NERACA

Jakarta - Negara-negara G 20 kembali menunjukan standar gandanya. Meski mereka memberikan berbagai subsidi untuk rakyatnya, namun negara-negara maju tersebut memaksa Indonesia menghapuskan subsidi untuk rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu, Indonesia harus mengambil sikap dengan keluar dari pertemuan negara-negara G20.

Kepala LPEM UI, Eugenia Mardanugraha menyebut, tekanan negara-negara  G-20 terlalu besar terhadap Indonesia. "Sebaiknya Indonesia keluar dari kelompok G-20. Secara utang, Indonesia bisa berutang di luar kelompok negara-negara tersebut,” katanya saat dihubungi Neraca, Minggu (17/6).

Eugenia menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pintar-pintar bernegosiasi dalam forum G-20 dan menjamin bisa membayar utang tepat waktu. “Pastinya ada unsur politis. Ya, presiden harus meyakinkaan para pendonor itu,” tegasnya.

Dosen FEUI in mengakuii, negara-negara G-20 menekan Indonesia terkait kebijakan pemberian subsidi, terutama BBM, itu karena Indonesia banyak berutang kepada mereka. “Mereka (G-20) melihat kalau kebijakan subsidi makin besar, tentu utang pun membengkak. Akibatnya APBN makin defisit,” jelasnya

Eugenia tak membantah kekhawatiran terhadap defisit APBN yang ditakutkan negara-negara G-20. Dimana Indonesia tak bisa membayar utangnya. “Kita memang punya track record bagus, yaitu tepat waktu bayar utang. Tapi balik lagi, mereka masih meragukan itu,” tambahnya.

Ekonom UGM, Revrisond Baswir malah mempertanyakan kedatangan Presiden SBY datang ke forum G20. Menurutnya, SBY datang ke forum tersebut hanya membawa kepentingan korporasi saja. "Selama ini formasi pemerintahan hanya membela kaum korporasi. Masalahnya, pemegang kekuasaan yang ada hampir semuanya berlatar belakang pengusaha,” ungkapnya.

Soni-panggilan akrabnya, mengungkapkan, selama ini pertemuan G20 itu hanya menguntungkan kaum kapitalis saja. Salah satu poinnya  adalah, anggota G20 harus mempromosikan perdagangan bebas barang dan jasa lingkungan dengan menghilangkan hambatan tarif dan non tarif yang akan mempercepat teknologi hijau, harga lebih rendah, mendorong kompetisi. “Pemerintah G20 juga harus menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dalam jangka waktu sesingkat mungkin, tidak lebih 5 tahun,” paparnya.

Sambung Soni, agenda tersebut semuanya hanya mempromosikan sistem kapitalisme dan kehancuran. Keduanya memberi legitimasi bagi korporasi untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan mengeruk keuntungan dari krisis yang terjadi.

Tak berbeda dengan Revrisond, Direktur Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan memandang, kehadiran Presiden SBY di forum G20 merupakan hal yang sia -sia saja. Alasannya selama ini sudah jelas sekali. “Karena ke sana hanya mementingkan korporasi saja, dilihat secara isu yang dibawa tidak mencerminkan untuk kepentingan rakya Indonesia,” tegasnya.

Dani mengungkap, seharusnya Presiden membawa pesan dari rakyatnya yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, seperti terhimpitnya petani buah dengan banyaknya impor yang masuk. Lalu kepentingan kelas buruh yang tidak pernah mendapatkan keadilan dari sang pemodal (korporasi).

Mengenai penghapusan subsidi, kata Dani, sangat tidak setuju dengan tekana  g 20. ‘Mengapa Indonesia tidak boleh mensubsidi rakyatnya. Inikan urusan dalam negeri. Karena itu, pemerintah harus bijak memberikan subsidi untuk rakyat,agar tidak salah sasaran,” tandasnya.

Malah Dani menyarankan agar subsidi lebih banyak diarahkan ke sektor pendidikan dan rumah sakit. Alasanya sektor ini sangat penting buat masyarakat. “Karena dengan pendidikan gratis akan membuat masyarakat indonesia bisa terpelajar dan tidak hanya menjadi buruh atau pekerja kasar saja,” paparnya

Namun berbeda dengan Direktur Eksekutif Indef, Achmad Erani Yustika yang menilai masuknya Indonesia di forum G-20 tersebut. Hal itu tergantung dengan agenda Indonesia yang akan dibahas dalam forum tersebut. “Kalau Indonesia memang punya agenda yang bagus, harus datang ke sana. Karena itu adalah forum untuk membahas perkembangan terkini perekonomian global, (kemudian) mengadakan open meeting untuk menjalin kemitraan dengan negara lain. Jadi (manfaatnya) datang ke sana itu tergantung dari kepentingan atau agenda masing-masing negara,” jelasnya.

Kemudian ketika ditanya mengenai negara-negara lain yang tidak suka Indonesia mengucurkan subsidi untuk rakyatnya, Erani menyebut, itu adalah hak dari negara-negara itu. “Semua negara memiliki kepentingan masing-masing di negaranya, dan kalau memang mereka mengusulkan sesuatu (di forum itu) maka itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan (di Indonesia) kalau memang tidak sesuai dengan keadaan negara,” tuturnya.

Menurut Guru Besar FE Unibraw, forum G-20 itu diadakan bukan untuk mengintervensi negara lain, melainkan untuk menjalin kerja sama yang lebih konstruktif dengan negara lain.

Sementara pengamat ekonomi EC Think, Telisa Falianti mengatakan organisasi G20 merupakan organisasi yang lebih netral, karena ini merupakan forum untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi negara-negara yang terdapat dalam forum tersebut, dimana kemudian akan dicarikan solusinya bersama.

Sementara menyoal urgensinya, kata Telisa lagi,  tergantung komplesitas permasalahan global yang semakin rumit. Sehingga membutuhkan koordinasi antara negara-negara besar yang semakin intens.

Sedangkan masalah subsidi itu, lanjut Felisa lagi,  tergantung bagaimana Indonesa lebih smart dalam memperjuangkan. “Karena masalahnya bukan subsidinya tetapi sasarannya yang tidak tepat, seperti subsidi infrastruktur yang justru kita lebih butuhkan,” tegasnya.

Dari Meksiko, dilaporkan Indonesia mendapat kritikan dari negara-negara anggota G20 karena dianggap banyak memberi subsidi mulai pangan hingga energi. Pada KTT G20 G-20 di Los Cabos, Meksiko, Presiden SBY akan menjelaskan soal subsidi yang dilakukan Indonesia. "Saya akan bertanggung jawab. Saya siap menyampaikan kepada teman-teman G20, kalau subsidi itu untuk membantu rakyat yang sangat miskin, maka kami harus lakukan," kata SBY

Menurut SBY, subsidi merupakan keharusan untuk kondisi saat ini. "Apa artinya ekonomi baik, apa artinya pertumbuhan tinggi, apa artinya sebuah negara dianggap bagus kalau the poor, the poors, atau poor menghadapi masalah," kata SBY.

Meski demikian, ia menegaskan subsidi yang tidak tepat sasaran memang harus dikurangi. Subsidi yang tak tepat sasaran secara langsung mengurangi porsi pendanaan untuk hal-hal mendasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Soal iklim investasi, pemerintah bertekad terus memperbaiki iklim investasi ini. "Meskipun masih ada kritik, ya ini jadi PR (pekerjaan rumah) untuk kita selesaikan," katanya.