Dorong Pembentukan BPSK, Kemendag Siapkan Duit Rp5 Miliar - Perlindungan Konsumen

NERACA

Jakarta - Sejalan dengan semangat UU Perlindungan Konsumen, dalam upaya memberikan perlindungan yang represif, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bersama pemerintah daerah, mendorong pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyampaikan, sejak tahun 2001 hingga tahun 2012 baru terbentuk sebanyak 73 BPSK. Jumlah ini masih relatif kecil, dibandingkan dengan total kabupaten atau kota seluruh Tanah Air sebanyak 491. “Tapi ini merupakan awal yang bagus, jadi kita harus bisa menyelenggarakan BPSK ini mungkin 50-100 lah idealnya tiap tahun. Namun, ini ujung-ujungnya perlu anggaran,” ujarnya pada acara Forum Komunikasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurut Gita, untuk membentuk BPSK paling tidak memerlukan lebih dari Rp5 miliar per tahun. Dia mengaku akan mengusahakan anggaran tersebut, mengingat bahwa sekarang ini sudah banyak terjadi kasus-kasus penyelewengan hak konsumen. Selama ini kasus yang masuk ke BPSK sebanyak 1800 kasus, dan sebanyak 1606 kasus berhasil diselesaikan. “Oleh karena itu, kita perlu infrastruktur dan untuk pembangunan infrastruktur itu kan ada hardware dan software. Nah, itu perlu dana, kalau gak ada dana itu ya gak bisa,” terangnya.

Semakin banyak BPSK di seluruh Indonesia, lanjut Gita, akan semakin menjaga produk bagi konsumen sesuai ketentuan kesehatan, keanaman, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L). Dia mengatakan produsen-produsen makanan asing mengincar pasar Indonesia karena kecenderungan budaya murah dan kenyang, yang menjadi behavior konsumen dalam negeri.

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak mengatakan peran BPSK sangat strategis dalam melindungi konsumen, karena merupakan ujung tombak dilapangan guna memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. “BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang telah merugikan,” ujarnya.

Nuzulia mengakui, walaupun jumlah BPSK yang telah terbentuk dirasakan masih jauh dari harapan. “Diharapkan BPSK yang telah ada dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal dan profesional demi terciptanya penyelenggaraan perlindungan kepada konsumen yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

50 Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek Dasar

50 Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek Dasar NERACA Jakarta - Sebanyak 50 orang anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)…

YLKI: Penyederhanaan Listrik Bebani Konsumen

NERACA Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana kebijakan Kementerian ESDM yang akan menyederhanakan sistem tarif listrik dengan…

HOME Siapkan Rp 28 Miliar Untuk Renovasi - Genjot Okupansi

NERACA Jakarta – Guna memuluskan ekspansi bisnisnya di tahun depan, PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) menganggarkan belanja modal sebesar…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dunia Usaha - Iperindo Sesalkan BUMN Pelayaran Masih Impor Kapal Bekas

NERACA Jakarta - Belum lama ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membeli enam kapal bekas dari luar negeri,…

Penilaian Kadin - TEI 2017 Buka Akses Pasar Ekspor Nontradisional

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyelenggaraan pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 mampu…

Pameran Terpadu - Indofair 2017 Dorong Kerja Sama IKM RI-Suriname

NERACA Jakarta – Indonesia dan Suriname bersinergi dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui penyelenggaraan pameran terpadu Indofair 2017…