NERACA

Jakarta - Kondisi sistem logistik nasional saat ini belum memuaskan dan menjadi salah satu sumber inefisiensi dalam perekonomian nasional. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Dewan Kelautan Indonesia dan beberapa anggota dari bidang perhubungan dan industri membahas beberapa permasalahan penting terkait pembenahan dan peningkatan sektor logistik khususnya angkatan pelayaran (PERLA).

"Perkembangan pelayaran rakyat dari tahun ke tahun tidak lebih meningkat, justru berkurang, di mana tercatat dari tahun 2005 yang terdiri dari 3000 armada hingga tahun 2012 hanya tersisa 1.000 armada," ujar Anwar Satta, Wakil Ketua Komite Tetap Intermoda dan Logistik, di Jakarta, Selasa.

Selain permasalahan logistik, bahan baku, dan infrastruktur, juga dibahas masalah pembiayaan dan modal. Selama beberapa kurun waktu, PERLA tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah, meskipun mungkin mendapatkan bantuan. Negara Indonesia yang notabene terdiri atas 75% laut dan tentu menjadi bagian yang paling dominan dalam menentukan pertumbuhan perekonomian adalah dari sektor kelautan. Oleh karena itu, angkutan laut perlu diperkuat.

Melalui studi departemen perhubungan diperoleh bahwa selama ini PERLA tidak pernah tersentuh oleh bank-bank asing yang berbunga rendah dan pemerintah sendiri belum memiliki anggaran untuk mendukung keberlangsungan pelayaran rakyat yang sesungguhnya menjadi tombak penting dan paling berjasa di Republik ini dalam mengangkut logistik-logistik ke pelabuhan-pelabuhan kecil.

Sulitnya bahan baku dan pembiayaan yang sangat minim, serta beberapa permasalahan lainnya yang dihadapi oleh industri pelayaran, Kadin yang menjembatani pelaku industri pelayaran dan berbagai permasalahan perhubungan mengajukan beberapa program terkait peningkatan pelayaran rakyat dan guna mempercepat pelaksanaan program pemerintah, khususnya bidang konektivitas.

Sulitnya bahan baku kayu saat ini, dan investasi yang sangat rendah yang diperoleh pelayaran rakyat, Kadin juga berencana untuk mengganti kapal kayu menjadi kapal besi. "Meskipun nanti harus mengikuti ketentuan dan peraturan INSA," ujar Anwar.

Salah satu program atau upaya Kadin untuk meningkatkan pelayaran rakyat adalah mengenai pengembangan angkutan RO-RO sekitar 20 unit, total investasi yang dibutuhkan adalah 5 triliyun dengan kapasitas angkut 250-300 kendaraan. Dengan pengembangan angkutan ini diharapkan permasalahan angkut seperti di merak tidak terjadi lagi.

Selain itu, Kadin juga mengupayakan pembiayaan dan bunga yang murah. Menurut Anwar Satta dalam upaya revitalisasi ini, PERLA mengharapkan penambahan armada sekitar 1000 armada, pembiayaan dengan bunga ringan sekitar 4-5%, dengan DP 10% dan dengan jangka waktu 5-7 tahun. "Dan mengenai hal ini sudah kami rapatkan di Menko Perekonomian yang dihadiri oleh Bank Indonesia dan Sekjen Departemen Keuangan dan tampaknya mereka menyambut baik," lanjut Anwar.

PMK Baru

Di lain pihak, pelaku usaha pelayaran menyambut positif atas terbitnya peraturan menteri keuangan atau Permenkeu No.80/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenai PPN yang membebaskan pajak atas angkutan umum di air. “Usulan tersebut sebenarnya telah disampaikan oleh pelaku usaha pelayaran nasional sejak 15 tahun lalu, dan akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu itu bisa terbit," kata Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Pasalnya, dalam PMK sebelumnya, kapal yang mengangkut muatan milik satu pihak (shipper), dikenakan PPN 10%, sedangkan kapal yang mengangkut muatan milik lebih dari satu pihak, dibebaskan dari PPN. Dengan diterbitkannya PMK yang baru ini, PPN atas keduanya dibebaskan.

Di dalam PMK tersebut, katanya, pemerintah menegaskan kelompok jasa angkutan air yang dibebaskan dari PPN 10% itu adalah jasa angkutan laut, angkutan sungai, dan danau, serta penyeberangan. "Selain memberikan kepastian hukum, aturan ini telah menciptakan adanya perlakuan yang adil dan setara antara perusahaan pelayaran nasional dengan asing dalam hal pembebasan PPN atas jasa angkutan laut," ujar Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA, Indra Yuli.

Menurut dia, selama ini logistik dalam negeri lebih banyak diangkut oleh kapal-kapal asing dan tidak dikenakan PPN, yaitu sebesar 95%, dan hanya sekitar 5% saja yang diangkut oleh lokal. Dengan diterbitkannya PMK No. 80 ini, ekspektasi INSA di dua tahun mendatang bisa mencapai 1 miliar ton dari total ekspor 880 juta ton.

Adapun dampak positif dari kebijakan ini, Indra Yuli mengatakan, biaya transportasi industri yang semula sekitar 17%, apabila diturunkan 10%, sehingga efektif 1,7. "Dengan adanya Peraturan menteri keuangan kita estimasi biaya logistik bisa turun 2 %,  selain itu ada dua RPP yang juga dimintakan ke pemerintah mengenai PPN untuk bongkar muat dan banker internasional 4 %. Jadi, total 6 persen," lanjut Indra.

Hal tersebut dilakukan seiring dengan komitmen DPP INSA untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khussunya melalui kegiatan transportasi laut yang efisien dan berbiaya murah sehingga dalam beberapa tahun ke depan, daya saing logistik nasional bisa terangkat.