Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Tak Sehat

NERACA

Jakarta –Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia ditengarai melalui cara yang kurang sehat. Alasannya pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan besarnya beban utang. “Setiap tahunnya utang Indonesia selalu meningkat. Dan itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang didapati,” kata Peneliti Institute For Global Justice Salamudin Daeng saat berdiskusi dengan tema evaluasi kinerja tim ekonomi SBY-Boediono di Jakarta, Senin (18/6).

Menurut Daeng, ekonomi Indonesia digerakkan oleh utang. Maka tak ayal utang luar negeri juga nilainya semakin tinggi. “Hingga Februari 2012, utang luar negeri swasta mencapai US$109,1 miliar, utang luar negeri pemerintah dan otoritas moneter mencapai US$118,6 miliar dan utang yang bersumber dari Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp707,4 triliun. Jadi kalau diakumulasikan utang Indonesia mencapai Rp2.870 triliun atau dapat mencapai 45% Produk Domestik Bruto (PDB),” tukasnya.

Perekonomian Indonesia, tambah Daeng, sejak era reformasi hingga era SBY telah menjadikan utang sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. “Sebanyak-banyaknya Indonesia berhutang, maka pertumbuhan ekonomi makin stabil. Maka saat ini SBY banyak sekali kunjungan-kunjungan ke negara-negara lain untuk berhutang, terlebih pada pertemuan di Meksiko dalam acara G20,” jelasnya.

Namum demikian, Daeng meyakini dalam pertemuan tersebut, Indonesia tak akan mencari hutang pasalnya dalam pertemuan tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G20 akan menggunakan dana inventarisnya untuk menganggulangi krisis Eropa. “Indonesia ini kan negara Asia, kenapa harus menanggung beban Eropa. Padahal Eropa yang berinvestasi di Asia menggunakan keuntungannya untuk negaranya sendiri,” terangnya

Tak hanya utang yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang kurang sehat, cetus Daeng, tapi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh investasi luar negeri yang semakin mendorong penguasaan sumber daya alam, keuangan, perbankan oleh modal asing. “Kita bisa lihat rencana penjualan Bank Danamon ke Singapura menjadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, pasalnya Development Bank of Singapore (DBS) bersedia membeli Danamon dengan nilai transaksi mencapai Rp45,2 triliun. Terlebih jika nanti Bank Danamon bertumbuh besar, maka yang menikmatinya adalah pemegang sahamnya,” jelasnya.

Selain itu, tambah dia, pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor bahan mentah bukan barang jadi alhasil keuntungan yang didapat dari sisi ekspor cenderung sedikit. Pemerintah juga gagal dalam membangun industri, infrastruktur yang menopang industri dan sumber energi yang memadai. “kebijakan pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No 7 tahun 2012 yang menerapkan bea keluar ekspor untuk komoditas pertambangan senilai 20% semata-mata untuk memburu pajak dalam rangka menutup defisit APBN bukan dalam rangka membangun industri nasional,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Yamaha R25 dan R3 Terbaru Diluncurkan Secara Global di Indonesia

Yamaha merilis sepeda motor sport R25 dan R3 (YZF-R25 & YZF-R3) generasi terbaru secara global di Indoensia dalam acara bertajuk…

Meizu 16th Siap Ramaikan Pasar Smartphone Indonesia

Meizu turut meramaikan pasar smartphone flagship Indonesia dengan merilis Meizu 16th. Sama seperti sejumlah produk flagship lain, Meizu 16th disokong…

Berharap Indonesia Belajar Dari "Eleven-Eleven"

Pendiri dan pemimpin Alibaba, pasar daring terbesar di China, Jack Ma berharap agar Indonesia dapat belajar dari keikutsertaan dalam pesta…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Komoditas Pangan Berkualitas Perlu Perhatian Capres

  NERACA   Jakarta - Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan semakin berlipatnya jumlah populasi di dunia, maka persaingan antarnegara…

Pemerintah Keluarkan Moratorium Izin Lahan Sawit

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan moratorium izin pelepasan kawasan hutan untuk…

Pemerintah Alokasikan Dana Khusus untuk Museum

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi sejumlah museum milik pemerintah…