Pengamat: Kebijakan Kenaikan Harga Gas Bukan Kewenangan PGN - Pengelolaan Gas Jadi Domain Pemerintah

NERACA

Jakarta - Pelaku usaha seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak boleh menetapkan harga gas secara sepihak karena kewenangan penetapan harga gas seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kewenangan menetapkan harga diserahkan kepada pemerintah bukan kepada badan usaha tersebut," kata pengamat energi, Kurtubi di Jakarta, akhir pekan lalu Minggu, mengomentari negosiasi kenaikan harga gas antara pelaku industri dan PGN yang difasilitasi Kementerian Perindustrian.

Asosiasi industri meminta PGN menaikkan harga gas secara bertahap mulai dari 15% supaya para pelaku usaha bisa melakukan penyesuaian, tidak langsung menaikkannya sebesar 55% seperti yang direncanakan sebelumnya.

Kurtubi juga menyatakan melihat "ada sesuatu yang salah" soal kenaikan harga gas yang ditetapkan PGN karena perusahaan itu seperti memaksa industri dan PLN menerima kenaikan harga meski kenyataannya selama bertahun-tahun PGN gagal memenuhi kebutuhan gas mereka.

Kegagalan PGN memenuhi kebutuhan gas untuk industri, lanjut dia, membuat kapasitas produksi pabrik tidak pernah bisa dimanfaatkan secara optimal. "Yang sudah barang tentu merugikan kalangan industri maupun PLN," kata dia.

Menurut Kurtubi, masalah itu terjadi karena ada kekeliruan besar dalam pengelolaan gas nasional, yang terlihat dari tindakan perusahaan gas menjual gas dengan harga mahal di dalam negeri namun mengekspornya dengan harga sangat murah. "Harga gas untuk Ladang Tangguh yang dikirim ke China sangat murah, hanya US$ 3,35 per MMBTU, sedangkan untuk konsumen dalam negeri mereka menaikan harga menjadi US$ 10,2 per MMBTU," jelasnya.

Kurtubi mengatakan, upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyerahkan wewenang penetapan harga gas sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam jangka panjang, lanjut dia, pasal pada Undang Undang Migas No. 22/2001 yang menyerahkan harga gas pada mekanisme pasar harus dicabut. "Jadi harga tidak boleh diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini PGN maupun kepada pasar. Harga gas harus diatur pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," katanya.

Meski demikian, dia mengatakan, pemerintah tetap dapat mendengarkan usul PGN dalam menetapkan harga gas serta wajib memperhatikan kepentingan konsumen dan industri.

Sementara itu, pelaku industri menuding pemerintah tidak berniat untuk memperbaiki pengelolaan sumber energi, terutama penyediaan gas bumi untuk industri. Wakil Ketua Komite Tetap Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Achmad Widjaya mengatakan hal itu tecermin dari sikap pemerintah yang justru mengeluarkan regulasi yang berseberangan dengan keinginan industri. "Bila pemerintah berniat baik untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, maka semuanya bisa dibicarakan, termasuk merevisi Permen ESDM No.3 Tahun 2010," ujarnya.

Menurut dia, pasokan gas menjadi permasalahan kalangan industri saat ini sehingga membuat sejumlah sektor industri tidak mampu beroperasi secara optimal. Dalam pasal 6 ayat 3 Permen ESDM No.3 Tahun 2010 itu ditetapkan, kelompok industri lainnya berada pada urutan terakhir dalam pengalokasian gas bumi, setelah peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, industri pupuk, dan penyediaan tenaga listrik.

Achmad menegaskan pelaku industri memaklumi pemerintah yang mengekspor gas ke sejumlah negara dengan harga yang cukup mahal. Meskipun diekspor besar-besaran, pemerintah diminta untuk tidak melupakan kebutuhan gas dalam negeri. "Gas boleh diekspor, asalkan kebutuhan industri dalam negeri tetap dipenuhi," tegasnya.

BERITA TERKAIT

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Industri Sawit RI-India Jalin Kerjasama Produksi

NERACA Jakarta – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), The Solvent Extractors' Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) menandatangani…

Strategi Niaga - Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

BPPSDMP Kementan Terus Ikhtiar Cetak Wirausaha Pertanian

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengambil langkah strategis dengan penyediaan sumber daya…