Pemerintah Tak Mampu Paksa Investor Asing Lakukan Alih Teknologi - Kebijakan Investasi Berorientasi Jangka Pendek

NERACA

Jakarta – Keberhasilan pemerintah menarik investasi ke sektor riil ternyata dinodai oleh kegagalan proses alih teknologi. Sehingga industri nasional tak mampu menghasilkan produk unggulan bermerk lokal sebagai hasil kerjasama dengan pabrikan kelas dunia yang beroperasi di Indonesia. Hal ini berbeda jauh dengan Malaysia yang berhasil “memaksa” Mitsubishi membantu mereka membuat mobil nasional merk Proton atau China yang sukses mengembangkan komputer jinjing Lenovo atas bantuan raksasa komputer IMB.

Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN) Zuhal mengaku prihatin atas ketidakberdayaan pemerintah mendesak para investor asing melakukan alih teknologi di sektor industri. Bahkan, dia menuding, saat ini pemerintah tidak pernah memikirkan adanya alih teknologi guna menciptakan produk lokal yang mampu mendunia. Hal tersebut, menurut dia, tercermin jelas dari banyaknya investasi yang menggunakan berbagai macam teknologi tapi tak mengajari Indonesia membuat produk tersebut dengan merk lokal. "Ini karena kurangnya kecermatan pemerintah dalam hal perjanjian investasi," ujar Zuhal di Jakarta, Selasa (12/6).

Zuhal memberi contoh, pemerintah China berhasil mendorong IBM melakukan alih teknologi di Negeri Tirai Bambu. China memperbolehkan IBM masuk ke pasar mereka yang sangat besar, tapi mereka harus membuat inovasi untuk produk baru asli China. “Pada saat itu IBM diberi insentif, tapi di sisi lain ditekan untuk membuat produk baru, dan jadilah Lenovo," cetusnya.

Setali tiga uang dengan China, lanjut Zuhal, Malaysia pun melakukan hal serupa. “Mitsubishi yang ingin masuk ke pasar Malaysia juga diminta membangun merek lokal kerjasama dengan perusahaan setempat, dan menghasilkan Proton. Mereka tidak boleh masuk Malaysia dengan merk asli. Jadilah itu mobil nasional," jelasnya.

Menurut Zuhal, kegagalan pemerintah mendorong transfer teknologi membuat produsen asal hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar produk mereka. "Indonesia punya Kijang, tapi perakitannya saja. Karena masih menggunakan nama Toyota," kata Zuhal.

Karena itu, Zuhal berharap pabrikan asing yang memiliki pasar di Indonesia harus bekerjasama pengusaha lokal, sehingga ada transfer pengetahuan. "Jangan biarkan mereka masuk dengan gratis,” tegasnya.

Masalah Kebijakan

Pengamat otomotif Suhari Sargo membenarkan bahwa para investor asing di Indonesia tidak melakukan alih teknologi pada perusahaannya yang berdiri di Indonesia, khususnya industri otomotif. Namun yang menjadi dasar adalah bahwa teknologi otomotif itu sangat kompleks. “Teknologi mobil atau otomotif sangat kompleks. Ini memerlukan puluhan ribu komponen, misalnya dari desain dan bahan, dan itu tidak mungkin dibuat di satu pabrik,” jelasn Suhari kepada Neraca, kemarin.

Dia menjelaskan, kebijakan alih teknologi bagi industri otomotif memang belum kuat, terutama setelah krisis ekonomi 1998. “Waktu itu pasar anjlok dan rugi besar, namun hanya perbankan yang diselamatkan pemerintah, sedangkan otomotif tidak. Maka kalau industri otomotif ingin selamat maka harus berpartner dengan merek besar, karena ini butuh investasi besar atau penambahan modal. Mereka (asing) mau berinvestasi di Indonesia pada waktu itu karena mereka melihat Indonesia punya prospek ke depan,” tuturnya.

Keberhasilan Malaysia memproduksi Proton, tambahnya, merupakan buah manis dari kerja keras pemerintah Malaysia pada masa kepemimpinan Mahathir Muhammad. “Waktu itu belum ada WTO dan Malaysia ingin membuat mobil, jadi mereka menawarkan pada pihak ketiga siapa yang mau berinvestasi. Dan Mitsubishi mau, tapi dengan saham minoritas, yang mayoritas tetap pemerintah. Pemerintah yang investasi paling banyak di sana, mengatur pemasaran, bahkan semua kantor pemerintah diwajibkan pakai Proton, dan masyarakat yang memakai itu akan diberi imbalan,” jelasnya.

Saat dihubungi terpisah, pengamat industri LIPI Latif Adam mengatakan, untuk kerjasama investasi jangka panjang, pemerintah seharusnya dapat bernegosiasi dalam hal transfer teknologi. Tapi kenyataannya hal itu tidak mudah. “Kalau pemerintah memaksakan investor asing harus melakukan transfer teknologi, maka yang ditakutkan Indonesia menjadi kompetitor mereka,” ungkap Latif.

Selain itu, sambungnya, ada juga indikasi, kompetensi perusahaan lokal yang kurang mampu menyerap teknologi. Jadi walaupun sudah ada kerjasama transfer teknologi, tapi ternyata kemampuan dari perusahaan lokal belum mampu menyerapnya. “Ini juga yang akhirnya kita tidak ketat untuk memaksa melakukan transfer teknologi. Sehingga kemampuan untuk menyerap transfer teknologi amat minim,” lanjutnya.

Industri Komponen

Terhadap masalah ini, Rudyanto, Ketua Electronic Marketer Club (EMC) mengungkapkan, khusus di bidang industri elektronik, Indonesia sudah mempunyai produk asli buatan lokal seperti merk Polytron milik group Djarum dan Cosmos. “Sekarang intinya pemerintah harus menyediakan dahulu komponennya. Jadi seharusnya pemerintah jangan terlalu mengharapkan alih teknologi dari asing, seperti pengemis saja. Yang harus kita lakukan adalah memikirkan membangun industri komponen dan industri dasar. Kalau itu sudah ada, saya yakin industri elktronik kita bisa menyaingi produk dari luar negeri,” papar Rudyanto.

Adapun di mata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto, alih teknologi dari investor asing tidak bisa dipaksakan karena terkait dengan inovasi yang merupakan proses kreatif. Dalam hal ini diperlukan insentif dan bukan pemaksaan. Mobil nasional yang dimiliki Malaysia tidak dapat dijadikan model lantaran dalam perkembangannya prinsipal Proton juga silih berganti, tidak hanya Mitsubishi. “Inovasi yang berhasil dilakukan dalam industri di Indonesia cukup banyak seperti semen, pupuk, polyester fiber,” terang Airlangga.

BERITA TERKAIT

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada…

Menteri Sosial - Pemerintah Terbitkan PP Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Khofifah Indar Parawansa  Menteri Sosial Pemerintah Terbitkan PP Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No…

Agar Investasi Asing Tidak Dikira Maling

Oleh: Juwita Trisna Rahayu Proyek infrastruktur tengah digenjot di sana-sini sebagai pengejawantahan butir-butir Nawacita yang menjadi pedoman dalam Pemerintahan Joko…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Usulan Pansus Energi: Perbaiki Tata Kelola Migas - PENILAIAN IEW

Jakarta - Usulan pembentukan Pansus Energi DPR seharusnya bertujuan untuk memperbaiki regulasi terkait tata kelola migas nasional."Melalui Pansus, DPR bisa…

Akhir Tahun, Pemerintah Harus Antisipasi Gejolak Harga

NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang akhir tahun dengan memperhatikan faktor penyebab. Hal itu seperti…

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada…