Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Dekan Fakultas Ekonomi UI
 
Krisis di Timur Tengah dan percepatan rekonstruksi Jepang pasca gempa dan tsunami dikhawatirkan akan menambah tekanan harga minyak mentah dunia. Terlebih, ketika krisis di Libya tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Sementara dalam asumsi APBN 2011 ditetapkan harga minyak mentah adalah US$80 per barel dan subsidi BBM sebesar Rp. 92,79 Triliun.

Menghadapi trend meningkatnya harga minyak dunia di atas US$100 AS per barel, tentu sangat mengkhawatirkan pemerintah dan banyak pihak terkait dengan defisit APBN akan di atas asumsi APBN 2011 yaitu 1,8% dari produk domestik bruto (PDB).  

Bagi pemerintah dan rakyat Indonesia kondisi ini bukanlah hal mudah untuk disikapi. Meningkatkan harga premium jelas akan menambah beban rakyat dan berpotensi mendongkrak inflasi sepanjang tahun 2011. Biaya yang ditanggung pasti tidak hanya biaya ekonomis tetapi juga biaya sosial-politik.

Contoh demonstrasi besar-besaran yang terjadi di India belakangan ini yang menuntut diturunkannya inflasi dapat menjadi pelajaran bagaimana sensitif-nya inflasi bagi beban rakyat. Sementara kalau semakin ditundanya kenaikan harga premium beban defisit APBN akan semakin besar.  

Opsi lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produksi minyak melebihi target lifting 2011 yang ditetapkan pada level 970.000 barel per hari (bph). Defisit APBN tentunya akan lebih besar apabila target lifting minyak tidak tercapai. Dalam beberapa kesempatan Menkeu Agus Martowardojo menyampaikan jika realisasi lifting meleset antara 18.000-25.000 bph maka akan tercipta potensi tambahan defisit lagi sebesar Ro. 3,2 Triliun – Rp. 4,5 Triliun.

Dari sisi kurs/nilai tukar rupiah sedikit meringankan APBN 2011 dengan adanya apresiasi rupiah terhadap dollar AS. Dimana setiap apresiasi Rp 100 per USD akan mengurangi defisit sebesar Rp. 1,7 triliun. Asumsi APBN 2011 menetapkan kurs rupiah sebesar Rp. 9.250 per US$ dan sekarang kurs berada di kisaran Rp. 8.800-an per US$.  

Berbagai pilihan yang akan ditempuh oleh pemerintah pasti akan memiliki konsekuensi. Menaikkan harga premium atau tidak tentunya memiliki dampak yang berbeda bagi perekonomian nasional. Program penghematan kementerian dan lembaga dapat menjadi kebijakan jangka pendek untuk mengurangi beban APBN. Namun kebijakan ini hanya bersifat sementara dan bukan penyelesaian akhir dari gejolak harga minyak dunia dan postur APBN. Belanja pemerintah (government expenditure) pada aktivitas produktif juga akan memiliki dampak positif bagi mendinamisasi ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.  

Hal terpenting dalam situasi seperti ini adalah koordinasi lintas kementerian perlu ditingkatkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memitigasi setiap dampak negatif dari setiap keputusan yang akan diambil. Menaikkan harga premium pasti menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat.

Sementara mendiamkan situasi ini berarti defisit APBN semakin besar dan ditutup dengan utang pemerintah. Ketika hal ini terjadi juga menambah beban hutang pemerintah. Ketika harga premium dinaikkan perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah bagi rakyat yang berpendapatan rendah untuk meringankan beban yang akan ditanggung.