Dorong Pembentukan BPSK, Kemendag Siapkan Duit Rp5 Miliar - Perlindungan Konsumen

NERACA

Jakarta - Sejalan dengan semangat UU Perlindungan Konsumen, dalam upaya memberikan perlindungan yang represif, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bersama pemerintah daerah, mendorong pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyampaikan, sejak tahun 2001 hingga tahun 2012 baru terbentuk sebanyak 73 BPSK. Jumlah ini masih relatif kecil, dibandingkan dengan total kabupaten atau kota seluruh Tanah Air sebanyak 491. “Tapi ini merupakan awal yang bagus, jadi kita harus bisa menyelenggarakan BPSK ini mungkin 50-100 lah idealnya tiap tahun. Namun, ini ujung-ujungnya perlu anggaran,” ujarnya pada acara Forum Komunikasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurut Gita, untuk membentuk BPSK paling tidak memerlukan lebih dari Rp5 miliar per tahun. Dia mengaku akan mengusahakan anggaran tersebut, mengingat bahwa sekarang ini sudah banyak terjadi kasus-kasus penyelewengan hak konsumen. Selama ini kasus yang masuk ke BPSK sebanyak 1800 kasus, dan sebanyak 1606 kasus berhasil diselesaikan. “Oleh karena itu, kita perlu infrastruktur dan untuk pembangunan infrastruktur itu kan ada hardware dan software. Nah, itu perlu dana, kalau gak ada dana itu ya gak bisa,” terangnya.

Semakin banyak BPSK di seluruh Indonesia, lanjut Gita, akan semakin menjaga produk bagi konsumen sesuai ketentuan kesehatan, keanaman, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L). Dia mengatakan produsen-produsen makanan asing mengincar pasar Indonesia karena kecenderungan budaya murah dan kenyang, yang menjadi behavior konsumen dalam negeri.

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak mengatakan peran BPSK sangat strategis dalam melindungi konsumen, karena merupakan ujung tombak dilapangan guna memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. “BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang telah merugikan,” ujarnya.

Nuzulia mengakui, walaupun jumlah BPSK yang telah terbentuk dirasakan masih jauh dari harapan. “Diharapkan BPSK yang telah ada dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal dan profesional demi terciptanya penyelenggaraan perlindungan kepada konsumen yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Bank Syariah Mandiri Siapkan IPO di 2019 - Dinilai Momentum Tepat

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa bank syariah yang sudah go public atau mencatatkan sahamnya di pasar modal lewat penawaran umum…

CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar - Gelar Private Placement

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

Ayers Asia AM Bidik Dana Kelola Rp 500 Miliar - Luncurkan Dua Produk Dinfra

NERACA Jakarta –  Targetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) hingga akhir tahun sebesar Rp 350 miliar hingga Rp…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Domestik - Pemerintah Siapkan Intervensi Pasar Jika Harga Telur Bertahan

NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya untuk menurunkan harga daging ayam ras dan telur secara bertahap dalam waktu…

China Tanda Tangani Pembelian Kelapa Sawit Indonesia

NERACA Jakarta – Beberapa pengusaha China menandatangani kontrak pembelian kelapa sawit dan produk turunannya dari Indonesia senilai 726 juta dolar…

Gencar Pembangunan, Potensi Bisnis Desain dan Interior Kian Mentereng

NERACA Jakarta - Gencarnya  pembangunan sektor properti baik perumahan, apartemen, ruko, hingga gedung perkantoran dan lainnya memicu demand terhadap kebutuhan…