Bahan Baku Makin Langka, Industri Pengolahan Terancam Gulung Tikar - Dampak Buruk Pembatasan Kuota Impor Daging

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian meyakini pembatasan kuota impor daging akan mengancam kinerja industri pengolahan daging bahkan pada titik tertentu bisa gulung tikar akibat kekurangan bahan baku. Apabila pembedaan kuota daging untuk industri pengolahan dan daging konsumsi tidak dipisahkan, maka dapat menghancurkan industri pengolahan daging dalam negeri.

“Kuota industri pengolahan daging harus dipisahkan dengan kuota daging untuk konsumsi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian Benny Wachyudi di Jakarta, Rabu (13/6).

Lebih jauh lagi Benny mengungkapkan, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dalam negeri saat ini hanya bisa mensupply kebutuhan dalam negeri 10%. Sedangkan kebutuhan total daging untuk dalam negeri mencapai 80 ribu ton.

Menurut Benny, produsen daging olahan sapi dalam negeri sudah ada 3 atau sampai 4 terancam tidak berproduksi pada pertengahan tahun 2012 akibat kelangkaan bahan baku daging sapi seiring pengurangan kuota impor oleh pemerintah. Kondisi tersebut akan mempengaruhi penjualan industri pengolahan daging yang ditargetkan mencapai Rp 3,79 triliun-Rp 3,96 triliun di 2012, naik 10%-15% dibanding 2011.

Sementara itu, Ketua National Meat Processing Indonesia (NAMPA) Isyana Mahisa meminta pemerintah jujur soal data ketersediaan daging sapi untuk industri pengolahan. Maka bila tidak disuplay bahan bakunya, pengusaha mengklaim bahwa sejumlah industri pengolahan di dalam negeri dipastikan gulung tikar.

Isyana mengatakan industri pengolahan daging sapi seperti bakso, sosis, burger, abon dan lainnya mengalami kesulitan bahan baku.“Kita secara keseluruhan butuh daging sapi sebanyak 20 ribu ton per tahun untuk semua produk, tapi saat ini kami kesulitan. Jika pemerintah katakan ada, kami siap beli,” tegasnya.

Lebih lanjut Isyana menambahkan jika pemerintah tidak cepat mengantisipasi kelangkaan daging sapi, industri pengolahan daging ini cuma bisa bertahan hingga akhir April. “Untuk itu sejalan dengan tujuan Komite, kami minta agar impor daging dibuka kembali agar ketersediaan daging sapi ada kepastian,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah sudah ada koordinasi dengan pihak pemerintah, Isyana mengatakan sudah membicarakan dengan instansi terkait sejak November 2011. “Kami sudah temui mereka tapi mereka tidak memberikan apa yang kita mau. Kita diberi data keberadaan sapi di daerah, tapi ketika ke sana, tidak ada. Yang kami mau adalah kepastian, jika memang tidak ada kenapa harus dipertahankan. Jika memang harus impor kenapa tidak, apakah pemerintah mau melihat kami gulung tikar,” ungkapnya.

Industri Pengolahan

Di samping itu Kemenperin meminta kuota daging impor untuk industri pengolahan daging dipisahkan dengan kuota impor nasional. “Dari tahun lalu, permasalahan daging impor belum terselesaikan dan kebijakan kuota daging impor merugikan industri pengolahan daging. Untuk industri pengolahan seperti sosis, tidak bisa menggunakan daging segar, tapi dibekukan dalam mesin pendingin pada suhu 4 derajat,” kata Direktur Industri Makanan Kemenperin , Faiz Ahmad.

Faiz berpendapat kuota daging impor untuk industri pengolahan harus dipisahkan agar industri dalam negeri mempunyai daya saing yang tinggi. “Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dengan membuat aturan kuota daging impor khusus untuk industri pengolahan. Selama ini, pola pemotongan dan pengemasan daging di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara maju,” paparnya.

Faiz menjelaskan kebutuhan daging beku untuk industri pengolahan pada tahun lalu mencapai 19.520 ton. “Tahun ini, permintaan daging beku naik 5% dibandingkan tahun lalu. Selama ini, kuota daging impor sebagian besar diperuntukkan bagi sektor perhotelan dan restoran, sehingga pasokan bagi industri sangat minim,” terangnya.

Dia menambahkan, akibat kelangkaan bahan baku pada industri pengolahan daging, harga produk di pasar ritel akan mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadhan. “Saat ini harga produk jadi sosis sekitar Rp70.000 dan menjelang puasa harganya diperkirakan naik menjadi Rp80.000,” ujarnya.

Sementara itu, Komite Daging Sapi DKI Jakarta dan Sekitarnya, Sarman Simanjorang memaparkan, pengusaha meminta suplay daging sapi konsumsi lancar. Maka itu kran importasi yang terlanjur distop supaya dibuka kembali. Terlebih, kini daerah- daerah penyuplai daging sapi ke Jakarta tidak lancar lagi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Karena stok mereka sendiri kian menipis. “Kalau daerah penyuplai saja kekurangan stok darimana kita mendapatkan daging,” kata Sarman.

Sarman menambahkan, konsumsi daging sapi untuk DKI Jakarta mencapai 50-60 ribu ton per tahun. Sementara harga daging sapi di pasar sudah mencapai Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu sedangkan normalnya Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribu. “Untuk itu kita minta kepada pemerintah DKI Jakarta khususnya diberikan kuota khusus impor daging sapi untuk konsumsi,” tambahnya.

BERITA TERKAIT

EVAKUASI PENDERITA GIZI BURUK

Dua orang anak dari kampung Warse, Distrik Jetsy menunggu perawatan setibanya di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1). Sebanyak…

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

Dampak Shutdown AS Terhadap Ekonomi RI

  Oleh: Bhima Yudhistira Peneliti INDEF Shutdown atau penghentian sementara operasional Pemerintahan di AS diprediksi berlangsung dari minggu ke-4 Januari…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

RI Bisa Jadi Pemain Utama Industri Perkeretaapian

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…