Masih dalam rangka meningkatkan jumlah investor pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan edukasi kepada Muslimat Nahdlatul Ulama tentang pasar modal agar tidak terjebak dalam investasi "bodong" (kosong). "Tujuan dari edukasi itu untuk memberikan hal yang mendasar bagi anggota kami mengenai perencanaan keuangan, selain itu juga agar tidak ada masyarakat yang terjebak dalam investasi 'bodong' seperti Koperasi Langit Biru," kata Wakil Sekretaris Muslimat NU Zanuba Arifah Chafsoh di Jakarta, Senin (18/6).

Dia mengharapkan, dengan diadakannya edukasi, maka masyarakat dapat belajar mengenai risiko dalam berinvestasi. Nantinya, dengan edukasi tersebut bagi investor yang tertarik investasi di pasar modal sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan risikonya.

Kendatipun demikian, dia menuturkan, secara organisasi tidak ada target yang akan menjadi investor. “Tujuan mereka kesini juga untuk melek investasi, daripada disimpan dibawah kasur dan di dalam bambu atau hanya ke bank saja," tandasnya.

Menurut dia, masyarakat di dalam negeri memiliki potensi yang besar menjadi investor pasar modal karena memiliki dana "tidur" yang tidak sedikit. Sementara anggota Muslimat NU yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga umumnya masih berinvestasi pada logam mulia, dengan adanya edukasi mengenai investasi akan diketahui model investasi yang lebih luas.

Sementara pakar ekonomi Syariah Adiwarman Karim menanggapi positif edukasi yang dilakukan pihak BEI dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Selama ini banyak masyarakat yang masih mempunyai anggapan investasi di saham haram hukumnya."Edukasi ini bagus, karena selama ini banyak masyarakat yang menilai bahwa bursa saham itu punya stigma haram, dengan edukasi maka masyarakat tahu tidak semuanya di pasar modal haram," tuturnya.

Dia menambahkan, pihak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bersama dengan Dewan Syariah Nasional juga melakukan penyaringan terhadap emiten yang masuk dalam daftar efek syariah per enam bulan.

Adiwarman Karim mengemukakan, perusahaan yang masuk dalam bisnis rokok, minuman keras serta lembaga keuangan konvensional tidak masuk dalam daftar syariah. Selain itu, rasio utang perusahaan tidak boleh lebih dari 33%. (didi)