Iuran Dikhawatirkan Kendalikan OJK

NERACA

Jakarta---Pembayaran iuran untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibebankan kepada industri jasa keuangan dikhawatrikan bisa mengendalikan lembaga pengawas tersebut. "Hanya ditakutkan iuran dari industri jasa keuangan itu bisa mengendalikan lembaga," kata Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Yunus Husein di DPR, Jakarta, Rabu.

Yunus menjelaskan sejumlah negara di dunia ada yang menarik iuran dari industri jasa keuangan seperti Hong Kong dan Australia untuk mendanai lembaga pengawas jasa keuangannya.

Namun, mantan Ketua PPATK mengatakan di beberapa negara tersebut juga tidak dipungkiri terjadi pengendalian dan pemilihan dalam hal pengawasan oleh lembaga. "Cuma mereka bisa juga jadi mengontrol. Seperti misalnya, saya sudah kasih lembaga pengawas duit, kalau tidak benar ya (lembaga pengawas) dimarahin. Malah di Australia, jika ada industri jasa keuangan tidak senang dengan orang tertentu maka mereka tidak mau diperiksa oleh orang itu," jelas.

Selain itu, kekhawatiran lain menurut Yunus adalah dengan iuran kepada industri jasa keuangan akan membebankan dana pembiayaan (cost of fund) industri.

Yunus mengkhawatirkan dampak pembebanan tersebut bisa meningkatkan bunga kredit yang lebih tinggi atau pun inflasi yang meninggi. "Jika ada aturan yang jelas dan transparan, seharusnya tidak pengaruhi independensi OJK. Harusnya bisa kita laksanakan, namun orang 'kita' terkadang bisa profesional, terkadang juga seolah-olah tidak profesional," tukasnya

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK bisa mengenakan iuran kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan pun diwajibkan untuk membayar iuran tersebut dan menjadi penerimaan bagi OJK. **mohar

BERITA TERKAIT

OJK Keluarkan Aturan Equity Crowdfunding - Kembangkan Starup di Pasar Modal

NERACA Bogor – Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan perusahaan starup atau perusahaan dengan aset skala kecil (usaha kecil dan menengah)…

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Sempat Tertunda, BP Tapera Diharapkan Segera Beroperasi

      NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan akan segera beroperasi setelah mengalami penundaan…

Belanda dan Denmark jadi Negara Paling Siap - Keamanan Finansial bagi Pensiunan

        NERACA   Jakarta - Populasi penduduk lanjut usia terus menjadi tantangan bagi pemerintah negara di seluruh…

BTN Dorong Generasi Milenial Jadi Pengusaha Properti

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mendorong generasi milenial untuk menjadi pengusaha properti…