“Postur” APBN Dinilai Belum Adil

NERACA

Jakarta-- Pemerintah diingatkan segera melakukan pemerataan keadilan melalui APBN. Alasanya karena berpotensi mengancam keretakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Selama ini APBN belum pro-rakyat," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari pada "Dialog Pilar Negara: NKRI: Pemahaman, Tantangan dan Masa Depannya" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

Menurut Hajriyanto, jika mencermati postur APBN, sekitar 60% untuk belanja rutin pegawai, 20% untuk membayar utang luar negeri, dan sisanya 20% untuk pembangunan. "Dari 20% dana APBN untuk pembangunan itu pun masih ada yang dikorupsi," terangnya

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, di era Orde Baru APBN sekitar Rp200 triliun dan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri APBN sekitar Rp450 triliun. Kemudian pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, APBN terus naik dari Rp1.000 triliun dan pada 2012 sudah mencapai Rp1.400 triliun.

Hajriyanto mengusulkan, agar pemerintah mengubah postur APBN, termasuk alokasi anggaran untuk daerah yang sasarannya untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan Hajriyanto mencontohkan, untuk belanja rutin pegawai sekitar 40%, untuk pembangunan sekitar 40%, serta untuk membayar utang luar negeri sebesar 20%.

Namun demikian, Hajriyanto optimistis, hal itu bisa dilakukan, namun hal itu tergantung pada kemauan politik pemerintah. "Posisi DPR RI pada pembahasan RAPBN, hanya mengusulkan dan menyetujui," cetusnya

Menurut Hajriyanto, pemerintah harus berani mengubah postur ABPN dengan lebih memprioritas pembangunan fisik dan masyarakat. Jika hal ini tidak segera dilakukan, menurut dia, akan berpotensi menjadi ancaman keutuhan NKRI.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengatakan, gerakan separatisme yang muncul di beberapa daerah, sesungguhnya yang menjadi tuntutannya bukanlah merdeka dari NKRI, tapi aspirasinya tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

Harapan masyarakat di daerah, menurut dia, adalah pemerintah pembangunan dan kesejahteraan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. "Jadi prinsipnya sederhana saja, bahwa NKRI dan Pancasila itu akan dirasakan manfaatnya jika rakyat merasakan keadilan, pemerataan dan kesejahteraan ekonomi, serta hak-hak politik lainnya. Itulah cita-rasa Bhinneka Tunggal Ika," kata Nasir. **cahyo

BERITA TERKAIT

OJK Belum Terima Dokumen Rights Issue PADI

Gembar gembor PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) yang bakal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk lewat penerbitan saham…

OJK Belum Terima Laporan Akuisisi Danamon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu laporan resmi dari bank asal Jepang The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (MUFG) yang berencana…

Kenaikan Normal, Disperindag Lebak Belum Gelar OP Beras

Kenaikan Normal, Disperindag Lebak Belum Gelar OP Beras NERACA Lebak - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak belum menggelar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…