NERACA

Jakarta—Pemerintah mengungkapkan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi membutuhkan dana tambahan setidaknya Rp500 miliar untuk pembenahan infrastruktur kawasan transmigrasi. "Untuk mewujudkan kualitas permukiman dan kawasan transmigrasi masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang memadai. Masih dibutuhkan sebesar Rp500 miliar lagi agar beberapa fasilitas umum bisa terbangun," kata Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Roosari Tyas Wardani Roosari saat mengadakan diskusi dengan wartawan, di Jakarta, Kamis.

Roosari menyampaikan di 2012 ini terdapat 197 permukiman transmigrasi yang masih dalam masa pembinaan yang menampung 40.851 kepala keluarga. Kekurangan dana itu rencananya akan diusulkan Direktorat Jenderal P2MKT pada penyusunan APBN 2013 mendatang

Bentuk dari pembinaan tersebut antara lain dengan mengembangkan fasilitas-fasilitas umum yang ada yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, dermaga, sarana air bersih, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. "Namun karena keterbatasan dana yang kami miliki, akhirnya kami menentukan skala prioritas mana yang penting dan harus dibangun terlebih dahulu," ujarnya

Direktorat Jenderal P2MKT mendapatkan anggaran total sebesar Rp767 miliar untuk tahun 2012 namun Roosari mengungkapkan hingga sepertiganya digunakan untuk memberikan bantuan dasar bagi para transmigran sehingga tidak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Kurang lebih sebesar Rp 260 miliarnya digunakan untuk 'basic service', artinya untuk bantuan pangan masyarakat transmigran. Untuk lahan kering bantuannya kami berikan selama 12 bulan dan untuk lahan basah bantuannya kami berikan selama 18 bulan," terang Sari lagi.

Sedangkan alokasi dana lainnya adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp284 juta, pengembangan usaha sebesar Rp129 juta, pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp200 juta, penyerasian lingkungan sebesar Rp27 juta, perencanaan teknis sebesar Rp23 juta dan dukungan manajemen sebesar Rp121 juta. "Namun dana Rp767 miliar ini tidak sepenuhnya dari pusat. Persentasenya adalah 70,77 persen berasal dari anggaran daerah dan 29,23 persen sisanya baru dari pusat," tuturnya

Lebih jauh Sari memaparkan kebutuhan di wilayah transmigrasi saat ini adalah jalan lokal sepanjang 461 km, jembatan semi permanen sepanjang 1.790 meter, dermaga 8 unit, sarana air bersih di 33 lokasi, sekolah dasar 27 unit, sekolah menengah kejuruan 46 unit, fasilitas kesehatan 76 unit, pasar 19 unit, rumah ibadah 62 unit dan fasilitas kantor pemerintahan 112 unit.

Pembangunan sarana dan prasarana itu disebut Roosari memang membutuhkan biaya yang besar sehingga ia menggalang kerjasama lintas sektor untuk dapat memenuhi kekurangannya, antara lain dengan kerjasama antar kementerian, perguruan tinggi atau menggunakan dana hibah. "Membangun sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karena itu sangat diperlukan dukungan program dan anggaran dari lintas sektor terkait," imbuhnya

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddin Malik mengatakan pemerintah mempercepat pembangunan kota-kota kecil di luar Pulau Jawa untuk meningkatkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah. "Hal itu dalam rangka meningkatkan daya saing daerah,” katanya.

Menurut dia, kebijakan itu ditempuh untuk mengatasi permasalahan lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Hal itu terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan kawasan barat-timur. Selain itu, masalah rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang, termasuk antara kota dan desa. **cahyo