan kemampuan finansial pemerintah. "Mulai 1 Januari 2014 setiap warga negara akan dilindungi jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah akan membayar iuran warga yang tak mampu," ujar Purwoko.

Untuk sementara DJSN mengusulkan besaran iuran Rp27.000 per jiwa, sementara mereka yang mampu akan membayar iuran sendiri. Peraturan perundangan mengatakan bahwa pemerintah membayaran iuran jaminan sosial bagai warga negara yang miskin dan tak mampu.

Pertanyaan yang muncul, apakah pemerintah juga membayarkan iuran pekerja yang tak mampu seperti pekerja di sektor informal yang jumlahnya saat ini sekitar 70 juta jiwa untuk mendapatkan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Menurut Purwoko, hal itu terkait dengan kemampuan finansial pemerintah dan kemampuan pemberi kerja. Dia juga menyatakan mereka yang bekerja secara mandiri seperti dokter, bidan, pengacara dan konsultan juga banyak belum menjadi peserta jaminan sosial. "Itu juga perlu disertakan agar mereka dapat terjamin dari risiko kerja seperti kematian, kecelakaan, hari tua dan pensiun," pungkasnya. *cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Sebut Ada 32 Saham Tidur di 2017

Di balik geliatnya industri pasar modal dan pertumbuhan indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus mencatat rekor baru, rupanya masih…

Ada Potensi Kebocoran Renovasi GBK - Oleh : Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam kurun waktu tiga tahun 2016, 2017, dan 2018 menjalankan…

Pengamat: Nilai Profesi Advokat Ada Yang Hilang

Pengamat: Nilai Profesi Advokat Ada Yang Hilang NERACA Jakarta - Pengajar hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahpura menilai fenomena…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

21 Pemda Tak Punya TPID

      NERACA   Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 21 pemerintah kabupaten/kota belum mempunyai Tim…

Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Kesejahteraan Pulau Terpadat Di Dunia

  NERACA   NTB – Pulau Bungin, Desa Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan sebutan ‘Pulau…

Pembudidaya Sumbawa Dapat Bantuan Rp1,2 miliar - Sukses Kembangkan Ikan Kerapu

  NERACA   NTB - Dinilai sukses mengembangkan budidaya Ikan Kerapu jenis Cantang dengan sistem keramba jaring apung, kelompok nelayan…