Harga Kanal 3G Diminta Tak Mahal - Diperkirakan Capai Rp400 Miliar

NERACA

Jakarta--Kemenkominfo diharapkan tidak menetapkan harga terlalu tinggi dalam "beauty contest" penambahan frekuensi seluler generasi ke tiga (3G) pada kanal 11 dan 12. "Pemerintah jangan menetapkan harga terlalu tinggi kepada operator yang ikut "beauty contest" untuk mendapatkan dua kanal tersisa di 2,1 GHz. Jika terlalu mahal, imbasnya akan turut membebani konsumen," kata peneliti dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, di Jakarta, Rabu.

Menurut Heru, yang perlu dicermati pemerintah dalam penataan frekuensi tersebut adalah syarat-syarat dalam "beauty contest" di mana sumber daya alam terbatas tidak jatuh ke tangan yang salah. "Rekam jejak sangat penting menjadi pertimbangan. Jangan sampai frekuensi hanya dijadikan alat untuk menaikkan nilai jual perusahaan oleh pemenang nantinya," tegasnya

Malah Heru memperkirakan operator telekomunikasi yang ingin mendapatkan tambahan kanal harus menyiapkan dana lumayan besar untuk mendapatkan satu kanal karena tingginya harga yang ditetapkan pemerintah.

Heru menghitung, untuk mendapatkan satu kanal operator harus mengeluarkan dana sekitar Rp352 miliar-Rp480 miliar, yang terdiri atas "up front fee" dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama. "Angka tersebut naik cukup signifikan jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan Telkomsel, Indosat dan XL di saat mendapatkan kanal kedua beberapa tahun lalu," ujarnya.

Ketika itu Telkomsel diperkirakan mengeluarkan dana sebesar Rp320 miliar, Indosat sebesar Rp352 miliar, dan XL sekitar Rp487,6 miliar. Adapun Telkomsel dan Indosat dikenakan "up front fee" sebesar Rp 160 miliar.

Namun, sejak September 2009 pemerintah memasukkan pro rata berdasar BI rate dari angka Rp160 miliar yang menjadi acuan harga penawaran dasar. Hal inilah yang mengakibatkan operator seperti XL membayar lebih mahal ketika ingin mendapatkan kanal kedua.

Hal yang sama juga berlaku bagi Tri dan Axis yang dihitung dengan biaya penawaran dasar setelah memasukkan BI rate sekitar Rp180 miliar. "Saya kalkulasi, jika regulator menggunakan angka Rp160 miliar ditambah BI rate dua tahun, untuk "up front fee" saja sudah sekitar Rp200 miliar. Jumlah total yang dibayar itu bisa berbeda jika dalam pelunasan membayar BHP menggunakan berjenjang tidak "full" atau "flat" tiap tahun," ucapnya

Ditambahkan Heru, jika operator memilih membayar BHP secara flat maka biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama bisa mencapai Rp480 miliar, sedangkan jika yang dipilih BHP tahunan berjenjang akan sekitar Rp352 miliar.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan, pemerintah dalam mekanisme penambahan kanal tersebut lebih bijaksana dengan memperhatikan kondisi terkini industri telekomunikasi. "Frekuensi merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan menjamin kepastian dalam industri telekomunikasi nasional," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Nilai Akuisisi Freeport Rp 55 Triliun, Terlalu Mahal?

  NERACA Jakarta-Setelah melalui negosiasi yang alot sekitar 10 bulan, Freepot Mc-Moran akhirnya sepakat mengalihkan 51% saham PT Freeport Indonesia…

Investasi Kota Tangerang Capai Rp2,7 Triliun

Investasi Kota Tangerang Capai Rp2,7 Triliun  NERACA Tangerang - Nilai investasi di Kota Tangerang, Banten, mencapai Rp2,7 triliun hingga Mei…

Tito Menilai Harga Ditawarkan Kemahalan - Akuisisi 51% Saham PT Freeport

NERACA Jakarta –Keberhasilan pemerintah memiliki sebagai saham PT Freeport Indonesia (PTFI) direspon positif pelaku ekonomi. Namun dibalik keberhasilan tersebut, pelaku…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…