Kisruh Kenaikan Harga Gas Akan Rampung Akhir Juni

NERACA

Jakarta - Kisruh masalah kenaikan harga gas untuk industri sebesar 55% akan segera dibicarakan pemerintah, menyusul permintaan pelaku industri agar PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menetapkan harga yang baru. Pemerintah melakukan rapat dengan instansi terkait membahas hal tersebut. Diharapkan pada akhir Juni, sudah dapat diketahui apakah harga itu sudah pas atau sebaliknya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Evita H. Legowo menjelaskan, sesuai dengan aturan yang ada, harga gas ditentukan oleh Pemerintah. Diharapkan dari kajian yang dilakukan pemerintah sekarang ini, dapat diketahui apakah harga gas yang ditetapkan PGN sudah pas atau sebaliknya. “Akhir Juni kita tahu, (harga gas) pas atau tidak,” katanya di Jakarta, Senin (18/6).

Dalam surat bertanggal 8 Mei 2012, PGN memberlakukan harga gas baru kepada industri mulai 1 Mei 2012 menjadi US$ 10,13 per MMBTU untuk wilayah DKI Jakarta-Bogor, Bekasi-Karawang dan Banten, dari sebelumnya US$ 6,8 per MMBTU. Perhitungan tersebut dengan asumsi harga gas dinaikkan dari sebelumnya US$ 4,3 menjadi US$ 7,8 per MMBTU dan ditambah toll fee Rp 750 per meter kubik.

Sementara menurut Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Kenaikan harga ini dipicu naiknya harga gas di hulu. Oleh karena itu diperlukan sedikit regulasi, mengingat PGN bukan lagi seluruhnya 100% milik negara. “Berbeda dengan Pertamina, di mana kami bisa katakan harga harus segini," terangnya.

Opsi Terbaik

Namun begitu, Pemerintah berjanji akan segera mengundang Direksi PGN untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik. "Dengan PGN, kita akan duduk bersama, karena PGN kepemilikannya sebagian kepemilikan publik. Walaupun mereka businessman kita tetap harus berfikir kebutuhan nasional," ujar Rudi. Terkait berapa harga gas yang ideal, dia belum bisa menyebutkan selama belum ada pembicaraan dan keputusan bersama.

Iklim usaha di bidang hulu semakin tumbuh dan produktif sehingga berdampak positif bagi terjaminnya komitmen penambahan pasokan bagi industri. Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan pada Juni 2012 maksimum kontrak pelanggan ada dikisaran 150 MMscfd. Peningkatan pemakaian akan terus meningkat sampai akhir 2013 hingga dikisaran 180 MMscfd.

Saat ini, pelanggan industri sedang mempersiapkan peralatan dan SDM bagi penyerapan pasokan baru. Pada periode November 2012–Juli 2013, jumlah pelanggan Strategic Business Unit (SBU) II Jawa bagian Timur akan meningkat dan beberapa pelanggan akan menaikkan kapasitas volume pemakaian gas bumi untuk peningkatan produksi.

"Kami sangat memahami keberatan pelanggan industri terhadap penyesuaian harga ini. Stabilitas dan jaminan pasokan sudah dipahami oleh pihak produsen, salah satunya adalah dengan penyesuaian harga beli gas untuk meningkatkan operasi di hulu," ujarnya.

Terkait dengan keberatan beberapa kalangan industri terkait penyesuaian harga gas, berkaca dari wilayah Jawa Timur, PGN juga berharap dampak positif dan hal yang sama dapat dirasakan oleh pelanggan di Jawa Barat. Penambahan pasokan bagi kelangsungan dan kebutuhan industri menjadi harapan semua pihak baik PGN maupun pelanggan sebagai pengguna (end user).

Perlu Sosialisasi

Mengenai keberatan industri Jawa Barat, Hendi menjelaskan, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga gas di hulu, perseroan sebenarnya sudah melakukan serangkaian program sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk dengan kalangan industri baik formal maupun informal.

Dalam forum tersebut manajemen PGN juga menerima banyak masukan dari para pelaku industri. Berbagai informasi dari para stakeholder tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penetapan harga gas. Bahkan saat ini pun PGN tetap membuka diri untuk menjelaskan kembali posisi serta pertimbangan penyesuaian harga gas bumi kepada semua pihak.

Juga mengenai kekhawatiran berbagai pihak, bahwa PGN belum sepenuhnya melakukan upaya-upaya konkrit untuk pemenuhan gas bumi bagi industri. "PGN telah mengupayakan secara konsisten dan berkoordinasi secara intensif dengan kementerian-kementerian terkait serta stakeholder di wilayah pengambilan policy agar pemenuhan kebutuhan gas bumi bagi industri dapat disetarakan dengan sektor-sektor lain yang selama ini menjadi prioritas," tegas Hendi.

Tidak Mendadak

Dia mengungkapkan penetapan harga gas baru yang mulai berlaku di bulan Mei 2012 ini tidak dilakukan secara mendadak. "Setelah mendengar masukan dari pelanggan dan berdasarkan survei yang kami lakukan, harga baru yang kami tetapkan masih wajar dan terjangkau oleh industri," lanjutnya.

Hendi mengaku, PGN tidak mungkin menanggung sendiri beban biaya akibat kenaikan harga gas oleh produsen yang mencapai lebih dari 200%. Saat ini, untuk pasokan dari hulu ke PGN yang mengalami penyesuaian harga untuk wilayah Jawa bagian Barat memiliki kontrak sekitar 600 BBTUD. Dengan volume yang demikian besar, otomatis kenaikan harga gas dari hulu tersebut telah membuat beban PGN meningkat signifikan. "Kami sesungguhnya masih menanggung beban porsi pelanggan sebagai dampak kenaikan harga gas oleh produsen," jelasnya.

Menurut dia, sebagai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai transformasi energi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas telah menempatkan PGN di posisi terdepan. Kondisi ini tentunya tidak mudah dan tidak murah. "Untuk membangun infrastruktur dan memberikan jaminan pasokan gas butuh investasi yang sangat besar. Tanpa dukungan dan pengertian seluruh pemangku kepentingan, transformasi energi ke gas akan sulit diwujudkan," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada…

KPK Akan Lelang 54 Barang Rampasan

KPK Akan Lelang 54 Barang Rampasan NERACA Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 54 barang rampasan yang terdiri…

Holding Tambang akan bangun Smelter Freeport - Jika Divestasi Sukses

    NERACA   Jakarta - Induk usaha (holding) tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan bertanggung jawab membangun…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Sebut Bantuan Alat Tangkap Sesuaikan Kondisi Nelayan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi…

Akuakultur - Optimalisasi KJA Disebut Picu Usaha Budidaya Laut Kepri

NERACA Bintan- Optimalisasi   Karamba Jaring Apung (KJA) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui dukungan sarana budidaya hingga saat…

Tahun 2019 - Pemerintah Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja Bersertifikat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019. Upaya ini akan ditempuh melalui…