Bencana Kredit vs UMKM

Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Rencana pemerintah untuk menaikkan pagu kredit dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberikan kesempatan perusahaan bermasalah mendapatkan injeksi kredit perbankan lagi, tampaknya patut menjadi perhatian kita bersama.

Pasalnya, pemerintah hanya cenderung melihat konteks permasalahan yang terjadi sekarang bersifat reaktif dan kuantitatif saja. Artinya, belum menyentuh pada akar persoalan sebenarnya yang fundamental di tengah kondisi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di perbankan Indonesia saat ini cukup memprihatinkan.

Padahal, persoalan yang menghantui kalangan UMKM sekarang adalah belum adanya standar bank teknis (bankable) yang berkaitan dengan penilaian studi kelayakan. Setiap bank mempunyai tingkat penilaian risk management yang berbeda antara satu dan lainnya.

Sebagai contoh, persyaratan calon debitur memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk kredit di atas Rp50 juta, ternyata dalam pelaksanaannya tidak gampang. Untuk mengurus NPWP ke kantor pelayanan pajak (KPP) butuh waktu minimal dua hari walau telah menggunakan sistem elektronik (e-Pajak).

Di sisi lain, bank dalam menilai persyaratan kredit umumnya menggunakan kaidah 5C yaitu penilaian atas modal sendiri yang dimiliki pengusaha (capital), agunan yang tersedia (collateral), kapasitas produksi dan daya serap pasar (capacity), karakter calon debitor apakah masuk dalam daftar hitam BI (character), dan kondisi ekonomi pada umumnya (condition of economy).

Kriteria yang dianggap menyulitkan para pengusaha terletak pada pemenuhan standar capital, collateral dan character, karena bagaimanapun masing-masing bank sangat tergantung pada kualitas account officer-nya. Ada bank yang berani memberikan kredit tanpa melihat standar permodalan, tapi cukup dengan penilaian agunan dan karakter debitur saja. Yang menarik lagi, persoalan karakter ternyata pihak bank selalu melihat data sistem informasi debitur (SID) yang dikeluarkan BI secara berkala tiga bulanan.

Celakanya, kalau ada nama debitur tergolong masuk daftar hitam gara-gara menunggak pembayaran kartu kredit, otomatis yang bersangkutan tidak bisa menerima fasilitas kredit UMKM maupun lainnya. Jadi, calon debitur UMKM harus menunggu dulu pemutihan dari daftar tersebut minimum tiga bulan ke depan, sementara kegiatan usahanya memerlukan bantuan pinjaman bank dalam waktu dekat.

Kemudian khusus penilaian agunan, bank umumnya meminta persyaratan nilai agunan minimal 150% dari jumlah kredit yang akan ditarik calon debitur, belum lagi minta agunan tambahan lainnya seperti sertifikat rumah dan BPKB mobil, untuk misalnya kredit modal kerja yang hanya Rp100 juta.

Kita khawatir jika peningkatan pagu UMKM ditingkatkan menjadi Rp20 miliar untuk setiap nasabah, hal ini akan memicu terjadinya peluang penyalahgunaan kredit seiring dengan terbukanya celah moral hazard bagi pejabat bank yang tidak beritikad baik.

BERITA TERKAIT

Disperindag Lebak Bolehkan UMKM Gunakan Elpiji Bersubsidi

Disperindag Lebak Bolehkan UMKM Gunakan Elpiji Bersubsidi NERACA Lebak - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Banten, memperbolehkan pelaku…

Ada Geliat Astra Memajukan Daya Saing UMKM - Lewat Kampung Berseri

Menyadari pentingnya peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pemerintah terus memberikan perhatian besar…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Asuransi Syariah Petani

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Selain sebagai negara bahari Indonesia dikenal sebagai negara agraris yaitu pertanian. Maka otomatis…

Reformasi Perizinan di Indonesia

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak…

Pemerintah Indonesia Vs Freeport - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport masih terus berjalan sangat alot. Dalam hal ini pemerintah harus kuat dan jangan mengalah dengan…